Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai menanggapi kritik Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan prinsip HAM ala Barat. Ia menegaskan bahwa kementeriannya bekerja berdasarkan arahan presiden dan tidak memiliki ruang untuk mengelaborasi lebih jauh.
“Saya setuju saja dengan apa yang presiden sampaikan,” ujar Natalius dalam konferensi pers di Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin (8/12).
Menurut Natalius pandangan Presiden Prabowo yang mengatakan penerapan HAM ala barat bersifat hipokrit semestinya tidak dilayangkan kepada dirinya.
“Kurang tepat apabila pernyataan presiden ditanyakan kepada menteri yang berada di bawah struktur kepemimpinan presiden. Itu lebih relevan ditanyakan kepada pengamat atau pegiat HAM,” ucapnya.
Selain itu, Natalius menegaskan bahwa ia tidak akan memberikan penjelasan tambahan terkait kritik Prabowo terhadap standar HAM Barat.
“Tidak ada elaborasi. Kami ini pelaksana, jadi apa yang diucapkan presiden, itulah yang kami laksanakan,” katanya.
Sebelumnya, dalam peringatan HUT Partai Golkar pada Jumat (5/12), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kritik terhadap penerapan demokrasi dan HAM ala Barat yang ia nilai tidak konsisten.
“Kita tidak bisa ikut politik-politik negara lain, belum tentu demokrasi di Barat cocok dengan kita,” ujar Prabowo.
Prabowo juga menyebut negara-negara Barat kerap mengajarkan nilai-nilai demokrasi dan HAM, tetapi pada saat bersamaan ikut melakukan pelanggaran terhadap prinsip yang mereka suarakan.
Ia juga menyinggung sejarah kolonialisme yang berlangsung ratusan tahun serta praktik selektif negara-negara Barat dalam mengkritik pelanggaran HAM. “Jadi rupanya demokrasi, HAM itu sesuai selera. Kalau cocok dengan selera mereka baru diributkan,” katanya. (Dev/P-3)
Ia menambahkan bahwa Indonesia berupaya memasukkan ketentuan terkait bisnis dan HAM ke dalam revisi Undang-Undang HAM.
Indonesia resmi ditetapkan sebagai nominee tunggal dari kawasan Asia-Pasifik untuk menduduki posisi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB 2026.
Menteri HAM Natalius Pigai menyebut Indonesia yang akan memimpin Dewan HAM PBB siap menangani isu Venezuela.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, mengakui penyusunan KUHP dan KUHAP baru, minim melibatkan kementeriannya
Menurut Pigai, ketergantungan itu terlihat jelas ketika pemerintah harus menyusun berbagai laporan HAM untuk kepentingan internasional.
Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sukses menyelenggarakan Fun Run HAM dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia ke-77
Ia menambahkan bahwa Indonesia berupaya memasukkan ketentuan terkait bisnis dan HAM ke dalam revisi Undang-Undang HAM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved