Senin 26 Juli 2021, 09:11 WIB

Tingkatkan Layanan Program Jaminan Sosial, Dua BPJS Bersinergi 

mediaindonesia.com | Humaniora
Tingkatkan Layanan Program Jaminan Sosial, Dua BPJS Bersinergi 

Ist
Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJAMSOSTEK Pramudya Iriawan Buntoro.

 

MELALUI Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah menerbitkan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) sebagai salah manfaat dari program dari program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK.   

Akan tetapi pada pelaksanaannya ada persyaratan yang bersinggungan dengan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, BPJAMSOSTEK bersama BPJS Kesehatan bermaksud untuk mengintegrasikan data yang dimiliki.

Integrasi data antardua lembaga BPJS ini diharapkan mampu mengoptimalkan layanan program jaminan sosial pada umumnya, dan JKP secara spesifik, karena adanya integrasi data ini akan meningkatkan mutu layanan yang diterima peserta.

Ruang lingkup yang menjadi pokok kerja sama yang tertuang pada perjanjian kerja sama (PKS) ini antara lain mengenai pemanfaatan data Administrasi Kependudukan (Adminduk), integrasi data kepesertaan masing-masing institusi BPJS untuk program JKP dan pemanfaatan data kepesertaan untuk program jaminan sosial.

PKS telah ditandatangani Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJAMSOSTEK Pramudya Iriawan Buntoro dan Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, David Bangun secara virtual pada Jumat (23/07).

BPJAMSOSTEK sebagai pihak Pertama dalam PKS ini tentunya memiliki hak dan kewajiban yang mengikat untuk berlangsungnya layanan yang optimal kepada peserta, begitu pula dengan BPJS Kesehatan selaku pihak Kedua.

Dalam sambutannya, Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo mengatakan, dengan adanya integrasi data kepesertaan dua lembaga BPJS ini, masyarakat akan lebih diuntungkan karena layanan kedua lembaga dapat lebih optimal.

Sebagai informasi, basis data yang digunakan kedua lembaga dalam memberikan layanan kepada masyarakat adalah melalui nomor induk kependudukan (NIK) yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia.

NIK ini didapatkan dengan mengakses langsung data yang dimiliki oleh Adminduk untuk kepentingan administrasi kepesertaan kedua lembaga BPJS.

“Masyarakat tidak perlu khawatir terkait penggunaan data NIK karena transaksi data yang dilakukan ini dijamin keamanannya telah memenuhi standar keamanan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” tegas Anggoro.

Sejalan dengan itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan bahwa perjanjian kerja sama yang dilakukan diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan peserta sehingga program jaminan sosial dapat berjalan dengan optimal.

“Penyelanggaran jaminan sosial yang adequate dan berkelanjutan merupakan salah satu pilar kesejahteraan bangsa dan negara, untuk itu dalam mendukung serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan sosial, maka diperlukan sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, terutama terkait integrasi data kepesertaan yang dimiliki masing-masing,” jelas Ghufron.

Ia menambahkan, integrasi data yang dilakukan ini merupakan wujud dukungan penuh BPJS Kesehatan terhadap program strategis pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam penyelenggaraan program JKP.

Dengan dilakukannya pertukaran, pemanfaatan dan integrasi data kepesertaan Program Jaminan Sosial, diharapkan ke depannya dapat tercipta Data Terpadu Jaminan Sosial.

"Dengan adanya integrasi data ini, kami berharap proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial dapat segera terwujud sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu 98%," ujar Ghufron.

Menutup acara penandatanganan kerja sama ini, Anggoro kembali mengatakan sinergi ini akan saling mengoptimalkan peran dan fungsi masing-masing.

“Semoga dengan adanya kerja sama ini, kedua lembaga BPJS bisa memiliki data yang terintegrasi atau terpadu untuk memberikan kemudahan layanan sebagai wujud hadirnya negara dalam jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutur Anggoro.

Sementara itu Achmad Fatoni selaku Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Jakarta Slipi merespons dan menyambut baik sinergitas yang terjalin antara dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

“Kantor Cabang Jakarta Slipi akan segera menindaklanjuti PKS tersebut untuk mendukung kualitas penyelenggaraan Program Jaminan Sosial khususnya di Wilayah DKI Jakarta,” tutur Fatoni. (RO/OL-09)

Baca Juga

Dok. Pribadi

Debat Jalan Ataturk dan Pola Pikir yang Mandek

👤Bernando J Sujibto Dosen Prodi Sosiologi, FISHUM, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, peneliti isu-isu sosial-budaya Turki, menerjemahkan karya-karya Turki ke dalam bahasa Indonesia, buku terbaru Kitab Hitam Turki (2021) 🕔Sabtu 23 Oktober 2021, 05:00 WIB
RENCANA mengubah nama jalan di daerah Menteng, Jakarta Pusat, menjadi Jalan Ataturk serentak menyedot kontroversi di tengah...
Ist

Pada AMME, RI Harapkan Berkontribusi Atasi Masalah Lingkungan Hidup

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 22 Oktober 2021, 23:09 WIB
Indonesia secara terhomat menjadi tuan rumah pada pertemuan 16th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment...
Antara

Menteri Agama: Perpres 82/2021 Kado Indah Buat Santri

👤Mohamad Farhan Zhuhri 🕔Jumat 22 Oktober 2021, 22:25 WIB
UNTUK kedua kalinya, Hari Santri yang jatuh pada 22 Oktober diperingati masih dalam suasana pandemi...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Amendemen Konstitusi antara Ambisi Elite dan Aspirasi Rakyat

Persepsi publik mengenai cara kerja presiden lebih mengharapkan pemenuhan janji-janji politik saat kampanye ketimbang bekerja berdasarkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya