Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menilai capaian 50 persen penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi tonggak penting dalam upaya pemenuhan gizi nasional. Ia menegaskan, keberhasilan program tersebut harus mendorong kemandirian pangan daerah agar ketahanan gizi berkelanjutan dapat terwujud.
Pernyataan itu disampaikan saat Tamsil Linrung berdialog dengan seluruh mitra dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Selasa (11/11).
Tamsil juga menegaskan pentingnya memastikan nilai gizi seimbang dalam setiap menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, keberhasilan program tidak semata diukur dari jumlah penerima manfaat yang kini telah mencapai 41,2 juta jiwa, melainkan juga dari kualitas makanan sebagai instrumen keberlanjutan layanan.
“Program ini harus direspons sebagai upaya membangun kemandirian daerah. Kabupaten seperti Bantaeng memiliki potensi besar untuk menjadi model pelaksanaan program MBG yang terintegrasi dari hulu ke hilir, bertumpu pada potensi daerah,” ujar Tamsil Linrung.
Menurutnya, Bantaeng dapat menjadi contoh daerah mandiri pangan yang mampu memasok kebutuhan dapur berbasis produksi lokal. Ia mengajak seluruh unsur daerah untuk bergerak dalam satu orkestra pembangunan guna mewujudkan cita-cita besar Presiden dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia dan menggerakkan ekonomi rakyat.
Dalam kunjungannya, Tamsil juga meninjau langsung SPPG yang berlokasi di Jalan Gagak, Bantaeng. Ia meninjau area dapur dan gudang penyimpanan bahan pangan, serta berdialog dengan pengelola SPPG dan relawan dapur. Ia didampingi oleh Wakil Bupati Bantaeng, H. Sahabuddin, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Kabupaten Bantaeng.
Kepada pengelola dapur, Tamsil mengingatkan pentingnya penerapan sertifikasi laik higienis dan sanitasi di setiap fasilitas SPPG agar kepercayaan publik terhadap program MBG terus terjaga.
Sementara itu, Wakil Bupati Sahabuddin menyampaikan bahwa pelaksanaan program MBG di Kabupaten Bantaeng terus menunjukkan kemajuan signifikan. Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen menjaga ketat kualitas bahan pangan, standar higienitas dapur, serta keterlibatan petani dan pelaku UMKM lokal sebagai penyedia bahan makanan.
“Semua SPPG yang di Bantaeng sudah memiliki SLHS. Arahan Bapak Tamsil menjadi dorongan kuat bagi kami untuk menjaga konsistensi kualitas seluruh dapur MBG,” ujar Sahabuddin.
Kunjungan ini turut dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta unsur TP PKK Kabupaten Bantaeng. Diskusi yang berlangsung menyoroti pentingnya integrasi data penerima manfaat serta peningkatan kolaborasi antar-OPD agar penyaluran gizi berjalan tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.
Menutup kunjungan kerjanya, Tamsil Linrung menegaskan komitmen DPD RI untuk terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pembangunan SPPG di seluruh Indonesia.
Ia berharap Bantaeng dapat menjadi model sinergi efektif antara pemerintah daerah dan pusat dalam mempercepat pemenuhan gizi rakyat sekaligus mendorong kemandirian pangan lokal.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, secara tegas membantah narasi yang mengaitkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pemangkasan anggaran dan program pendidikan
Kemensos bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mematangkan skema pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.
Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan anggaran bahan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp8–10 ribu per porsi. Sisa anggaran dialokasikan untuk operasional dan fasilitas SPPG.
BGN menegaskan dapur SPPG Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh bergantung pada sedikit supplier. UMKM, petani, peternak, dan nelayan lokal wajib dilibatkan sebagai pemasok.
BGN membantah narasi viral yang menyebut mitra Program Makan Bergizi Gratis meraup untung Rp1,8 miliar per tahun. Angka tersebut disebut sebagai pendapatan kotor, bukan laba bersih.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan efek domino yang signifikan terhadap perekonomian nasional.
Selain RUU Daerah Kepulauan, dalam Sidang Paripurna menjelang masa reses tersebut, DPD RI juga menyoroti progres RUU Pemerintahan Aceh.
DPD RI juga mendesak percepatan pembahasan RUU Daerah Kepulauan untuk memperkuat karakter Indonesia sebagai negara maritim.
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya siswa SD di Ngada, NTT.
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD RI) menyatakan telah menginventarisasi berbagai persoalan terkait aktivitas perusahaan yang berdampak pada kerusakan lingkungan di sejumlah daerah.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
KONSISTENSI Ketua Komite II DPD Badikenita B.R. Sitepu, dalam memperjuangkan nasib petani mendapatkan pengakuan tertinggi negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved