Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan melakukan reformasi pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar lebih mendahulukan promosi kesehatan serta pencegahan penyakit atau promotif dan preventif.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan kegiatan promotif dan preventif seperti proses skrining yang dulu jarang dilakukan sekarang diberikan. Contohnya untuk orang yang sakit kanker akan lebih baik dilakukan skrining lebih awal.
"Kita bikin banyak rumah sakit dan obat buat kanker. Akan lebih baik kalau skriningnya dilakukan lebih baik, sangat jauh lebih murah dan jauh lebih nyaman juga bagi masyarakatnya. Demikian juga untuk jantung dan semua," kata Budi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Senayan, Kamis (16/9).
Baca juga: Mensos Berikan Penguatan Kewirausahaan Penyandang Disabilitas di Kalsel
Sehingga penyakit yang membebani masyarakat menjadi bangkrut karena penyakitnya harusnya intervensinya lebih efisien dan efektif jika skrinningnya lebih dini.
Selanjutnya, Kemenkes juga akan memperbanyak pemberian imunisasi kepada masyarakat dan sistem kapitasi di puskesmas selain berbasis jumlah orang, juga berbasis aktivitas.
"Jadi makin banyak yang divaksin, semakin banyak dapatnya dia. Makin banyak dia mengunjungi ibu dan anak, makin banyak juga dia dapatnya. Makin banyak yang bersangkutan mengawasi pertumbuhan anak untuk stunting, makin banyak juga Puskesmas itu akan dapat, sehingga benar-benar nanti arahnya ke aktivitas yang sifatnya promotif dan preventif," jelasnya.
Kemenkes juga mengupayakan peningkatan efisiensi dan efektivitas pembiayaan JKN berdasarkan standar klinis pelayanan kesehatan, utilization review, audit medis, pencegahan pengendalian kecurangan, dan health technology assessment (HTA).
masa cuti bersama dan libur lebaran pekan depan, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah kembali mengingatkan peserta JKN untuk melakukan Skrining Riwayat Kesehatan
Tulus juga meminta agar tidak ada peserta JKN yang ditolak mendapatkan pelayanan kesehatan hanya karena persoalan status kepesertaan.
Peserta JKN juga tetap dapat memperoleh pelayanan meskipun sedang berada di luar daerah domisili.
Besarnya kewajiban atas Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pemda tersebut karena jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Bekasi yang cukup banyak.
SOSIOLOG dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dr. Tantan Hermansah menjelaskan perlunya edukasi agar masyarakat menerapkan pola hidup sehat dan bayar iuran untuk peserta BPJS Kesehatan
Mensos Gus Ipul umumkan 869 ribu peserta PBI JKN aktif kembali setelah sempat dinonaktifkan. Simak skema reaktivasi dan syarat kelayakan terbarunya di sini.
Secara umum sayuran berdaun memang jarang disajikan pada menu rumah sakit karena selain alasan praktis seperti penyimpanan dan pengolahan, juga sayuran berdaun cenderung tinggi purin.
Kemenkes menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien peserta PBI dengan status JKN nonaktif sementara hingga tiga bulan.
Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa tidak boleh ada rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang menolak melayani pasien peserta BPJS segmen PBI
Penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia, dengan angka kejadian yang terus meningkat seiring perubahan gaya hidup.
Saat ini, fasilitas kesehatan maupun SDM kesehatan di Indonesia sudah sangat baik dan tidak kalah dengan rumah sakit di Malaysia maupun Singapura.
Biaya pengobatan di Penang, termasuk tindakan medis serius, seringkali lebih terjangkau daripada RS swasta premium di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved