Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengemukakan belanja yang dikeluarkan pemerintah pada sektor kesehatan rata-rata sebesar Rp490 triliun per tahun termasuk nominal yang sangat besar sebab dipengaruhi faktor kuratif.
"Memang belanja kesehatan kalau dilihat secara nasional itu besar sekali. Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah sebagian dari antaranya," kata Budi Gunadi Sadikin saat menghadiri agenda Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI yang diikuti secara virtual dari Jakarta, Kamis (16/9).
Budi mengatakan selain alokasi belanja melalui BPJS Kesehatan, masih ada alokasi belanja kesehatan secara nasional melalui sektor privat maupun sektor pemerintah daerah yang besarnya hampir sama. Bahkan ada yang lebih dari belanja BPJS Kesehatan.
Baca juga: Reformasi JKN Prioritaskan Promosi Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
"Angka Rp490 triliun untuk belanja kesehatan setiap tahunnya ini merupakan suatu belanja yang dominan yang dikeluarkan oleh masyarakat kita," katanya.
Menurut Budi situasi yang sama juga terjadi hampir di seluruh negara dengan pertumbuhan belanja kesehatan yang selalu di atas pertumbuhan ekonomi perkapita suatu negara.
Menurut Budi pemerintah saat ini sedang dihadapkan pada tantangan menekan angka pengeluaran belanja secara efektif dan seefisien mungkin di sektor kesehatan.
Budi melaporkan hasil analisa Kementerian Kesehatan pada pengeluaran belanja kesehatan di sejumlah negara.
"Kalau kita lihat belanja seluruh rakyat Indonesia, itu masih banyak terkonsentrasi di rumah sakit dan seperti kita ketahui belanja di sisi kuratif itu jauh lebih mahal dan lebih tidak efektif dibandingkan dengan belanja di sisi promotif dan preventif," katanya.
Salah satu contohnya seperti belanja pemerintah sepanjang pandemi covid-19 melanda Tanah Air. "Kalau kita promotif preventif menjaga agar kita tetap sehat, kita cukup beli masker, vitamin C, vitamin D dan kalau ada zinc sedikit dan sepatu olahraga agar hidup kita sehat," katanya.
Menurut Budi pengeluaran untuk kebutuhan harian perorangan tersebut mungkin tidak sampai Rp1 juta dalam sebulan untuk membuat kondisi seseorang tetap sehat dan tidak terkena covid-19.
"Tapi kalau kita ingin menyembuhkan dari covid-19, tindakan kuratif dari covid-19 kalau sudah kena, kalau ringan setidaknya masuk rumah sakit pakai (obat terapi) remdesivir sudah puluhan juta. Kalau lebih parah lagi butuh Actemra bisa butuh ratusan juta," katanya.
Menurut Budi intervensi kesehatan pada sektor promotif dan preventif akan jauh lebih murah, bahkan dapat membuat rakyat menjadi lebih nyaman.
"Karena sebagus apapun kamar rumah sakit, ya orang lebih senang tinggal di rumah. Itu yang belum kelihatan dari belanja kesehatan di pemerintah di negara kita," katanya. (Ant/H-3)
Sebanyak 13 provinsi belum mencapai target cakupan imunisasi bayi lengkap 90% dalam tiga tahun terakhir dan tren anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar meningkat signifikan.
BEBAN penyakit pneumonia di Indonesia masih tergolong tinggi, khususnya pada kelompok usia dewasa dan lansia, serta individu dengan penyakit penyerta.
Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes, mengatakan bahwa kandungan gula garam dan lemak pada (GGL) pada makanan yang dikonsumsi ditengarai menjadi salah satu penyebab obesitas pada anak.
Rasio dokter di Indonesia hanya sekitar 0,60 hingga 0,72 dokter per 1.000 penduduk. Angka itu jauh di bawah standar WHO yaitu 1 dokter per 1.000 penduduk.
Sebanyak 103 lokasi Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi proyek percontohan untuk kehadiran klinik dan apotek desa.
DIREKTUR Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan, Ina Agustina Isturini, mengatakan bahwa Indonesia menempati posisi ketiga dalam penemuan kasus kusta di dunia pada 2023.
Sepanjang 2014–2024, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama meningkat 28%, dari yang semula 18.437 menjadi 23.682.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan DJS masih kondisi sehat karena berkiblat pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015.
KETUA Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan bahwa capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas.
SETELAH dilakukan koreksi kembali Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terhadap penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, jumlah peserta PBI yang nonaktif di Jawa Tengah turun
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), minta seluruh rumah sakit di Kota Bandung wajib melayani warga yang ber-KTP Bandung tanpa diskriminasi.
Warga Indonesia dan Bali perlu mengetahui bahwa sejak Juni-Juli 2025, ada 21 penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved