Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Upaya percepatan pembangunan di Tanah Papua kini menunjukkan hasil nyata di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam satu tahun masa pemerintahan, berbagai program strategis telah diarahkan untuk membuka keterisolasian wilayah, memperkuat ekonomi lokal, dan mempercepat pemerataan kesejahteraan di ujung timur Indonesia.
Aktivis Papua Charles Kossay menilai keseriusan pemerintah pusat dalam membangun Papua bukan sekadar retorika, melainkan langkah konkret yang telah berjalan secara terukur. Menurutnya, Papua kini ditempatkan sebagai prioritas nasional dengan dukungan kebijakan dan kelembagaan yang lebih kuat.
"Komitmen Presiden Prabowo bukan sekadar janji politik, tetapi visi besar untuk memperkuat wilayah terdepan. Papua menjadi prioritas agar tercipta pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang berkeadilan," ujar Charles dikutip pada Minggu (19/10).
Ia menambahkan, kunjungan Presiden ke Merauke, Papua Selatan, serta kunjungan Wakil Presiden ke Jayapura, memperlihatkan bahwa Papua kini benar-benar menjadi bagian dari perhatian pemerintah. “Itu bukan sekadar simbol, tapi bukti nyata kehadiran negara di wilayah perbatasan,” katanya.
Charles juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo menunjuk Wapres Gibran sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), yang dinilainya memperkuat koordinasi lintas kementerian dan mempercepat implementasi program pembangunan berbasis otonomi khusus.
Selain infrastruktur, ia menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi lokal, serta pendekatan keamanan yang humanis dan partisipatif. "Niat baik pemerintah harus melibatkan semua unsur masyarakat," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai menyampaikan, Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan pembangunan di Papua secara langsung dan terintegrasi.
“Presiden memberi komitmen yang kuat untuk langsung menangani, mengelola Papua. Mengelola Papua tentu di dalam agenda yang menyeluruh, yang terintegrasi baik agenda Papua dalam konteks nasional, integrasi antara kebijakan lintas kementerian, private sector maupun juga konsolidasi ke tingkat provinsi maupun kabupaten,” ujar Velix.
Velix juga menambahkan bahwa lembaganya akan mengawal delapan agenda besar dalam kerangka asta cita kontekstual Papua, yang meliputi pembangunan politik, ekonomi, infrastruktur, dan pemerintahan.
Selain itu, Velix juga menjelaskan bahwa lembaga baru yang memiliki anggota dengan latar belakang beragam ini juga akan mengurus terkait dengan beragam aspek sosial budaya mulai dari olahraga, kesetaraan gender, hingga ekonomi kreatif untuk pembangunan Papua. (E-3)
Selama ini, sektor pertanian di Papua terbebani oleh ongkos pengiriman pupuk yang sangat mahal.
POLRES Mamberamo Raya menangani peristiwa kecelakaan lalu lintas sungai yang terjadi di Sungai Mamberamo dan mengakibatkan tiga orang warga dilaporkan hilang terbawa arus, Jumat (16/1).
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Kondisi ini dipicu oleh aktivitas Bibit Siklon Tropis 91W dan penguatan Monsun Asia yang meningkatkan potensi hujan lebat disertai angin kencang di jalur Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara.
Sepanjang tahun 2025, Kepolisian Daerah Papua mencatat 104 aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), dengan korban 94 orang meninggal dunia.
Papua merupakan tanah yang sarat dengan nilai-nilai kedamaian
Presiden menyampaikan ketersediaan pangan menjadi syarat utama bagi keberlangsungan suatu bangsa karena tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemandirian di bidang pangan.
Masyarakat masih menaruh kepercayaan yang cukup besar terhadap Prabowo, namun pemerintah tetap perlu melakukan penyempurnaan di sejumlah sektor strategis.
Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat program 19 juta lapangan kerja pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi yang paling mengecewakan dengan tingkat ketidakpuasan 71,6%
Bidang sosial budaya dengan skor 61 poin, keamanan nasional 48,5 poin, hukum nasional 8,3 poin, politik nasional 9,4 poin, ekonomi nasional -13,8 poin, dan hubungan internasional 63,5 poin.
Kepala Lab 45, Jaleswari Paramodhawardani, menekankan bahwa evaluasi kinerja setahun ini penting bagi publik untuk menilai fondasi pembangunan Indonesia ke depan
Fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada sektor pendidikan dan kesehatan merupakan langkah strategis dalam membangun sumber daya manusia unggul.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved