Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
KEPALA Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi membeberkan perbedaan Dewan Pertahanan Nasional dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).
Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto melantik Ketua Harian dan Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas), di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12). Senin (16/12).
Hasan menuturkan Dewan Pertahanan Nasional berdasarkan peraturan presiden memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan masukan dan strategi kebijakan untuk pertahanan nasional.
"Ketuanya langsung Presiden. Anggota-anggota tetapnya ada menteri pertahanan, menteri dalam negeri, menteri luar negeri, menteri keuangan, menteri sekretaris negara, nanti juga akan ada anggota tidak tetap dari kementerian lain tergantung situasinya," tutur Hasan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (16/12).
Hasan membeberkan, Dewan Ketahanan Nasional kewenangannya hanya terbatas kepada ketahanan dan pengamanan di dalam negeri. Hasan mengatakan Dewan Pertahanan Nasional fokusnya terhadap pertahanan, sehingga akan diisi oleh TNI.
"Kalau ini benar-benar sektornya sektor pertahanan. Jadi lebih kepada, ini kan ada tiga deputi ya. Nanti ada deputi geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Jadi kalau ini di dewan ketahanan nasional mungkin masih ada unsur Polri. Kalau di Dewan Pertahanan Nasional ini memang karena pertahanan, memang lebih menekankan pada aspek TNI," tutur Hasan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Sjafrie Sjamsoeddin menjadi Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional dan Donny Ermawan sebagai Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (16/12). (Ykb/M-3)
Ketua Harian DPN ini menyebut lingkup tugas DPN mencakup heterogenitas permasalahan nasional. Khususnya yang berimplikasi terhadap kedaulatan negara.
Presiden Prabowo Subianto memimpin jalanya Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut hadir dalam sidang tersebut.
Untuk dapat menuntaskan backlog perumahan yang angkanya telah mencapai 12,7 juta unit ini dibutuhkan ruang-ruang yang besar terutama di perkotaan untuk mengantisipasi tingginya urbanisasi.
Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak antikritik terhadap pendapat publik. Pemerintah terbuka dan siap memperbaiki diri jika mendapat kritik dari publik.
Hasan tak menjawab saat ditanya apakah Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap pernyataan Menteri Fadli yang kontrovesial atau tidak.
Sengketa mengenai status empat pulau dari Aceh ke Sumatra Utara, kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi akan diambil alih oleh pemerintah pusat.
Dugaan Megawati Soekarnoputri tak mengajak ngobrol Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Upacara Pancasila kemarin disebut hanya gosip belaka.
KEPALA Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menyebut kemungkinan bakal ada perombakan atau reshuffle kabinet Presiden RI Prabowo Subianto.
Dalam enam bulan terakhir, Hasan menyebut banyak menteri kabinet Prabowo kekurangan waktu tidur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved