Muhammadiyah Minta Indonesia jangan Tergesa jadi Anggota Tetap Board of Peace

PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi Donald Trump, terutama terkait rencana keanggotaan tetap, pengiriman pasukan, dan kewajiban iuran bernilai besar. 

Muhammadiyah menilai, tanpa jaminan transparansi dan keadilan, keterlibatan Indonesia justru berisiko membebani negara dan menyimpang dari tujuan kemanusiaan.

Muhammadiyah merekomendasikan agar Indonesia tidak terburu-buru menjadi anggota tetap BoP. Salah satu pertimbangannya adalah kewajiban iuran sebesar USD 1 miliar atau sekitar Rp17 triliun yang dinilai berpotensi membebani keuangan negara dan rawan disalahgunakan.

Baca juga : Soal Board of Peace, Muhammadiyah Ingatkan Indonesia Tetap Bela Kemerdekaan Palestina

“Mengingat besarnya iuran dan risiko penyalahgunaan dana, Indonesia sebaiknya menunda komitmen sebagai anggota tetap BoP,” bunyi siara pers Muhammadiyah, pada Minggu (8/2), 

Sebagai alternatif, pemerintah didorong untuk menegosiasikan agar kontribusi dana Indonesia diarahkan secara khusus untuk operasi pasukan dan misi kemanusiaan di Gaza.

Muhammadiyah juga menekankan pentingnya jaminan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk pembangunan kembali Gaza dan penyediaan layanan publik dasar.

Baca juga : Muhammadiyah soal Board of Peace: Harus Jelas Menuju Kemerdekaan Palestina

“Indonesia perlu mendapatkan jaminan bahwa dana iuran digunakan untuk rekonstruksi Gaza dan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, infrastruktur, dan keamanan umum, serta dapat ditarik kembali jika Indonesia mundur dari BoP,” tegas Muhammadiyah.

Terkait aspek keamanan, Muhammadiyah menegaskan bahwa setiap pasukan perdamaian yang bertugas di Gaza harus berada dalam kerangka PBB dan memiliki mandat jelas dari PBB. BoP juga diminta membuka ruang aman bagi organisasi kemanusiaan untuk bekerja di seluruh wilayah Palestina.

“Setiap personel Indonesia yang ditugaskan harus fokus pada perlindungan warga sipil, rekonstruksi, dan layanan kemanusiaan, bukan untuk kepentingan politik pihak tertentu,” ujar Muhammadiyah.

Meski Indonesia akan duduk bersama Israel dalam BoP, Muhammadiyah menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh mengendurkan sikapnya dalam menuntut pertanggungjawaban Israel atas kejahatan terhadap rakyat Palestina.

“Indonesia harus tetap konsisten menuntut pertanggungjawaban Israel atas dugaan genosida dan pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina,” kata Muhammadiyah.

Lebih jauh, Muhammadiyah membuka opsi agar Indonesia mempertimbangkan mundur dari keanggotaan BoP apabila rekomendasi tersebut tidak dijalankan, khususnya jika Amerika Serikat dan Israel menolak prinsip keadilan bagi Palestina.

“Jika BoP tidak sejalan dengan konstitusi dan komitmen moral Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina, maka opsi pengunduran diri perlu dipertimbangkan secara serius,” pungkas pernyataan itu. (H-3)