20 Tahun MoU Helsinki, Pemerintah harus Penuhi Janji Sejahterakan Aceh

Memasuki dua dekade penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki, keberlanjutan perdamaian di Aceh sangat bergantung pada pemenuhan janji-janji politik dan ekonomi pemerintah yang tertunda. Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Azis Subekti menekankan bahwa peringatan 20 tahun perdamaian Aceh tidak boleh hanya berhenti pada seremoni atau nostalgia sejarah. Menurutnya, stabilitas keamanan yang telah terjaga selama dua puluh tahun terakhir harus dibarengi dengan rasa keadilan dan kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Perdamaian Aceh adalah aset nasional yang nilainya melampaui stabilitas keamanan. Namun, damai berisiko menjadi formal atau tenang di permukaan jika tidak disertai pemenuhan hak-hak dasar rakyat Aceh," ujar Azis melalui keterangan tertulisnya, Senin (29/12).

Ia secara khusus menyoroti pernyataan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang menyebut realisasi komitmen pemerintah pusat baru mencapai sekitar 35%. Ia menilai keluhan tersebut sebagai potret jujur kondisi di lapangan, terutama terkait mandeknya pemenuhan lahan bagi mantan kombatan.

Baca juga : Demo Aceh Ricuh, DPR RI Desak Aparat dan Warga Tahan Diri

"Persoalan lahan ini terus berulang karena birokrasi yang seringkali kembali ke titik nol setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan di kementerian. Dampaknya dirasakan langsung oleh mereka yang seharusnya paling cepat dipulihkan kehidupannya pascakonflik," jelasnya.

Legislator Gerindra ini juga menyinggung insiden pengibaran bendera bulan bintang yang kerap memicu ketegangan. Ia mengajak aparat dan pemerintah melihat fenomena tersebut dengan kacamata yang lebih empatik.

"Itu bukan semata persoalan simbol, melainkan ekspresi kegelisahan sosial. Sejarah menunjukkan bahwa ketika kesejahteraan tertinggal, simbol sering menjadi bahasa terakhir untuk menyampaikan rasa kecewa," tambah Azis.

Baca juga : DPR Bantah Klaim Bahlil soal 97 Persen Listrik di Aceh Sudah Kembali Normal

Azis memandang masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai momentum emas untuk menuntaskan pekerjaan rumah sejarah ini. Menuntaskan butir-butir MoU Helsinki yang masih tertunda dipandang sebagai wujud kehadiran negara dalam menjaga marwah dan kepercayaan warganya.

"Negara yang menepati janji akan menumbuhkan kepercayaan. Sebaliknya, janji yang terus tertunda hanya akan meninggalkan jarak emosional antara rakyat dan kekuasaan," tegasnya.

Lebih lanjut, Azis menekankan bahwa integrasi ekonomi mantan kombatan melalui kepastian lahan dan pekerjaan adalah fondasi utama perdamaian jangka panjang.

"Aceh telah memilih jalan damai dan setia pada Republik Indonesia. Kini, tugas negara adalah memastikan pilihan itu tidak berakhir pada rasa menunggu, melainkan berbuah kesejahteraan," pungkas Azis. (E-3)