Dewan Pertahanan Nasional akan Urusi Gepolitik hingga Geoekonomi

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoedin menyebut struktur organisasi dari Dewan Pertahanan Nasional (DPN) masih dalam penyusunan. Nantinya, DPN akan diisi dengan tiga deputi.

"Dalam rangka mendukung operasionalisasi Dewan Pertahanan Nasional saat ini sedang dilaksanakan proses finalisasi struktur organisasi dan tata kerja dengan memiliki tiga kedeputian yaitu Deputi Geostrategi, Deputi Geopolitik, dan Deputi Geoekonomi, dan dibantu oleh kesekretariatan," ujar Sjafrie dalam Sidang Perdana DPN, di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, hari ini.

Ketua Harian DPN ini menyebut lingkup tugas DPN mencakup heterogenitas permasalahan nasional. Khususnya yang berimplikasi terhadap kedaulatan negara.

Baca juga : Ini Perbedaan Dewan Pertahanan Nasional dan Dewan Ketahanan Nasional

"Dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," jelasnya.

DPN, kata Sjafrie, juga berperan dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara selama 5 tahun. Kantor utama DPN akan berlokasi di Kementerian Pertahanan.

"Ini semua sedang melalui proses harmonisasi dari kementerian dan lembaga yang memiliki kompetensi," bebernya.

Lebih lanjut, Sjafrie menyampaikan pembentukan Dewan Pertahanan Nasional merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Khususnya pasal tentang pembentukan Dewan Pertahanan Nasional.

"Selanjutnya, amanat Undang-Undang tersebut diwujudkan dengan Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional," kata Sjafrie.(Bob/P-2)