Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Kamis (16/10). Pramono membahas soal permasalahan lahan di Rumah Sakit (RS) Sumber Waras.
"Dalam kesempatan ini kami juga membahas mengenai tanah di Rumah Sakit Sumber Waras, yang sudah terbengkalai dari 2014, dan pada waktu itu dari hasil temuan BPK tentunya pemerintah Jakarta memenuhi apa yang menjadi temuan BPK untuk ditindaklanjuti," kata Pramono di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).
Menurut Pramono, permasalahan lahan di Sumber Waras berkaitan dengan NJOP. Konsultasi diterima oleh petinggi sampai pimpinan KPK.
"Tetapi ada satu hal yang kemudian secara lapangan karena memang sekarang ini NJOP-nya sudah naik tinggi, tidak mungkin tanah sumber waras itu untuk dijual atau dilepas, karena sudah hampir dua kali lipat dari ketika peristiwa terjadi di 2014," ucap Pramono.
Koordinasi dengan KPK soal permasalahan lahan ini dinilai penting. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mau terkena permasalahan hukum jika lahan mau dipakai untuk kebutuhan rumah sakit.
"Sehingga dengan demikian kami memutuskan dan kami berkonsultasi dengan KPK agar tanah tersebut bisa dimanfaatkan untuk rumah sakit," ujar Pramono. (Can/P-2)
KPK mengizinkan tahanan, termasuk eks Menag Yaqut Cholil Qoumas, bertemu keluarga saat Idul Fitri 21 Maret 2026. Simak jadwal dan syarat kunjungannya di sini.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Seluruh data dan temuan tersebut nantinya akan diuji secara mendalam dalam proses persidangan.
Budi mengatakan, penahanan ini dilakukan untuk kebutuhan penyidikan kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag.
Peran Gus Alex pertama dalam kasus ini adalah mengoordinir pelaksana ibadah haji khusus (PIHK) di Indonesia, untuk pembagian kuota tambahan.
Penelusuran juga dilakukan dengan memeriksa saksi lain. Detil penerimaan dipastikan dibuka saat persidangan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan rumah sakit tersebut akan dilakukan di atas lahan seluas 3,6 hektare milik Pemprov DKI Jakarta.
KPK menerima kunjungan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, pada 16 Oktober 2025. Pramono membahas soal permasalahan lahan di Rumah Sakit Sumber Waras.
Setelah KPK hentikan kasus lahan Sumber Waras, Gubernur DKI Pramono Anung tancap gas menyiapkan pembangunan rumah sakit tipe A di Jakarta Barat dengan dukungan pemerintah pusat.
Adapun lahan seluas 3,6 hektare. Pramono berencana untuk membangun rumah sakit dengan fasilitas lengkap.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved