Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
Bawaslu DKI Jakarta menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan jajaran KPU DKI Jakarta terkait pencatutan KTP warga sebagai syarat dukungan pasangan calon Dharma-Kun
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Puadi, mengawasi langsung pendaftaran menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution di Pilgub Sumut
Pemetaan kerawanan pemilihan 2024 bertujuan untuk mengidentifikasi isu dan tahapan yang paling rawan berbasis pada data hasil pengawasan Pemilihan 2020 maupun Pemilu 2024.
Pemilu yang demokratis adalah prasyarat penting dan mendasar dalam mewujudkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.
Bawaslu mengategorikan 5 provinsi dan 84 kabupaten/kota sebagai rawan tinggi selama tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung Pilkada Serentak 2024
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10/2024 mengenai pencalonan kepala daerah lebih cepat disosialisasikan.
Bawaslu diminta segera memitigasi risiko setelah meluncurkan pemetaan kerawanan Pilkada Serentak 2024
Anggota Komisi II DPR RI, Endro Suswantoro Yahman, meminta Bawaslu dan Kemendagri untuk mengawasi netralitas ASN, terutama para penjabat daerah, dalam Pilkada serentak 2024.
Bawaslu RI Puadi menyatakan akan melakukan pengawasan terhadap penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pilkada 2024 yang mengikuti putusan MK.
(Bawaslu) DKI Jakarta meminta kepada bakal pasangan calon perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana (Dharma-Kun) serta KPU untuk kooperatif memenuhi panggilan terkait NIK KTP
Draft PKPU yang diduga bocor tersebut, memuat aturan terkait ambang batas pencalonan kepala daerah diatur dalam Pasal 11 ayat 1.
Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Walikota terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024
Bawaslu mengingatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.
Para eks komisioner meminta agar lembaga tersebut bekerja untuk memastikan putusan MK dilaksanakan oleh KPU.
Mekanisme pengawasan dari jajaran Bawaslu DKI Jakarta belakangan dipertanyakan setelah banyaknya warga DKI Jakarta yang identitasnya dicatut
Warga diminta melakukan tangkapan layar atau screenshot jika terdata memberi dukungan ke Dharma-Kun
Dari data sementara yang masuk, sudah ada 70 warga melaporkan terkait pencatutan NIK untuk mendukung pasangan calon perseorangan.
KPU DKI Jakarta mempersilakan masyarakat yang keberatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP miliknya dicatut pasangan calon perseorangan bisa mendatangi KPU Provinisi atau melalui online.
KPU DKI Jakarta menunggu rekomendasi dari Bawaslu terkait pencatutan NIK KTP warga untuk mendukung calon perseorangan pada Pilkada DKI Jakarta 2024.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur (Jatim) resmi meluncurkan rumah data untuk meningkatkan kualitas pengawasan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved