Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
POLRI berencana kembali memanggil saksi baru terkait kasus dugaan kebocoran ratusan juta data peserta BPJS Kesehatan.
"Kemungkinan besar masih. Tergantung kepentinganya nanti, kalau memang ada penyidik yakini bisa memberikan informasi, sehingga memperjelas permasalahan yang ada," jelas Karo Penmas Polri Brigjen Rusdi Hartono, Selasa (8/6).
Namun, Rusdi enggan menjelaskan lebih jauh soal identitas saksi yang akan diperiksa oleh penyidik. Saat ini, kepolisian tengah berupaya membongkar kasus bocornya data ratusan juta peserta BPJS Kesehatan. "Tentunya penyidik akan memintai keterangan," imbuhnya.
Baca juga: Negara Abaikan Perlindungan Data
Kepolisian juga siap menggandeng Kominfo untuk menyelesaikan masalah kasus kebocoran data penduduk di Indonesia. "Polri bersama-bersama dengan instansi lain untuk menyelesaikan masalah ini," ucap Rusdi.
Sebelumnya, Tim Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terus mendalami kasus dugaan jual beli data kependudukan 279 juta WNI di dunia maya. Diketahui, data kependudukan itu mirip dengan kepemilikan BPJS Kesehatan.
Baca juga: Soal Kebocoran Data BPJS Kesehatan, Polri Dalami Peran IT
Penyidik pun mendalami peran penyedia teknologi informasi (IT) di BPJS Kesehatan. Kemudian, kepolisian memeriksa lima vendor di BPJS Kesehatan untuk merunut terkait potensi kebocoran data milik BPJS Kesehatan.
“Masih diselidiki terus oleh Direktorat Siber, jadi belum dipastikan lagi. Makanya, saksi-saksi diperiksa dari pihak BPJS Kesehatan. Siapa penyedia teknologi informasinya di sana,” papar Rusdi.(OL-11)
Pemerintah Diminta tidak Pilah-Pilih Tempatkan Klausul Pencekalan
Selain materi Pembinaan Karakter, peserta Saksi juga dibekali dengan materi terkait bahaya narkoba, pengenalan hewan reptil, dan juga penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan.
Saleh dalam keterangannya menuturkan bahwa banyak warga Pamekasan yang meninggal dan meranta.
Sementara Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 02 Markus–Yus Derahman) menghadirkan Alya Damayanti, Chairil Mading, dan Fitria Anita.
SEBANYAK empat saksi kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR mangkir saat dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/1).
Tessa mengatakan, keterangan Dina penting untuk kebutuhan pemberkasan kasus. Karena tidak hadir, penyidik akan melakukan penjemputan paksa terhadapnya.
Sepanjang 2014–2024, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama meningkat 28%, dari yang semula 18.437 menjadi 23.682.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan DJS masih kondisi sehat karena berkiblat pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015.
KETUA Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan bahwa capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas.
SETELAH dilakukan koreksi kembali Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terhadap penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, jumlah peserta PBI yang nonaktif di Jawa Tengah turun
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), minta seluruh rumah sakit di Kota Bandung wajib melayani warga yang ber-KTP Bandung tanpa diskriminasi.
Warga Indonesia dan Bali perlu mengetahui bahwa sejak Juni-Juli 2025, ada 21 penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved