Pemanfaatan AI di Pemerintahan Harus Tingkatkan Layanan Publik dan Akuntabilitas

PEMANFAATAN artificial intelligence (AI) dalam pemerintahan harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan pemahaman publik sebagai bagian dari upaya meningkatkan layanan kepada masyarakat.

“Penerapan AI dalam pemerintahan harus optimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara pemahaman masyarakat terhadap AI belum merata, sehingga perlu langkah nyata untuk mewujudkan pemerintahan berbasis AI,” ujar Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema “Pemerintahan Berbasis Artificial Intelligence (AI)” yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (8/10).

Diskusi ini dimoderatori oleh Dr. Usman Kansong (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) dan menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka seperti Aries Kusdaryono (Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Komdigi), Prof. Dr. Ir. Hammam Riza, M.Sc., IPU (Ketua Umum KORIKA), serta Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU (Dewan Pengarah BRIN). Turut hadir Andina Thresia Narang, B.Comm. (Anggota Komisi I DPR RI) sebagai penanggap.

Baca juga : Nilai Budaya Harus Jadi Fondasi Moral Teknologi AI

Menurut Lestari, penerapan AI tidak hanya soal teknologi, tetapi juga menyangkut konsekuensi sosial dan politik.

“Aspek akuntabilitas dan etika harus menjadi dasar setiap kerja berbasis AI,” tegas Lestari yang juga anggota Komisi X DPR RI.

Rerie, sapaan akrab Lestari, menekankan pentingnya kedaulatan digital, kesiapan SDM, infrastruktur, serta integrasi data sebagai pilar utama implementasi AI di sektor pemerintahan.

Baca juga : Peran Generasi Muda dalam Transformasi Digital untuk Akselerasi Pembangunan 

Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Komdigi RI, Aries Kusdaryono menegaskan bahwa transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis.

Menurut dia, pemerintah mendorong penerapan AI untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sektor digital yang aman dan berpihak pada publik. 

Ia menyebut, berbagai langkah telah ditempuh pemerintah mulai dari penyusunan regulasi, penguatan infrastruktur, pengembangan aplikasi, hingga kerja sama transfer teknologi dengan negara-negara maju.

Ketua Umum KORIKA, Hammam Riza, mengungkapkan bahwa AI memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Kontribusi AI terhadap PDB Indonesia pada 2030 diperkirakan mencapai US$366 miliar. 

Sejak 2020, Indonesia telah memiliki Strategi Nasional AI yang melibatkan lima sektor utama:

1. Kesehatan
2. Reformasi birokrasi
3. Pendidikan dan riset
4. Ketahanan pangan
5. Mobilitas serta pengembangan smart city

Hammam menilai Generasi Z akan menjadi pusat transformasi AI. “Literasi terkait AI harus terus ditingkatkan agar masyarakat siap menghadapi kecepatan perkembangan teknologi,” tambahnya.

Dewan Pengarah BRIN, Prof. Marsudi Wahyu Kisworo, menyebut AI akan membawa “ledakan kecerdasan” di masa depan. Menurut dia, AI itu seperti manusia yang lahir bodoh, lalu belajar dari data hingga menjadi cerdas. 

Marsudi menekankan bahwa keberhasilan transformasi AI di pemerintahan bergantung pada perubahan mindset dan budaya digital.

Ia menegaskan, pemanfaatan AI harus memiliki framework terlebih dahulu. Tanpa itu, pengembangan akan tidak terarah. 

Ia juga menyebut fondasi utama transformasi digital mencakup AI, blockchain, analisis data, IoT, integrasi teknologi, keamanan, dan privasi.

Butuh Kepercayaan Publik

Anggota Komisi I DPR RI Andina Thresia Narang menilai penerapan AI bukan hanya perkara teknologi, tetapi juga kepercayaan publik. Menurutnya, diperlukan infrastruktur data yang aman dan berdaulat. Negara harus memiliki kewenangan penuh atas keamanan layanan digital. 

Andina menegaskan pentingnya segera mewujudkan regulasi dan framework AI nasional agar setiap warga negara terlindungi dan SDM pemerintahan memiliki kompetensi memadai.

Aspek Terpenting AI

Wartawan senior Saur Hutabarat mengingatkan, aspek terpenting dalam pemanfaatan AI di pemerintahan adalah kejujuran. Kalau data yang dipakai tidak jujur, AI akan menghasilkan yang tidak jujur. 

Saur juga menyoroti hilangnya “jeda berpikir manusia” akibat kecepatan AI. "Berpikir itu bukan milik mesin, tetapi milik manusia. Karena dialah yang mampu berkontemplasi,” pungkasnya.