Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas jangkauan penyegelan pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang. Tidak hanya menyasar kantor dinas, penyidik lembaga antirasuah tersebut kini turut menyegel rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman, pada Kamis (18/12) malam.
Rumah dinas yang berlokasi di Klaster Pasadena, Zona Amerika, Jalan Ganesha Boulevard, Cikarang Pusat tersebut kini dalam pengawasan ketat KPK. Meski demikian, belum ada pernyataan resmi apakah penyegelan kediaman Kajari ini merupakan pengembangan langsung dari kasus yang menjerat Bupati Ade Kuswara atau terkait perkara lain.
Berdasarkan pantauan di lapangan pada Jumat (19/12), rumah dua lantai bernomor A-37 itu tampak tertutup rapat. Dua jenis segel KPK terpasang di pintu utama: stiker merah-putih berbentuk segi empat yang menempel pada daun pintu, serta garis batas merah-hitam (KPK line) yang melilit pegangan pintu.
Novi, 45, salah seorang warga sekitar, menyebutkan bahwa proses penyegelan berlangsung cukup singkat antara pukul 20.00 hingga 22.00 WIB.
"Waktu saya keluar jam 8 malam belum ada apa-apa. Begitu pulang setengah 11 malam sudah ramai. Petugas sekuriti bilang rombongan datang sekitar jam 9 malam. Awalnya saya kira hiasan Natal karena warnanya merah-putih, tapi pas didekati ternyata ada tulisan 'Dalam Pengawasan KPK'," ujar Novi.
Rumah dinas tersebut berada di kawasan elite Delta Mas, yang lokasinya cukup strategis karena berdekatan dengan kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi. Saat ini, rumah tersebut dijaga ketat oleh sejumlah personel berpakaian preman.
"Silakan (ambil gambar), kami hanya berjaga. Perintahnya jangan ada yang masuk," ujar salah seorang pria berbadan tegap di lokasi.
Rangkaian OTT Bupati Bekasi
Tindakan tegas KPK ini merupakan rangkaian dari operasi senyap yang dilakukan terhadap Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, bersama sembilan orang lainnya pada Kamis malam. Sebelum menyegel rumah dinas Kajari, penyidik telah terlebih dahulu memasang segel di delapan titik penting di Kompleks Perkantoran Pemkab Bekasi, meliputi Ruang Kerja Bupati Bekasi, Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi, serta empat ruang kedinasan lainnya.
Langkah KPK menyegel fasilitas milik aparat penegak hukum daerah (Kejaksaan) dalam rangkaian OTT Kepala Daerah ini memicu spekulasi mengenai kedalaman keterlibatan berbagai pihak dalam pusaran kasus korupsi di Kabupaten Bekasi. Hingga berita ini diturunkan, status hukum Kajari Eddy Sumarman masih menunggu keterangan resmi dari juru bicara KPK. (AK/P-5)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Ekrem Imamoglu, rival utama Presiden Erdogan, hadir di pengadilan atas tuduhan korupsi. Oposisi dan aktivis HAM sebut persidangan ini bermotif politik.
Penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah.
Peneliti Pusat Studi Antikorupsi menilai maraknya kasus korupsi kepala daerah akibat tak ada efek jera dalam penegakan hukum dan hukuman yang rendah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved