Reformasi Hukum dan Pemberantasan Mafia Jadi Capaian Satu Tahun Prabowo

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai menunjukkan keseriusan nyata dalam membangun sistem penegakan hukum yang kuat, bersih, dan berkeadilan, dalam satu tahun terakhir. Presiden Mahasiswa (Presma) UIN Alauddin Makassar, Zulhamdi Suhafid, mengatakan langkah-langkah reformasi yang dilakukan pemerintah menjadi bukti adanya komitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan melalui peningkatan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum.

“Perubahan paling signifikan terlihat pada penguatan kelembagaan hukum melalui reformasi institusional dan peningkatan integritas aparat. Ini menjadi fondasi penting menuju pemerintahan yang bebas dari penyalahgunaan kewenangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi yang terbentuk antara Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan KPK di bawah koordinasi pemerintah telah menghasilkan pola kerja baru dalam pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi yang lebih sistematis. Zulhamdi juga menyoroti upaya pemerintah mendorong digitalisasi birokrasi dan pengadaan barang/jasa. Itu menjadi langkah strategis untuk menutup celah korupsi dan memperkuat transparansi publik.

Baca juga : Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Gus Ipul:  Transformasi Sosial Mulai Terasa

“Digitalisasi adalah bentuk nyata dari reformasi sistemik. Ini menandakan keseriusan membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan terbuka,” tegasnya.

Menanggapi langkah tegas pemerintah dalam menindak kartel sawit, mafia migas, dan tambang ilegal, Zulhamdi menyebut kebijakan tersebut sebagai bukti negara hadir untuk mengamankan kedaulatan ekonomi nasional.

“Pembekuan izin usaha, penegakan hukum terhadap pelaku utama, serta pembenahan tata niaga menegaskan bahwa era pembiaran terhadap mafia sumber daya alam sudah berakhir,” katanya.

Baca juga : Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Negara tak Lagi Bisa Dinegosiasi

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan reformasi hukum hanya dapat terwujud bila ada konsistensi dan keberanian aparat di lapangan. Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga mulai memperlihatkan hasil konkret, terutama dalam operasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

“Sinergi antarinstansi sudah jauh lebih baik, meski integrasi data dan koordinasi lintas sektor tetap harus diperkuat,” tandasnya. (E-3)