Berita Terbaru Ruu Cipta Kerja Hari Ini

MK Minta Bikin UU Ketenagakerjaan, DPR: Perlu Dibahas Bersama Pemerintah

MK menilai ada kemungkinan tumpang tindih antara UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja

UU Ciptaker Dorong Anak Muda Perkuat Kewirausahaan dan Keterampilan Kerja

kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja

Kemudahan Perizinan Usaha Diharapkan Tingkatkan Pendapatan Perkapita Indonesia di 2045

Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045

4 Hakim MK Beda Pendapat Soal UU Ciptaker, Buruh Lakukan Konsolidasi

KSPI sesalkan putusan MK soal UU Ciptaker

Implementasi Keputusan MK, Perppu Cipta Kerja Tidak Melanggar Konstitusi

Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Regulasi Cipta Kerja Bantu Pekerja dan Pengusaha

Perusahaan diwajibkan membayar uang kompensasi kepada karyawan yang masa kontraknya berakhir. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan ketenagakerjaan sebelumnya.

Anggota DPR Nilai Perpu Ciptaker Beri Manfaat Buka Lapangan Kerja

Kita pikirkan warga kita yang belum kerja itu-kan banyak jumlahnya ada puluhan juta, tetapi untuk mendapatkan pekerjaan harus ada pengusaha masuk ada kepastian hukum, kemudahan investasi

Istana Klaim Pengesahan Perppu Cipta Kerja Sesuai Prosedur

"Di sisi lain, mereka juga kadang naif. Banyak kepentingan memanfaatkan ketulusan perjuangannya. Narasinya mirip kayak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang didanai asing,

Kemenaker Pastikan Jatah Libur Pekerja 2 Hari dalam Satu Pekan Tetap Ada Dalam UU Ciptaker

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja untuk jatah libur pekerja sebanyak 2 hari dalam satu pekan tetap diberlakukan.

Mikrofon Hinca Dimatikan Saat Sampaikan Penolakan terhadap Pengesahan Perppu Cipta Kerja

Suara Hinca ditinggikan usai mengetahui mikrofon mati. Ia tetap melanjutkan sikap fraksi terhadap Perppu Cipta Kerja tersebut.

PKS Walk Out Tolak Pengesahan Perppu Cipta Kerja Jadi UU

DPR resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU).

Geser Unsur Politisasi Nasib PRT Menjadi Politik untuk Kesejahteraan PRT

Tapi yang kita harapkan upaya upaya masyarakat sipil terutama PRT patut dihargai, jadi kita berharap politiknya digeser dari politisasi nasib PRT menjadi politik untuk kesejahteraan PRT.

Serikat Buruh Serahkan Perbaikan Permohonan Pada Uji Formil Perppu Cipta Kerja

Dalam persidangan, Kuasa Hukum pemohon Ari Lazuardi menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana saran dan pertimbangan dari Hakim Konstitusi.

Buruh Ancam Gelar Aksi Tolak Pengesahan Perppu Cipta Kerja

“Bila 4 kegiatan ini tetap tidak diindahkan oleh DPR untuk membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja, kami persiapkan mogok nasional dalam waktu yang secepatnya."

Ribuan Personel Disiagakan Polda Metro Untuk Amankan Demonstrasi di Gedung DPR

Polda Metro Jaya menyiagakan sebanyak 3.598 personel untuk melakukan pengamanan demo terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Mengenal Omnibus Law UU Cipta Kerja yang Kontroversi

Manfaat tersebut dikutip dari Booklet UU Cipta Kerja terbitan Kemenko Perekonomian yaitu memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum.

DPR Berjanji Cari Titik Tengah Buruh dan Pengusaha Soal Ciptaker

Supratman menjelaskan bahwa DPR harus melakukan perbaikan UU Ciptaker sebagaimana bunyi putusan MK

Menko Perekonomian Airlangga: Implementasi UU Cipta Kerja Tunjukkan Hasil Positif

Sejak diluncurkan pada 4 Agustus 2021 hingga 31 Oktober 2021, OSS telah menelurkan 379.051 perizinan berusaha baik berupa izin baru maupun eksisting.

UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat, Pemerintah Hentikan Susun Aturan Turunan

MK memutuskan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Amanah UU Cipta Kerja, Dua Kementerian akan Buat Pedoman Pembangunan

Arahan Presiden Joko Widodo sangat jelas yakni menyelesaikan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secepat mungkin.

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

Perundungan masih Menghantui Anak Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia