Headline
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Kehadiran PLTMG Luwuk mampu menghemat ratusan miliar rupiah dari pengurangan pembelian BBM.
POLRI berencana kembali memanggil saksi baru terkait kasus dugaan kebocoran ratusan juta data peserta BPJS Kesehatan.
"Kemungkinan besar masih. Tergantung kepentinganya nanti, kalau memang ada penyidik yakini bisa memberikan informasi, sehingga memperjelas permasalahan yang ada," jelas Karo Penmas Polri Brigjen Rusdi Hartono, Selasa (8/6).
Namun, Rusdi enggan menjelaskan lebih jauh soal identitas saksi yang akan diperiksa oleh penyidik. Saat ini, kepolisian tengah berupaya membongkar kasus bocornya data ratusan juta peserta BPJS Kesehatan. "Tentunya penyidik akan memintai keterangan," imbuhnya.
Baca juga: Negara Abaikan Perlindungan Data
Kepolisian juga siap menggandeng Kominfo untuk menyelesaikan masalah kasus kebocoran data penduduk di Indonesia. "Polri bersama-bersama dengan instansi lain untuk menyelesaikan masalah ini," ucap Rusdi.
Sebelumnya, Tim Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terus mendalami kasus dugaan jual beli data kependudukan 279 juta WNI di dunia maya. Diketahui, data kependudukan itu mirip dengan kepemilikan BPJS Kesehatan.
Baca juga: Soal Kebocoran Data BPJS Kesehatan, Polri Dalami Peran IT
Penyidik pun mendalami peran penyedia teknologi informasi (IT) di BPJS Kesehatan. Kemudian, kepolisian memeriksa lima vendor di BPJS Kesehatan untuk merunut terkait potensi kebocoran data milik BPJS Kesehatan.
“Masih diselidiki terus oleh Direktorat Siber, jadi belum dipastikan lagi. Makanya, saksi-saksi diperiksa dari pihak BPJS Kesehatan. Siapa penyedia teknologi informasinya di sana,” papar Rusdi.(OL-11)
Selain materi Pembinaan Karakter, peserta Saksi juga dibekali dengan materi terkait bahaya narkoba, pengenalan hewan reptil, dan juga penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan.
Saleh dalam keterangannya menuturkan bahwa banyak warga Pamekasan yang meninggal dan meranta.
Sementara Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 02 Markus–Yus Derahman) menghadirkan Alya Damayanti, Chairil Mading, dan Fitria Anita.
SEBANYAK empat saksi kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR mangkir saat dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/1).
Tessa mengatakan, keterangan Dina penting untuk kebutuhan pemberkasan kasus. Karena tidak hadir, penyidik akan melakukan penjemputan paksa terhadapnya.
Pemanggilan beberapa pekerja Pertamina Patra Niaga oleh KPK pada kasus dugaan korupsi digitalisasi SPBU adalah sebagai saksi.
Jumlah peserta JKN di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar) hampir mencapai 100 persen, tetapi hingga hingga Juni 2025, sekitar 20 persen warga yang saat ini tidak bisa berobat akibat nonaktif
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Kementerian Sosial tetap membuka ruang pengajuan apabila ditemukan peserta yang dinonaktifkan masuk kriteria layak menerima bantuan.
BPJS Kesehatan meluncurkan Open Call for Research Proposal Tahun 2025 pada Senin (16/6) di Jakarta.
Kedatangan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti siang ke RS Pratama Yogyakarta bertujuan untuk meninjau layanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit (RS) Pratama Yogyakarta.
Adapun ruang lingkup kerja sama yang dilakukan yaitu pengembangan sistem klaim digital dan pengembangan sistem pembayaran kepada seluruh fasilitas kesehatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved