Kejagung Tegaskan Dakwaan Korupsi Nadiem Makarim Sah Secara Hukum

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) membantah tudingan bahwa dakwaan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem Chromebook yang menjerat eks Mendikbudristek Nadiem Makarim cacat hukum. Korps Adhyaksa menjamin seluruh berkas yang telah dibacakan di persidangan memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa penyusunan surat dakwaan telah melalui proses verifikasi yang ketat.

“Surat dakwaan yang diajukan telah memenuhi syarat wajib,” tegas Anang melalui keterangan tertulis, Selasa (6/1).

Baca juga : Saksi Ahli Kejagung: Kerugian Negara Harus Nyata dalam Penetapan Tersangka Nadiem

Anang memerinci, surat dakwaan terhadap Nadiem telah mencakup seluruh unsur krusial, mulai dari tanggal, identitas lengkap terdakwa, kecermatan penerapan pasal, hingga rincian waktu (tempus delicti) dan tempat kejadian (locus delicti).

Bukti Teruji
Selain kelengkapan berkas, Kejagung memastikan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan memiliki kekuatan hukum yang sah. Anang menyebutkan bahwa validitas alat bukti tersebut sejatinya telah melewati mekanisme uji hukum sebelum masuk ke meja hijau.

“JPU menyatakan bahwa hal tersebut sejatinya telah diuji secara hukum melalui proses praperadilan sebelumnya,” ucap Anang.

Baca juga : Dugaan Korupsi Chromebook Tuai Tragedi Digitalisasi Pendidikan

Sebagaimana diketahui, dalam proses praperadilan tersebut, hakim memutuskan memenangkan pihak Kejagung, sehingga proses hukum terhadap Nadiem dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian di pengadilan.

Bantahan Nadiem
Di sisi lain, Nadiem Makarim melalui nota keberatan atau eksepsinya mengeklaim tidak terlibat dalam teknis pengadaan Chromebook. Ia bersikukuh bahwa proyek digitalisasi pendidikan tersebut tidak melibatkan peran menteri secara langsung.

Selain membantah keterlibatan dalam proyek, Nadiem juga menepis tuduhan JPU mengenai adanya aliran dana hasil rasuah ke kantong pribadinya. Ia mengeklaim seluruh kekayaan dan dana yang dimilikinya merupakan penghasilan sah dari sumber yang legal. (Can/P-2)