Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan akan menunggu arahan Presiden Joko Widodo terkait kemungkinan penggantian Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali.
"Kita masih tunggu arahan Presiden," ujar Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/2).
Sebagaimana diketahui, Zainudin yang juga merupakan kader Golkar mengisyaratkan mundur dari kabinet setelah terpilih menjadi wakil ketua umum PSSI.
Dalam kesempatan itu, Airlangga enggan memberi banyak komentar karena ia belum bertemu dan membahas isu tersebut secara langsung dengan Zainudin.
"Saya tadi datang sesudah Pak Zainudin Amali pulang dari Presiden. Belum bertemu," tuturnya.
Terpisah, pengamat sepak bola nasional Akmal Marhali mengatakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian Negara yang mengatur pejabat negara tidak boleh rangkap jabatan harus diterapkan ke semua menteri yang menjabat sebagai pengurus cabor.
"Bolanya sekarang ada di presiden. Kalau dia mengganti Zainudin Amali, lalu bagaimana dengan menteri lain yang menjabat sebagai ketua umun cabor lain yang memang diatur di UU 39 itu tidak boleh rangkap jabatan. Selama ini beberapa induk cabang olahraga menerima dana hibah yang bersumber dari APBN," kata Akmal. (OL-8)
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Atas tujuan apa sebenarnya Mendagri memutuskan Sumut menjadi pemilik baru empat pulau itu? Adakah agenda tersembunyi baik ekonomi atau politik?
Apakah itu juga pertanda inilah akhir episode 'petualangan' politik Jokowi pascalengser dari kursi kekuasaan yang sebelumnya sarat dengan cawe-cawe?
Apa sebenarnya motif Ade Armando menyatakan Gibran adalah wapres terbaik yang dimiliki Indonesia? Tes ombakkah? Atau, jangan-jangan ada tujuan politik tertentu.
Mampukah dia membesarkan PSI yang katanya partai anak muda itu? Atau sebaliknya, setelah tak lagi berkuasa, pengaruhnya bakal meredup untuk membesarkan PSI?
Ada spekulasi bahwa Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan. Benarkah?
Kabinet Jokowi babak kedua, butuh menyeimbangkan antara kerja dan komunikasi atas kinerja.
Kemampuan implementasi itu membutuhkan leadership sekaligus kemampuan komunikasi politik yang mumpuni.
Stabilitas politik domestik yang lebih kuat dengan bersatunya koalisi besar Indonesia diharapkan membawa soliditas dalam implementasi kebijakan ekonomi yang lebih market friendly.
Komposisi profesional dan parpol sudah pernah diungkapkan oleh Presiden Jokowi dalam kesempatan sebelumnya. "Kira-kira 60:40 atau 50:50, kira-kira itu."
Arahan khusus disampaikan Jokowi saat memperkenalkan 12 wamen. Mulai dari perjanjian dagang, pengawasan infrastruktur hingga promosi wisata. (X-15)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved