Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi membeberkan perbedaan Dewan Pertahanan Nasional dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).
Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto melantik Ketua Harian dan Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas), di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12). Senin (16/12).
Hasan menuturkan Dewan Pertahanan Nasional berdasarkan peraturan presiden memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan masukan dan strategi kebijakan untuk pertahanan nasional.
"Ketuanya langsung Presiden. Anggota-anggota tetapnya ada menteri pertahanan, menteri dalam negeri, menteri luar negeri, menteri keuangan, menteri sekretaris negara, nanti juga akan ada anggota tidak tetap dari kementerian lain tergantung situasinya," tutur Hasan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (16/12).
Hasan membeberkan, Dewan Ketahanan Nasional kewenangannya hanya terbatas kepada ketahanan dan pengamanan di dalam negeri. Hasan mengatakan Dewan Pertahanan Nasional fokusnya terhadap pertahanan, sehingga akan diisi oleh TNI.
"Kalau ini benar-benar sektornya sektor pertahanan. Jadi lebih kepada, ini kan ada tiga deputi ya. Nanti ada deputi geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Jadi kalau ini di dewan ketahanan nasional mungkin masih ada unsur Polri. Kalau di Dewan Pertahanan Nasional ini memang karena pertahanan, memang lebih menekankan pada aspek TNI," tutur Hasan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Sjafrie Sjamsoeddin menjadi Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional dan Donny Ermawan sebagai Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (16/12). (Ykb/M-3)
Ketua Harian DPN ini menyebut lingkup tugas DPN mencakup heterogenitas permasalahan nasional. Khususnya yang berimplikasi terhadap kedaulatan negara.
Presiden Prabowo Subianto memimpin jalanya Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut hadir dalam sidang tersebut.
Untuk dapat menuntaskan backlog perumahan yang angkanya telah mencapai 12,7 juta unit ini dibutuhkan ruang-ruang yang besar terutama di perkotaan untuk mengantisipasi tingginya urbanisasi.
Hasan Nasbi mengajak seluruh pihak tidak terburu-buru menyimpulkan akar masalah banjir di Sumatra.
Perubahan gaya pernyataan Purbaya ini muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap disiplin komunikasi pejabat pemerintah.
Eks Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa
Hasan yang kini merupaka Komisaris PT Pertamina itu memeprtanyakan arah dan tujuan dari gaya komunikasi Purbaya.
Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kritik Hasan Nasbi terkait gaya komunikasinya yang dinilai “koboi”. Menkeu menegaskan langkahnya dilakukan atas instruksi Presiden Prabowo
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi yang mengkritik gaya komunikasinya
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved