Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK boleh saja beropini dan mengaku tak diberitahu pengadaan iklan Bank BJB tahun anggaran 2021-2023.
Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo penyidik telah memeriksa saksi-saksi lain dalam perkara itu. RK saat ini masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB itu.
"Ya, silakan. Itu kan pendapat ataupun opini yang disampaikan oleh yang bersangkutan," ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/12).
Ridwan Kamil diperiksa sebagai saksi dalam kasus itu, Mantan Wali Kota Bandung itu juga mengaku tak tahu soal perkara Bank BJB.
"Gubernur hanya mengetahui aksi korporasi BUMD ini kalau dilaporkan. Satu, oleh direksi. Dua, oleh komisaris selaku pengawas. Tiga, oleh Kepala Biro BUMD," ujar Ridwan Kamil.
Menurut Ridwan Kamil ketiganya tidak melaporkan hal itu pada dirinya.
Sementara itu, KPK, ujar Budi, memiliki dokumen dan barang bukti elektronik untuk mengecek kembali pernyataan RK. Sebelumnya rumah RK sempat digeledah pada 10 Maret 2025.
Sejumlah barang disita di antara sepeda motor hingga mobil. Adapun kerugian negara yang ditimbulkan akibat perkara dugaan korupsi ini menurut penyidik KPK sebesar Rp222 miliar.
Sebelumnya lima orang tersangka sudah ditetapkan oleh KPK yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BJB Widi Hartoto (WH).
Dari pihak swasta yakni Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Pengendali Agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik (SUH), dan Pengendali Agensi Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma (SJK). (Ant/H-4)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.
KPK menyatakan anak usaha Kementerian Keuangan, PT Karabha Digdaya, mencairkan invois fiktif senilai Rp850 juta guna memenuhi permintaan Ketua PN Depok.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK lakukan OTT di Depok, menyita Rp850 juta dari Juru Sita PN terkait dugaan gratifikasi dan pengurusan sengketa lahan. Lima tersangka ditetapkan.
PKS ini sekaligus mendorong sinergi lintas fungsi yang semakin solid antara institusi pertahanan negara dan sektor perbankan nasional
Kerja sama ini diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan digital bagi pekerja.
Kesepakatan baru tersebut menjadi kelanjutan dari sinergi yang telah terjalin secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir.
Bank bjb meraih predikat Informatif pada kategori Badan Publik, yang merupakan kategori tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menggelar kegiatan Penyerahan Bantuan Bencana Alam untuk Sumatra dari Pemerintah Kota Bandung dan BJB melalui Baznas Kota Bandung.
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) menjalin kerja sama dengan GoTo Financial untuk memperkuat layanan digital perbankan bagi nasabah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved