Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
BUPATI Pati Sudewo terkenal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu ada Wali Kota Madiun Maidi. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai peristiwa tersebut menegaskan bahwa persoalan korupsi di daerah masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum tuntas.
Ia menyatakan pemerintah prihatin atas kembali terjadinya OTT yang melibatkan kepala daerah.
Menurutnya, kasus tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi masih mengakar dan membutuhkan upaya bersama untuk diberantas secara konsisten.
"Tentunya kami prihatin kembali terjadi operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh kepala daerah," kata Prasetyo kepada pewarta di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/1).
Ia menilai, berulangnya OTT membuktikan agenda pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dibebankan pada aparat penegak hukum semata, melainkan harus menjadi komitmen seluruh elemen bangsa, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
"Itu membuktikan bahwa betul-betul masalah korupsi ini menjadi sesuatu yang pekerjaan rumah yang harus bersama-sama kita perangi," ujarnya.
Prasetyo menambahkan, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya integritas dan komitmen antikorupsi dalam berbagai kesempatan.
Pesan tersebut, menurutnya, disampaikan berulang kali sebagai penegasan bahwa pemerintahan tidak akan mentoleransi praktik korupsi di semua level.
"Berkali-kali dalam berbagai forum, Bapak Presiden terus mengingatkan hal tersebut," pungkas Prasetyo. (H-4)
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Dede mengatakan persoalan biaya politik yang tinggi itu merupakan tantangan serius yang perlu segera diantisipasi melalui revisi UU Pemilu dan Pilkada.
PENELITI Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman menyebut kebutuhan untuk mengembalikan modal politik menjadi salah satu pendorong korupsi kepala daerah.
Zaenur menyoroti dua faktor utama pendorong korupsi kepala daerah yakni kebutuhan mengembalikan modal politik dan lemahnya pengawasan
Berulangnya tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah tidak berkorelasi dengan sistem pemilihan langsung yang saat ini diterapkan.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan pelanggar kawasan hutan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh berhenti
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan pengelolaan kawasan hutan dan sumber daya alam (SDA)
Simak profil lengkap Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo yang diusulkan menjadi Deputi Gubernur BI. Fokus pada karier, pendidikan, dan visi ekonomi.
Indonesia dan Inggris luncurkan Kemitraan Pertumbuhan Ekonomi di London. Fokus pada penghapusan hambatan nontarif dan investasi energi bersih.
INDONESIA dan pemerintah Inggris meluncurkan Kemitraan Pertumbuhan Ekonomi di London, Inggris, Senin (19/1) waktu setempat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved