Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan akan menunggu arahan Presiden Joko Widodo terkait kemungkinan penggantian Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali.
"Kita masih tunggu arahan Presiden," ujar Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/2).
Sebagaimana diketahui, Zainudin yang juga merupakan kader Golkar mengisyaratkan mundur dari kabinet setelah terpilih menjadi wakil ketua umum PSSI.
Dalam kesempatan itu, Airlangga enggan memberi banyak komentar karena ia belum bertemu dan membahas isu tersebut secara langsung dengan Zainudin.
"Saya tadi datang sesudah Pak Zainudin Amali pulang dari Presiden. Belum bertemu," tuturnya.
Terpisah, pengamat sepak bola nasional Akmal Marhali mengatakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian Negara yang mengatur pejabat negara tidak boleh rangkap jabatan harus diterapkan ke semua menteri yang menjabat sebagai pengurus cabor.
"Bolanya sekarang ada di presiden. Kalau dia mengganti Zainudin Amali, lalu bagaimana dengan menteri lain yang menjabat sebagai ketua umun cabor lain yang memang diatur di UU 39 itu tidak boleh rangkap jabatan. Selama ini beberapa induk cabang olahraga menerima dana hibah yang bersumber dari APBN," kata Akmal. (OL-8)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved