Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan melakukan reformasi pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar lebih mendahulukan promosi kesehatan serta pencegahan penyakit atau promotif dan preventif.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan kegiatan promotif dan preventif seperti proses skrining yang dulu jarang dilakukan sekarang diberikan. Contohnya untuk orang yang sakit kanker akan lebih baik dilakukan skrining lebih awal.
"Kita bikin banyak rumah sakit dan obat buat kanker. Akan lebih baik kalau skriningnya dilakukan lebih baik, sangat jauh lebih murah dan jauh lebih nyaman juga bagi masyarakatnya. Demikian juga untuk jantung dan semua," kata Budi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Senayan, Kamis (16/9).
Baca juga: Mensos Berikan Penguatan Kewirausahaan Penyandang Disabilitas di Kalsel
Sehingga penyakit yang membebani masyarakat menjadi bangkrut karena penyakitnya harusnya intervensinya lebih efisien dan efektif jika skrinningnya lebih dini.
Selanjutnya, Kemenkes juga akan memperbanyak pemberian imunisasi kepada masyarakat dan sistem kapitasi di puskesmas selain berbasis jumlah orang, juga berbasis aktivitas.
"Jadi makin banyak yang divaksin, semakin banyak dapatnya dia. Makin banyak dia mengunjungi ibu dan anak, makin banyak juga dia dapatnya. Makin banyak yang bersangkutan mengawasi pertumbuhan anak untuk stunting, makin banyak juga Puskesmas itu akan dapat, sehingga benar-benar nanti arahnya ke aktivitas yang sifatnya promotif dan preventif," jelasnya.
Kemenkes juga mengupayakan peningkatan efisiensi dan efektivitas pembiayaan JKN berdasarkan standar klinis pelayanan kesehatan, utilization review, audit medis, pencegahan pengendalian kecurangan, dan health technology assessment (HTA).
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memberikan jaminan keamanan bagi 270.000 warga Jakarta pemegang kartu Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menilai penonaktifan mendadak kepesertaan PBI BPJS Kesehatan telah membuka celah serius dalam perlindungan kesehatan rakyat miskin.
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pembaruan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau PBI BPJS Kesehatan merupakan bagian dari transformasi data.
Pakar dari UGM mengomentari kebijakan penonaktifan PBI BPJS Kesehatan yang disebut dilakukan untuk memutakhirkan data penerima bantuan.
Simak cara mendapatkan PBI BPJS Kesehatan, syarat, dan pendaftaran bagi warga miskin serta rentan agar mendapatkan layanan kesehatan gratis dari pemerintah.
PBI BPJS Kesehatan adalah skema iuran BPJS yang dibayar pemerintah bagi warga miskin dan rentan. Ketahui pengertian, manfaat, dan penerimanya di sini.
Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa tidak boleh ada rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang menolak melayani pasien peserta BPJS segmen PBI
Penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia, dengan angka kejadian yang terus meningkat seiring perubahan gaya hidup.
Saat ini, fasilitas kesehatan maupun SDM kesehatan di Indonesia sudah sangat baik dan tidak kalah dengan rumah sakit di Malaysia maupun Singapura.
Biaya pengobatan di Penang, termasuk tindakan medis serius, seringkali lebih terjangkau daripada RS swasta premium di Indonesia.
Penelitian University of Leeds terhadap 1.832 pasien menunjukkan bahwa kenyamanan selama perawatan memiliki korelasi positif terhadap proses pemulihan pasien.
Dia menambahkan bahwa sejauh ini hasil dari CKG didominasi oleh penyakit hipertensi, baik untuk usia anak-anak sampai lansia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved