Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
SURVEI Poltracking Indonesia menunjukkan 78,1% masyarakat atau responden puas dengan kinerja setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menjelaskan, saat ditanya soal penilaian terhadap kinerja pemerintahan Prabowo, sebanyak 78,3% responden menjawab puas, 19,2% mengatakan tidak puas, sedangkan 2,5% memilih tidak tahu/tidak jawab.
"Gabungan puas dan cukup puas itu 78,3%, angka yang relatif terbilang tinggi, di atas 70% angka psikologisnya. Bahkan ini mendekati 80%," kata Hanta Yuda, saat konferensi pers, Minggu (19/10).
Menurut Hanta Yuda, angka ini termasuk kategori tinggi karena melampaui batas psikologis 70%. Ia menjelaskan terdapat lima alasan utama kepuasan terhadap Presiden Prabowo tinggi. Pertama, figur Prabowo Subianto sebagai pemimpin yang tegas, berani, dan bertanggung jawab. Kedua, bantuan sosial yang dinilai bermanfaat.
Ketiga, Prabowo dekat dengan rakyat dan membela kepentingan rakyat kecil. Keempat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dianggap lebih baik. Terakhir, program makan bergizi gratis.
“Jadi ini lima alasan tertinggi mengapa kinerja Prabowo Subianto sebagai presiden diapresiasi atau dipersepsikan positif oleh publik,” jelas Hanta Yuda.
Sedangkan, Hanta Yuda juga menyampaikan sejumlah alasan responden menjawab tidak puas, di antaranya ekonomi yang belum stabil, bantuan tidak tepat sasaran, kasus korupsi, harga kebutuhan pokok mahal, dan kurangnya lapangan kerja.
Survei Poltracking Indonesia dilakukan pada 3-10 Oktober 2025 yang melibatkan 1.220 responden. Wawancara dilakukan secara tatap muka.
Metode sampel menggunakan metode multistage random sampling. Margin of error survei tersebut +- 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. (M-3)
Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2025 merosot ke 34, menempatkan Indonesia di peringkat 109 dunia, akibat lemahnya pengawasan dan kebijakan permisif.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyinggung adanya kelompok garong yang sering menyerang balik pemerintah setiap upaya pemberantasan korupsi dilakukan.
Presiden Prabowo memandang korupsi sebagai hambatan utama pembangunan yang harus diselesaikan secara kolaboratif.
Indikator keberhasilan KPK tidak seharusnya diukur dari banyak atau sedikitnya OTT, melainkan dari keberanian lembaga antirasuah itu menyasar perkara-perkara strategis dan kontroversial.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
KPK mengungkap hasil pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan suap proyek Lampung Tengah dengan mendalami aliran uang dan sumber penghasilan Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
Kasus OTT hakim di PN Depok memicu evaluasi pengawasan peradilan. Komisi Yudisial (KY) dorong sistem preventif dan penguatan integritas sejak rekrutmen hingga promosi hakim.
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Menurut Budi, penggeledahan juga terjadi di Kantor Pusat Bea dan Cukai. Total uang yang diambil penyidik masih dihitung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved