Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KENAIKAN harga BBM subsidi yang akan diterapkan pemerintah idealnya sebesar 25 persen saja. Hal ini untuk mengendalikan inflasi paska kenaikan harga tersebut.
MENGURANGI subsidi BBM secara bertahap dan mengalokasikan anggaran ke sektor yang lebih produktif adalah jalan terbaik.
Banggar DPR pun terkejut dengan data Kementerian Keuangan, yang menyatakan bahwa anggaran untuk kompensasi BBM lebih besar dibandingkan anggaran subsidi BBM.
Sebagai gambaran, anggaran subsidi dan kompensasi BBM yang sebelumnya hanya mencapai Rp188 triliun pada 2021, kini sudah mencapai Rp504,2 triliun.
Mendagri juga meminta kepala daerah menjaga rantai pasok pangan. Sehingga distribusi merata serta tidak terjadi kelangkaan.
DIREKTUR CSIS Yose Rizal Damuri: penyesuaian harga BBM untuk mengurangi beban subsidi di APBN menjadi pilihan paling rasional bagi Pemerintah.
SUBSIDI BBM yang saat ini dinilai kontrapoduktif karena justru memperlebar jurang kesenjangan sosial antara masyarakat mampu dan tidak mampu.
Besarnya konsumsi BBM bersubsidi oleh kalangan mampu disebabkan mekanisme subsidi saat ini bersifat terbuka dan diberikan ke produk energi.
Selama ini subsidi BBM yang diberikan memang tidak tepat sasaran dan justru banyak dinikmati orang mampu.
Budi Karya Sumadi mengupayakan tarif angkutan darat tidak akan terdampak penaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
PEMERINTAH diminta menaikkan harga BBM untuk menjaga stabilitas fiskal APBN yang kini terbebani tingginya subsidi akibat gejolak harga migas dunia. Mengalihkan subsidi ke sektor lain.
MUI keberatan dengan rencana pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Hal tersebut diyakini berdampak pada kesejahteraan banyak masyarakat.
PENGAMAT Ekonomi Faisal Basri menilai subsidi BBM yang sangat besar telah merugikan orang miskin. Dia menilai pemerintah sebaiknya mengalihkan subsidi ke pendidikan dan kesehatan.
Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto setuju penyesuaian harga Pertalite karena selama ini subsidi BBM tidak tepat sasaran.
Pemerintah dalam hal mencabut atau mengurangi subsidi harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pemerintah harus melakukan hitung-hitungan yang akurat mengenai subsidi BBM.
Jadi hingga kini tidak ada persetujuan Komisi VII DPR RI atas rencana Pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi.
BBM bersubsidi banyak dinikmati oleh orang kaya, yaitu Pertalite dan Solar subsidi. Tahun ini, dimana pembatasan banyak dilonggarkan, maka orang-orang mulai bergerak, bepergian.
Pemerintah masih mencari skema terbaik dari kebijakan subsidi BBM. Sebab, alokasi dana subsidi energi yang telah ditambah pada Juli lalu, akan habis pada Oktober mendatang.
Ironisnya, mayoritas masyarakat yang memanfaatkan BBM bersubsidi adalah golongan mampu.
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mengungkapkan bahwa ternyata 80% kompensasi Pertalite dinikmati masyarakat mampu.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved