Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan anggaran untuk buka bersama di kementerian lebih baik diberikan pada fakir miskin. Hal itu ia sampaikan merespons arahan Presiden Joko Widodo mengenai larangan buka bersama bagi jajaran menteri koordinator, menteri, dan aparatur sipil negara (ASN) di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
"Karena itu diberikan kepada fakir miskin, itu kan lebih bagus. Ya kan? Kenapa salahnya?," ujar Menag seusai menghadiri rapat internal mengenai ketersediaan bahan pokok di Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/3).
Soal tudingan anti-Islam karena larangan presiden tersebut, Menag mengatakan pemerintah khususnya presiden tidak anti-Islam. Arahan itu bertujuan agar seluruh jajaran pemerintah tidak befoya-foya dan menggunakan anggaran untuk membantu masyarakat.
Baca juga: Mendag: Anggaran Buka Puasa Bersama Lebih Baik untuk Bantu Masyarakat
"Wah mana ada pemerintah anti-Islam, semua diurus dari lahir sampai mati. Ibadah haji diurus, syahadat diurus, solat diurus, semua diurus. Enggak ada pemerintah anti-Islam, (tapi) memberikan alternatif, jadi kalau tidak buka bersama kan bisa digunakan untuk santunan untuk fakir miskin, untuk yatim- piatu. Kan lebih bermanfaat lebih berguna," paparnya.
Menurut Menag arahan presiden bukan kontroversi. Meskipun ada sejumlah politikus seperti Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan hal itu.
Baca juga: Pj Gubernur DKI Patuhi Instruksi Larangan Buka Puasa Bersama
"Enggak, enggak ada kontroversi ah, siapa bilang? Ga ada kontroversi," cetusnya.
Para ASN di jajaran Kementerian Agama, sambung Menag, harus mematuhi arahan itu. Pasalnya sudah ada surat edaran. Meskipun ia mengaku belum ada penerapan sanksi bagi ASN yang melanggar.
"Ya pasti akan ada dong sebagai konsekuensi. Ya nanti dong, wong belum ada," tukasnya. (Z-10)
PRESIDEN ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait namanya yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengaku terpukau melihat ratusan mobil berbalut atribut partai menyambutnya jelang Rakernas PSI 2026.
Ahok mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan subsidi energi yang selama ini diterapkan pemerintah.
Ahok membongkar potensi keuntungan jumbo yang menguap akibat tidak dijalankannya transformasi sistem subsidi energi.
Ahok secara blak-blakan mengaku pernah memberikan pilihan sulit kepada Jokowi: "Berikan jabatan Direktur Utama (Dirut) atau tidak sama sekali."
Ahok mengungkap sejumlah temuan penyimpangan selama dirinya menjabat sebagai Dewan Komisaris Pertamina.
Budi tidak bisa memerinci progres penghitungan kerugian negara. Sebab, data itu masuk ranah auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Nasaruddin meminta BMBPSDM untuk lebih peka terhadap dinamika sosial-keagamaan, mulai dari isu ekonomi umat hingga ketahanan keluarga.
Abidin juga meminta Kemenag segera membenahi validitas data guru madrasah, baik melalui mekanisme PPPK, ASN, maupun inpassing.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) dan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) mengampanyekan pentingnya pencatatan pernikahan kepada masyarakat.
KPK memanggil saksi lain sebelum memeriksa tersangka kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) sebelum memeriksa Yaqut Cholil Qoumas.
Dana sosial keagamaan tidak hanya terbatas pada zakat, infak, sedekah, dan wakaf, tetapi juga mencakup sumber-sumber lainnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved