Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoedin menyebut struktur organisasi dari Dewan Pertahanan Nasional (DPN) masih dalam penyusunan. Nantinya, DPN akan diisi dengan tiga deputi.
"Dalam rangka mendukung operasionalisasi Dewan Pertahanan Nasional saat ini sedang dilaksanakan proses finalisasi struktur organisasi dan tata kerja dengan memiliki tiga kedeputian yaitu Deputi Geostrategi, Deputi Geopolitik, dan Deputi Geoekonomi, dan dibantu oleh kesekretariatan," ujar Sjafrie dalam Sidang Perdana DPN, di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, hari ini.
Ketua Harian DPN ini menyebut lingkup tugas DPN mencakup heterogenitas permasalahan nasional. Khususnya yang berimplikasi terhadap kedaulatan negara.
"Dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," jelasnya.
DPN, kata Sjafrie, juga berperan dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara selama 5 tahun. Kantor utama DPN akan berlokasi di Kementerian Pertahanan.
"Ini semua sedang melalui proses harmonisasi dari kementerian dan lembaga yang memiliki kompetensi," bebernya.
Lebih lanjut, Sjafrie menyampaikan pembentukan Dewan Pertahanan Nasional merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Khususnya pasal tentang pembentukan Dewan Pertahanan Nasional.
"Selanjutnya, amanat Undang-Undang tersebut diwujudkan dengan Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional," kata Sjafrie.(Bob/P-2)
Presiden Prabowo Subianto memimpin jalanya Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut hadir dalam sidang tersebut.
KEPALA Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi membeberkan perbedaan Dewan Pertahanan Nasional dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).
Untuk dapat menuntaskan backlog perumahan yang angkanya telah mencapai 12,7 juta unit ini dibutuhkan ruang-ruang yang besar terutama di perkotaan untuk mengantisipasi tingginya urbanisasi.
MENTERI Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut jumlah rumah dinas untuk prajurit TNI ini saat masih jauh dari ideal. Menurutnya, saat ini total rumah dinas TNI ialah 224.765 unit
MENTERI Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memastikan tak ada aturan soal wajib militer (wamil) di UU TNI yang baru disahkan di DPR, Kamis, (20/3).
Mengenai target pengesahan RUU TNI, Utut mengatakan tidak memiliki target tersendiri, melainkan menunggu kesiapan dari pemerintah.
Maung MV3 produksi PT Pindad adalah bukti bahwa industri nasional telah memenuhi target dalam mendukung kemampuan Indonesia menjaga stabilitas nasional.
Maung yang akan digunakan pimpinan TNI maupun Polri akan dilengkapi dengan pendingin udara atau air conditioner (AC). Sedangkan kendaraan untuk operasional prajurit spesifikasi terbuka.
Selain tidak pernah terjadi dalam pemerintahan sebelumnya, fenomena pengangkatan artis sebagai pejabat publik dinilai tertutup, tidak transparan, dan jauh dari akuntabel.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved