Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Hukum dan Ekonomi masih Jadi Tantangan 

LEMBAGA Intelligence and National Security Studies (INSS) merilis hasil survei nasional terbaru yang menggambarkan persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta pandangan masyarakat terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik nasional.

Direktur Riset dan Pengembangan INSS, Ahmad Rijal, mengatakan hasil survei menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia merasa puas dengan kinerja pemerintahan saat ini.

Baca juga : Istana Klarifikasi: Gibran ke Papua Bukan Perintah Prabowo

“Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 72,5%. Ini menunjukkan bahwa arah kebijakan pemerintah dirasakan sejalan dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Ahmad Rijal dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/10).

Survei dilakukan pada 19 September-5 Oktober 2025 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error ±2,9% dan tingkat kepercayaan 95%.

Selain tingkat kepuasan yang tinggi, 74,7% responden meyakini kepemimpinan nasional saat ini mampu membawa Indonesia menuju kemajuan.

Baca juga : Setahun Prabowo-Gibran, Ketua MPR: Hadirkan Arah Baru Pembangunan Nasional

Menurut Ahmad, hal ini mencerminkan dukungan publik yang kuat terhadap visi pembangunan nasional.

“Tingkat kepuasan yang tinggi menjadi indikator positif terhadap stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan nasional,” tuturnya.

Akan tetapi, INSS mencatat masih ada ruang perbaikan dalam aspek legitimasi politik. Hanya 41,6% responden yang menilai pemerintah sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan rakyat.

“Ini menandakan perlunya penguatan komunikasi politik dan pendekatan yang lebih inklusif terhadap masyarakat,” kata Ahmad.

Pembenahan Hukum Masih Jadi Pekerjaan Besar 

Dalam sektor hukum, (71%) responden menilai masih diperlukan pembenahan signifikan, terutama dalam mengatasi korupsi aparat (51,5%) dan intervensi politik (21,2%).

Meski demikian, publik masih menaruh kepercayaan tinggi terhadap lembaga penegak hukum, dengan KPK menjadi institusi paling dipercaya (42,1%). Ahmad menekankan pentingnya reformasi hukum sebagai agenda strategis.

“Reformasi hukum bukan hanya tuntutan moral, tetapi juga peluang strategis untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap negara,” katanya.

Sementara itu, dari sisi pertahanan dan keamanan, 62,2% responden menilai kondisi pertahanan nasional baik, dan 63% merasa aman di lingkungan tempat tinggalnya. Tingkat kepercayaan tertinggi diberikan kepada TNI (68,7%).

Sebanyak 80%masyarakat juga optimistis pemerintahan Prabowo-Gibran mampu menjaga kedaulatan negara dan stabilitas nasional.

Dalam kategori elektabilitas tokoh nasional, Prabowo Subianto masih menempati posisi teratas dengan 27,9%, disusul Anies Baswedan (18,4%), Dedi Mulyadi (9,6%), dan Agus Harimurti Yudhoyono (4,5%). Sementara itu, (24,9%)responden belum menentukan pilihan, menandakan ruang kompetisi politik masih terbuka.

Ekonomi Jadi Tantangan Serius 

Dalam bidang ekonomi, survei INSS menunjukkan publik masih menilai situasi nasional penuh tantangan. Hanya (30,5%) responden melihat tanda-tanda perbaikan ekonomi, sementara (46,3%) percaya pemerintah mampu menciptakan lapangan kerja.

Isu utama yang paling dirasakan masyarakat meliputi bidang korupsi (29,7%), terbatasnya lapangan kerja (29,5%), harga kebutuhan pokok (14%).

Menurut Ahmad, daya beli masyarakat dan penciptaan lapangan kerja merupakan faktor kunci dalam memperkuat legitimasi pemerintahan.

“Kebijakan ekonomi yang menyentuh sektor produktif masyarakat perlu diperkuat untuk menjaga optimisme publik terhadap pemerintah,” ujarnya.

Dalam penelitiannya, INSS menyoroti sejumlah program pemerintah mendapatkan dukungan publik yang signifikan, antara lain: Program Koperasi Desa: (80,8%) Pembangunan IKN: (68,7%), Program Dana Antara: (67,2%) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG): (54%).

“Masyarakat cenderung lebih cepat menerima program ekonomi produktif yang manfaatnya langsung dirasakan, namun tetap terbuka terhadap kebijakan makro apabila komunikasinya dilakukan secara efektif “ kata Ahmad. 

Secara umum, hasil survei INSS menunjukkan optimisme publik yang tinggi terhadap arah kepemimpinan nasional, meski masih ada catatan kritis pada sektor hukum dan ekonomi.

“Publik kini semakin rasional dan kritis. Mereka menghargai kinerja yang nyata, namun juga menuntut keadilan, transparansi, dan akuntabilitas,” ujar Ahmad.

Wakil Direktur INSS, Yusup Rahman Hakim, menambahkan bahwa stabilitas pemerintahan ke depan tidak hanya ditopang oleh popularitas figur, tetapi juga oleh kinerja institusi negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

“Jika reformasi hukum dan ekonomi dijalankan secara konsisten, legitimasi publik akan semakin kuat, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara akan tumbuh lebih kokoh,” pungkasnya. (Z-10)