Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
KEPALA Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi membeberkan perbedaan Dewan Pertahanan Nasional dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).
Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto melantik Ketua Harian dan Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas), di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12). Senin (16/12).
Hasan menuturkan Dewan Pertahanan Nasional berdasarkan peraturan presiden memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan masukan dan strategi kebijakan untuk pertahanan nasional.
"Ketuanya langsung Presiden. Anggota-anggota tetapnya ada menteri pertahanan, menteri dalam negeri, menteri luar negeri, menteri keuangan, menteri sekretaris negara, nanti juga akan ada anggota tidak tetap dari kementerian lain tergantung situasinya," tutur Hasan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (16/12).
Hasan membeberkan, Dewan Ketahanan Nasional kewenangannya hanya terbatas kepada ketahanan dan pengamanan di dalam negeri. Hasan mengatakan Dewan Pertahanan Nasional fokusnya terhadap pertahanan, sehingga akan diisi oleh TNI.
"Kalau ini benar-benar sektornya sektor pertahanan. Jadi lebih kepada, ini kan ada tiga deputi ya. Nanti ada deputi geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Jadi kalau ini di dewan ketahanan nasional mungkin masih ada unsur Polri. Kalau di Dewan Pertahanan Nasional ini memang karena pertahanan, memang lebih menekankan pada aspek TNI," tutur Hasan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Sjafrie Sjamsoeddin menjadi Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional dan Donny Ermawan sebagai Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (16/12). (Ykb/M-3)
Ketua Harian DPN ini menyebut lingkup tugas DPN mencakup heterogenitas permasalahan nasional. Khususnya yang berimplikasi terhadap kedaulatan negara.
Presiden Prabowo Subianto memimpin jalanya Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut hadir dalam sidang tersebut.
Untuk dapat menuntaskan backlog perumahan yang angkanya telah mencapai 12,7 juta unit ini dibutuhkan ruang-ruang yang besar terutama di perkotaan untuk mengantisipasi tingginya urbanisasi.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi meminta publik melemparkan kritik berbasis pada, bukan perasan semata.
MASYARAKAT diminta untuk meninggalkan aktivitas dan mengambil sikap sempurna selama tiga menit pada 17 Agustus 2025 saat lagu Indonesia Raya
Istana telah menyampaikan undangan peringatan HUT ke-80 RI kepada para presiden dan wakil presiden terdahulu.
KEPALA Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi memastikan pemerintah akan mencari jalan keluar terbaik dalam polemik royalti lagu.
PIHAK istana membantah bahwa kebijakan penaikan tarif fantastis penaikan PBB sebesar 250 persen di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, merupakan dampak efisiensi anggaran.
Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pengembangan tenaga kerja terampil, guna memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved