Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menilai capaian 50 persen penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi tonggak penting dalam upaya pemenuhan gizi nasional. Ia menegaskan, keberhasilan program tersebut harus mendorong kemandirian pangan daerah agar ketahanan gizi berkelanjutan dapat terwujud.
Pernyataan itu disampaikan saat Tamsil Linrung berdialog dengan seluruh mitra dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Selasa (11/11).
Tamsil juga menegaskan pentingnya memastikan nilai gizi seimbang dalam setiap menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, keberhasilan program tidak semata diukur dari jumlah penerima manfaat yang kini telah mencapai 41,2 juta jiwa, melainkan juga dari kualitas makanan sebagai instrumen keberlanjutan layanan.
“Program ini harus direspons sebagai upaya membangun kemandirian daerah. Kabupaten seperti Bantaeng memiliki potensi besar untuk menjadi model pelaksanaan program MBG yang terintegrasi dari hulu ke hilir, bertumpu pada potensi daerah,” ujar Tamsil Linrung.
Menurutnya, Bantaeng dapat menjadi contoh daerah mandiri pangan yang mampu memasok kebutuhan dapur berbasis produksi lokal. Ia mengajak seluruh unsur daerah untuk bergerak dalam satu orkestra pembangunan guna mewujudkan cita-cita besar Presiden dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia dan menggerakkan ekonomi rakyat.
Dalam kunjungannya, Tamsil juga meninjau langsung SPPG yang berlokasi di Jalan Gagak, Bantaeng. Ia meninjau area dapur dan gudang penyimpanan bahan pangan, serta berdialog dengan pengelola SPPG dan relawan dapur. Ia didampingi oleh Wakil Bupati Bantaeng, H. Sahabuddin, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Kabupaten Bantaeng.
Kepada pengelola dapur, Tamsil mengingatkan pentingnya penerapan sertifikasi laik higienis dan sanitasi di setiap fasilitas SPPG agar kepercayaan publik terhadap program MBG terus terjaga.
Sementara itu, Wakil Bupati Sahabuddin menyampaikan bahwa pelaksanaan program MBG di Kabupaten Bantaeng terus menunjukkan kemajuan signifikan. Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen menjaga ketat kualitas bahan pangan, standar higienitas dapur, serta keterlibatan petani dan pelaku UMKM lokal sebagai penyedia bahan makanan.
“Semua SPPG yang di Bantaeng sudah memiliki SLHS. Arahan Bapak Tamsil menjadi dorongan kuat bagi kami untuk menjaga konsistensi kualitas seluruh dapur MBG,” ujar Sahabuddin.
Kunjungan ini turut dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta unsur TP PKK Kabupaten Bantaeng. Diskusi yang berlangsung menyoroti pentingnya integrasi data penerima manfaat serta peningkatan kolaborasi antar-OPD agar penyaluran gizi berjalan tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.
Menutup kunjungan kerjanya, Tamsil Linrung menegaskan komitmen DPD RI untuk terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pembangunan SPPG di seluruh Indonesia.
Ia berharap Bantaeng dapat menjadi model sinergi efektif antara pemerintah daerah dan pusat dalam mempercepat pemenuhan gizi rakyat sekaligus mendorong kemandirian pangan lokal.
Para pemohon mempersoalkan Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026.
SPPG Purwosari menegaskan wafatnya siswi SMAN 2 Kudus tidak terkait Program Makan Bergizi Gratis dan merupakan informasi hoaks.
Pemerintah mencatat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin meluas cakupannya dengan jumlah penerima manfaat yang kini telah menembus angka 60 juta orang
Presiden Prabowo Subianto menyatakan jumlah penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan segera melampaui jumlah porsi makanan harian yang diproduksi jaringan McDonald’s
Pemerintah menargetkan perluasan signifikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sasaran penerima manfaat mencapai sekitar 80 juta orang pada pertengahan 2026
BGN menegaskan bahwa intervensi pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita (Kelompok B3) menjadi prioritas utama MBG selama periode akhir tahun 2025.
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya siswa SD di Ngada, NTT.
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD RI) menyatakan telah menginventarisasi berbagai persoalan terkait aktivitas perusahaan yang berdampak pada kerusakan lingkungan di sejumlah daerah.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
KONSISTENSI Ketua Komite II DPD Badikenita B.R. Sitepu, dalam memperjuangkan nasib petani mendapatkan pengakuan tertinggi negara.
Sekretariat Jenderal DPD RI menggelar pelepasan pegawai purna tugas, alih tugas, dan pensiun sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian kepada institusi.
Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal, memimpin acara penghormatan dan pelepasan bagi sejumlah mantan pimpinan serta pejabat Setjen DPD RI
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved