Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja untuk jatah libur pekerja sebanyak 2 hari dalam satu pekan tetap diberlakukan. Oleh karena itu, Kemenaker meminta kepada para pekerja untuk tidak khawatir terkait UU Cipta Kerja ini.
"Untuk Perppu Cipta Kerja yang sekarang sudah menjadi undang-undang, menghilangkan waktu istirahat bagi pekerja buruh itu tidak benar. Tidak mungkin kita menghilangkan waktu istirahat," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri dalam Forum Merdeka Barat 9 secara daring, Selasa (21/3).
Menurut Indah, aturan libur atau waktu istirahat akan disesuaikan dengan ketentuan perusahaan dan perjanjian kerja bersama (PKB). Ia mengatakan, waktu tersebut dapat disesuaikan dan tidak harus Sabtu dan Minggu melainkan bisa di hari lain.
Baca juga : Manfaat Perlindungan PMI Terus Ditingkatkan, Tanpa Kenaikan Iuran
"Tidak mesti waktu istirahat itu harus Sabtu dan Minggu, jika ada pabrik yang hari liburnya itu tiap Kamis dan Sabtu ya tidak apa-apa, harus kita hargai. Banyak juga kan bengkel-bengkel mobil besar itu liburnya hari Senin, ya kalo kayak gitu tidak apa-apa selagi itu sesuai dengan PKB dan disepakati oleh para pekerja juga," ujarnya.
Indah mengungkapkan, terkait waktu libur ini sudah sering dipertanyakan kepada pihaknya. Menurutnya, banyak buruh yang mengeluhkan karena perusahaan tempat kerjanya hanya memberikan waktu libur satu hari dalam seminggu.
Baca juga : Menaker Minta Para Pegawai Kemanaker Tetap Produktif Selama Ramadan
Walaupun begitu, Ia menegaskan, ketentuan tersebut tetap tidak melanggar aturan pemerintah selagi buruh atau pekerja tidak dituntut bekerja selama tujuh hari tujuh malam.
"Yang melanggar itu kalau pekerja buruh disuruh bekerja tujuh hari tujuh malam tidak berhenti dan tidak libur. Itu yang melanggar karena berarti tidak memperhatikan kesehatan dan keselamatan pekerja atau buruhnya," ucap Indah. (Z-5)
MK menilai ada kemungkinan tumpang tindih antara UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045
KSPI sesalkan putusan MK soal UU Ciptaker
Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Perusahaan diwajibkan membayar uang kompensasi kepada karyawan yang masa kontraknya berakhir. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan ketenagakerjaan sebelumnya.
Penyidik menduga tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap TKA itu memiliki pengaruh besar, sampai bisa menerima uang meski sudah pensiun.
Dewas merekomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Fani Febriany
Pelanggaran tersebut berkaitan dengan jabatan Fani sebagai direktur di sebuah perseroan saat masih berstatus sebagai pegawai KPK.
WAKIL Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengimbau manajemen pabrik produsen ban Michelin atau PT Multistrada Arah Sarana (MAS) menempuh dialog bipartit.
KPK sejatinya menyebut hasil pemerasan yang dilakukan para tersangka sebanyak Rp53 miliar. Sebagian uang sudah berubah menjadi aset berupa lahan.
Kepolisian Republik Indonesia mendapatkan skor 57,8 dan Kementerian Ketenagakerjaan mendapatkan skor 54.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved