Kantor Bupati Bekasi Disegel KPK

Berlakukan WFA saat Libur Lebaran, Pemkab Bekasi Pastikan Layanan Publik Tetap Berjalan

PEMERINTAH Kabupaten Bekasi memberlakukan kebijakan work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN). 

Kabupaten Bekasi Gandeng Kemensos Perkuat DTSEN Pastikan Bansos Tepat Sasaran

Kesiapan daerah dalam mendukung pemutakhiran data melalui penguatan peran operator desa dan dukungan sarana prasarana

Pemkab Bekasi Alokasikan Rp176 Miliar untuk THR ASN dan PPPK Tahun Ini

PEMERINTAH Kabupaten Bekasi mengalokasikan anggaran senilai Rp176 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) ASN dan PPPK menjelang Lebaran 2026.

Ekspansi Industri Perkuat Potensi Investasi di Cibarusah

Pertumbuhan infrastruktur yang pesat, ditambah dengan ekspansi kawasan industri, semakin mempertegas prospek Cibarusah sebagai pusat investasi yang menjanjikan.

Sambut Pilkades Serentak 2026, Pemkab Bekasi Uji Coba Sistem E-Voting

Percepatan persiapan ini dilakukan mengingat masa jabatan kepala desa di 154 desa di wilayah Kabupaten Bekasi akan berakhir pada 28 September 2026.

Peringati HPSN 2026, Pemkab Bekasi Perkuat Kolaborasi Bersihkan Sampah Liar

Persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur.

Yaqut Cholil Qoumas Jadi Tahanan Rumah Dipertanyakan, Bukan Korupsi Rendah

KPK memberi  status tahanan rumah pada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menuari sorotan. tidak sejalan dengan karakter kasus korupsi besar yang ditangani dan penegakan hukum

Skandal Jeffrey Epstein Guncang Norwegia: Parlemen Bentuk Komisi Investigasi Khusus

Parlemen Norwegia sepakat selidiki hubungan diplomat dan pejabat tinggi dengan Jeffrey Epstein. Nama mantan PM hingga Putri Mahkota terseret dalam skandal ini.

Potong Gaji Menteri dan Anggota DPR Dinilai tak Efektif, Korupsi Akar Masalah

WACANA pemotongan gaji menteri dan DPR untuk merespons tekanan ekonomi global dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal Indonesia, kata Agus Pambagio

MK: Pelanggaran di UU Sektoral Bisa Dijerat UU Tipikor jika Memenuhi Unsur Korupsi

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.

Prabowo: Korupsi harus Dihilangkan karena Bertentangan dengan Ajaran Agama

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman

Maraton Penindakan 2026: Setelah Bupati, KPK Turut Ciduk Wabup Rejang Lebong

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.

Menata Bandul Hubungan Pusat-Daerah

Dari Spirit Idul Fitri ke Transformasi Sosial Ekonomi

Menimbang Keadilan dalam Karat: Apakah Nisab Zakat 14 Karat Lebih Relevan?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia