Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai berhasil menunjukkan kemajuan signifikan di sektor pertahanan. Kebijakan pertahanan nasional kini dinilai lebih terarah, modern, dan berpijak pada prinsip Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang menempatkan rakyat sebagai bagian dari kekuatan nasional. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal DPN Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI), Muhammad Arwani Deni, pemerintah tidak hanya fokus pada pembaruan alat utama sistem senjata (alutsista), tetapi juga membangun sistem pertahanan menyeluruh yang menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama di tengah masyarakat.
"Pendekatan pertahanan semesta yang digagas Presiden Prabowo memperkuat kesadaran bela negara sekaligus menciptakan sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat," ujar Arwani di Jakarta, Minggu (19/10).
Ia menambahkan, stabilitas politik dan ekonomi nasional selama satu tahun terakhir turut ditopang oleh kokohnya pertahanan negara. Kolaborasi antaraparat keamanan dinilai efektif menjaga situasi kondusif sehingga pembangunan dapat berjalan tanpa gangguan.
Arwani juga menyoroti pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) sebagai langkah strategis dalam menata arah kebijakan pertahanan lintas lembaga. Ia menilai kehadiran DPN mencerminkan keseriusan pemerintah membangun arsitektur pertahanan nasional yang terencana dan terpadu.
Namun, Arwani mendorong agar ke depan unsur masyarakat sipil lebih dilibatkan dalam perumusan kebijakan. "Pertahanan semesta bukan hanya urusan militer. Diperlukan partisipasi aktif elemen sipil agar sistem pertahanan benar-benar inklusif dan berakar dari rakyat," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai pembentukan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan dan 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan menjadi inovasi besar yang memadukan fungsi pertahanan dan pembangunan daerah.
"Prajurit kini tidak hanya menjaga wilayah, tetapi juga ikut mendukung pembangunan di perbatasan, daerah tertinggal, dan pulau-pulau terluar. Ini bukti bahwa pertahanan hadir langsung untuk rakyat," jelasnya.
Selain itu, modernisasi alutsista dan penguatan industri pertahanan nasional melalui kemitraan teknologi luar negeri dinilai menjadi langkah tepat untuk mewujudkan kemandirian bangsa. Arwani juga menekankan pentingnya pertahanan siber serta peningkatan kesejahteraan prajurit sebagai bagian dari strategi pertahanan adaptif di era digital.
"Pertahanan modern tidak hanya bergantung pada kekuatan senjata, tapi juga perlindungan data, kemandirian teknologi, dan kesadaran bela negara di seluruh lapisan masyarakat," pungkasnya. (E-3)
Pemerintah Inggris dikritik lantaran bergerak dalam kecepatan lambat terkait pertahanan domestik,
EDGE, perusahaan di bidang pertahanan asal Uni Emirat Arab, secara resmi menandatangani kerja sama strategis dengan Republikorp.
KOLABORASI lintas sektor kesehatan dan pertahanan menjadi sorotan dalam pembukaan The 2nd International Military Medicine Symposium & Workshop (Imedic 2025) yang digelar di Jakarta.
Kinerja sektor pertahanan selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo dinilai berhasil memperkuat kemandirian industri strategis nasional sekaligus menjaga stabilitas keamanan.
tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan arah kebijakan pertahanan yang perlu mendapat perhatian serius.
tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan arah kebijakan pertahanan yang perlu mendapat perhatian serius.
Ketua Harian DPN ini menyebut lingkup tugas DPN mencakup heterogenitas permasalahan nasional. Khususnya yang berimplikasi terhadap kedaulatan negara.
PRESIDEN Prabowo Subianto akan memimpin Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional, Jumat, (7/2). Acara tersebut akan digelar di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat.
Selain itu, Prabowo akan memberikan pengarahan kepada komandan satuan TNI. Agenda tersebut diagendakan digelar pada sore hari.
Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 202 Tahun 2024 tentang pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved