Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menganalisis keterangan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan, dalam kasus dugaan rasuah proyek jalan di Mempawah. Ria diperiksa tanpa pengumuman resmi KPK di Polda Kalbar pada Sabtu (4/10).
“Saat ini pendidik masih mendalami dan mempelajari hasil pemeriksaan dari para saksi yang sudah dipanggil dan diperiksa. Di mana dalam perkara ini secara maraton, penyidik memeriksa sejumlah saksi, termasuk saudara RN (Ria Norsan), yang merupakan bupati Mempawah pada tempus perkara tersebut,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, dikutip pada Sabtu (18/10).
Ria berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Meski, rumah dinas dan pribadinya pernah digeledah penyidik untuk mencari bukti terkait perkara ini.
Budi enggan memerinci barang-barang yang ditemukan penyidik dari rumah dinas dan pribadi Ria. Penyidik tengah mengaitkan semua temuan dalam perkara ini.
“Masih didalami. Termasuk barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan. Karena ada beberapa lokasi juga yang digeledah oleh penyidik,” ucap Budi.
Pendalaman dilakukan dengan mencari keterangan dari sejumlah saksi. Pemeriksaan mulai dari pegawai negeri sampai pihak swasta, “Juga pemeriksaan saksi dari pihak-pihak di lingkungan pemerintah kabupaten Mempawah dan juga pihak-pihak swasta,” ujar Budi.
Menurut Budi, dugaan korupsi pengadaan jalan di Mempawah cukup kompleks. Sebab, rasuah terjadi di pemerintah daerah, namun, uangnya bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) pusat. “Ini memang sumber anggaran yang digunakan untuk proyek pembangunan jalan adalah dari sumber DAK tambahan,” ucap Budi.
KPK sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun, nama maupun inisial mereka belum diungkap kepada publik. Sejumlah lokasi sudah digeledah KPK untuk mendalami kasus ini. Sejumlah barang bukti sudah dikantongi penyidik. (Can/P-2)
Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, bukanlah hal yang mengejutkan.
PROSES pemeriksaan terhadap Bupati Pati setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dialihkan lokasinya ke Polres Kudus.
KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Pati Sudewo (SDW), Kades Karangrowo Abdul Suyono (YON), Kades Arumanis Sumarjion (JION), dan Kades Sukorukun Karjan (JAN).
Kasus ini bermula ketika KPK melakukan OTT ketiga di tahun 2026 di Kabupaten Pati pada 19 Januari lalu yang menangkap Sudewo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Ahmad Husein, salah satu tokoh pengunjuk rasa di Kabupaten Pati.
Satu lokasi lain yang digeledah adalah rumah dinas Bupati Mempawah. Barang yang disita kini dijadikan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi di Mempawah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved