Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan anggaran untuk buka bersama di kementerian lebih baik diberikan pada fakir miskin. Hal itu ia sampaikan merespons arahan Presiden Joko Widodo mengenai larangan buka bersama bagi jajaran menteri koordinator, menteri, dan aparatur sipil negara (ASN) di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
"Karena itu diberikan kepada fakir miskin, itu kan lebih bagus. Ya kan? Kenapa salahnya?," ujar Menag seusai menghadiri rapat internal mengenai ketersediaan bahan pokok di Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/3).
Soal tudingan anti-Islam karena larangan presiden tersebut, Menag mengatakan pemerintah khususnya presiden tidak anti-Islam. Arahan itu bertujuan agar seluruh jajaran pemerintah tidak befoya-foya dan menggunakan anggaran untuk membantu masyarakat.
Baca juga: Mendag: Anggaran Buka Puasa Bersama Lebih Baik untuk Bantu Masyarakat
"Wah mana ada pemerintah anti-Islam, semua diurus dari lahir sampai mati. Ibadah haji diurus, syahadat diurus, solat diurus, semua diurus. Enggak ada pemerintah anti-Islam, (tapi) memberikan alternatif, jadi kalau tidak buka bersama kan bisa digunakan untuk santunan untuk fakir miskin, untuk yatim- piatu. Kan lebih bermanfaat lebih berguna," paparnya.
Menurut Menag arahan presiden bukan kontroversi. Meskipun ada sejumlah politikus seperti Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan hal itu.
Baca juga: Pj Gubernur DKI Patuhi Instruksi Larangan Buka Puasa Bersama
"Enggak, enggak ada kontroversi ah, siapa bilang? Ga ada kontroversi," cetusnya.
Para ASN di jajaran Kementerian Agama, sambung Menag, harus mematuhi arahan itu. Pasalnya sudah ada surat edaran. Meskipun ia mengaku belum ada penerapan sanksi bagi ASN yang melanggar.
"Ya pasti akan ada dong sebagai konsekuensi. Ya nanti dong, wong belum ada," tukasnya. (Z-10)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Cek Jadwal Imsak Medan hari ini 21 Februari 2026 (3 Ramadan 1447 H). Data resmi Binmas Islam Kemenag untuk waktu imsak, subuh, dan buka puasa di Medan.
Jadwal imsak Bandung hari ini Sabtu 21 Februari 2026 (3 Ramadan 1447 H). Cek waktu sahur dan buka puasa resmi Binmas Islam Kemenag di sini.
Jadwal Imsakiyah Bandung 2 Ramadan atau 20 Februari 2026. Cek waktu Imsak, Subuh, dan Buka Puasa resmi dari Bimas Islam Kemenag RI di sini.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menerima bantuan kurma sebanyak 100 ton dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk didistribusikan kepada masyarakat selama Ramadan 1447 Hijriah.
Cek jadwal buka puasa hari ini di Medan & sekitarnya, Kamis 19 Februari 2026. Jadwal azan maghrib resmi dari Binmas Islam Kemenag RI untuk 1 Ramadan 1447 H.
Cek jadwal Imsakiyah dan waktu buka puasa 1 Ramadan 2026 (19 Februari) resmi dari Bimas Islam Kemenag untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved