Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
POLRI berencana kembali memanggil saksi baru terkait kasus dugaan kebocoran ratusan juta data peserta BPJS Kesehatan.
"Kemungkinan besar masih. Tergantung kepentinganya nanti, kalau memang ada penyidik yakini bisa memberikan informasi, sehingga memperjelas permasalahan yang ada," jelas Karo Penmas Polri Brigjen Rusdi Hartono, Selasa (8/6).
Namun, Rusdi enggan menjelaskan lebih jauh soal identitas saksi yang akan diperiksa oleh penyidik. Saat ini, kepolisian tengah berupaya membongkar kasus bocornya data ratusan juta peserta BPJS Kesehatan. "Tentunya penyidik akan memintai keterangan," imbuhnya.
Baca juga: Negara Abaikan Perlindungan Data
Kepolisian juga siap menggandeng Kominfo untuk menyelesaikan masalah kasus kebocoran data penduduk di Indonesia. "Polri bersama-bersama dengan instansi lain untuk menyelesaikan masalah ini," ucap Rusdi.
Sebelumnya, Tim Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terus mendalami kasus dugaan jual beli data kependudukan 279 juta WNI di dunia maya. Diketahui, data kependudukan itu mirip dengan kepemilikan BPJS Kesehatan.
Baca juga: Soal Kebocoran Data BPJS Kesehatan, Polri Dalami Peran IT
Penyidik pun mendalami peran penyedia teknologi informasi (IT) di BPJS Kesehatan. Kemudian, kepolisian memeriksa lima vendor di BPJS Kesehatan untuk merunut terkait potensi kebocoran data milik BPJS Kesehatan.
“Masih diselidiki terus oleh Direktorat Siber, jadi belum dipastikan lagi. Makanya, saksi-saksi diperiksa dari pihak BPJS Kesehatan. Siapa penyedia teknologi informasinya di sana,” papar Rusdi.(OL-11)
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
Polda Metro Jaya menyebutkan anak berkonflik dengan hukum (ABH) atau terduga pelaku peledakan di SMAN 72 Jakarta itu tinggal bersama ayahnya
Anang mengatakan, saat ini, informasi kasus itu belum bisa dibuka secara detail untuk menjaga proses penyidikan.
Taylor Swift menegaskan tidak pernah menyetujui untuk bersaksi dalam gugatan hukum yang melibatkan Blake Lively dan Justin Baldoni.
Pemerintah Diminta tidak Pilah-Pilih Tempatkan Klausul Pencekalan
Selain materi Pembinaan Karakter, peserta Saksi juga dibekali dengan materi terkait bahaya narkoba, pengenalan hewan reptil, dan juga penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan.
MENKO PM Muhaimin Iskandar memastikan sebanyak 106 ribu peserta data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang merupakan pasien katastropik sudah aktif kembali.
MENTERI Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam pemutakhiran data PBI JKN.
WALI Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengklarifikasi soal penonaktifan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehataan penerima bantuan iuran atau PBI.
Kesiapan layanan cath lab bagi peserta BPJS Kesehatan ini merupakan hasil kolaborasi pentahelix antara pemerintah, BPJS, dan seluruh pemangku kepentingan.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mengajak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berkolaborasi untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait penonaktifan peserta PBI BPJS Kesehatan.
Pernyataan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan berpotensi menyesatkan publik dan memicu penyebaran hoaks
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved