Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
NILAI-NILAI budaya dan kebangsaan harus menjadi fondasi moral dalam pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang berkembang pesat di Tanah Air.
"Apa yang harus dipersiapkan untuk menjawab sejumlah tantangan yang hadir bersama penggunaan kecerdasan buatan di Indonesia harus segera diantisipasi," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat membuka diskusi daring bertema Masa Depan Teknologi AI di Indonesia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (25/9).
Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Hokky Situngkir (Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika), Marsudi Wahyu Kisworo (Guru Besar, Rektor Universitas Pancasila-Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN) dan Bambang Riyanto Trilaksono, (Founder KORIKA-Guru Besar Institut Teknologi Bandung) sebagai narasumber.
Baca juga : Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Harus Beri Manfaat Berkelanjutan
Selain itu hadir Kresna Dewanata Phrosakh (Anggota Komisi I DPR RI) dan Ratih Ibrahim (Psikolog Klinis, CEO & Direktur Personal Growth) sebagai penanggap.
Harus diakui, ujar Lestari Moerdijat, saat ini pemanfaatan AI sudah memengaruhi pola hidup, antara lain dalam pekerjaan dan cara berkomunikasi sehari-hari.
Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, kemajuan AI jangan sampai menghambat pemahaman nilai-nilai kebudayaan dan kebangsaan kita.
Baca juga : Upaya Mendorong Peningkatan Kualitas Pariwisata Nasional Harus Konsisten Dilakukan
Karena itu, jelas Rerie yang juga Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah II (Demak, Kudus, Jepara), kita harus mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu memahami dan mengoperasikan AI dengan benar.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap perkembangan teknologi yang terjadi saat ini dapat bersanding dengan nilai-nilai budaya dan kebangsaan yang kita miliki.
Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Hokky Situngkir, mengungkapkan bahwa saat ini sepertiga warga Indonesia setiap hari hidup di depan gawai.
Baca juga : Darurat Kesehatan Mental Remaja Harus Menjadi Kepedulian semua Pihak
Selain itu, tambah Hokky, warga Indonesia saat ini tercatat dalam tiga besar pengguna aplikasi Whatsapp dan berada pada posisi empat besar pengguna aplikasi Youtube.
"Indonesia masuk dalam pasar raksasa digital di era kapitalisme. Apakah kita mau sebagai pasar semata?" ujar Hokky.
Luasnya wilayah dan populasi Indonesia, kata dia, menciptakan potensi dan peluang yang besar untuk memperkaya khasanah AI di dunia.
Baca juga : Dorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata untuk Wujudkan Lapangan Kerja bagi Masyarakat
Menurut Hokky, AI itu bersifat ofensif dan bisa menggantikan peran manusia. Di sisi lain, AI harus dengan data untuk di-generate lebih lanjut.
Untuk mengimbangi AI yang ofensif, jelas Hokky, harus dikembangkan digital safety.
Sepanjang terjadi keseimbangan antara faktor ofensif dan defensif itu, tambah dia, pemanfaatan AI akan berjalan dengan baik.
Diakui Hokky, saat ini pemerintah sedang menggodok sejumlah aturan dan undang-undang yang bertujuan untuk melindungi warga negara dalam pemanfaatan teknologi.
Dewan Pengarah BRIN, Marsudi Wahyu Kisworo mengungkapkan saat ini dunia dikuasai bisnis yang berbasis digital. Jadi, ujar dia, kita tidak bisa hindari perkembangan itu.
"Masa depan kita tidak bisa lepas dari AI. Meski banyak profesi yang hilang, akan muncul profesi-profesi baru," tegas Marsudi.
Diakui, AI yang banyak dipakai masyarakat saat ini pada umumnya merupakan kecerdasan buatan yang masih berada di level rendah.
Pada 2050, jelas Marsudi, diperkirakan dunia sudah masuk pada penggunaan super AI hingga super human AI.
Marsudi mengungkapkan, sejumlah tokoh dunia saat ini takut pada perkembangan AI yang sangat cepat, karena dikhawatirkan kecerdasan AI pada suatu saat melebihi kecerdasan manusia.
Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Bambang Riyanto Trilaksono, berpendapat sejumlah sektor seperti reformasi birokrasi, pendidikan, riset, Kesehatan, dan ketahanan pangan merupakan sektor-sektor yang bisa dikedepankan dalam pemanfaatan AI.
Bambang menganalogikan AI dengan sistem sensor yang biasa digerakkan otak manusia.
Kecerdasan buatan, jelas Bambang, akan semakin berkembang karena data berlimpah dan algoritma yang membaik.
Anggota Komisi I DPR RI, Kresna Dewanata Phrosakh, mengingatkan bahwa kemajuan AI tidak bisa dibendung.
Jadi, tegas dia, apa pun yang terjadi kita tidak boleh tertinggal dengan kecepatan perkembangan teknologi.
Sistem perundang-undangan kita, jelas anggota Fraksi Partai NasDem DPR itu, harus mampu memberikan perlindungan kepada setiap warga negara dari dampak pemanfaatan teknologi.
Sebagai manusia, tegas Krisna, kita harus memanusiakan manusia, jangan sampai dikendalikan oleh teknologi.
Menurut dia, dalam penyusunan undang-undang terkait dampak pemanfaatan teknologi terhadap warga negara, aspek moral harus tetap ditegakkan dan harus mampu mengantisipasi perkembangan teknologi 40 tahun depan.
Psikolog Klinis Ratih Ibrahim berpendapat AI merupakan bagian teknologi ciptaan manusia. "Apakah kita harus cemas atau bersyukur dengan perkembangan teknologi itu?" ujar Ratih.
Teknologi, ujar dia, adalah sebuah keniscayaan yang pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Kecerdasan buatan itu, jelas Ratih, tergantung siapa yang memberi 'makan', berapa data yang dimiliki, dan siapa yang memanfaatkannya.
"Kita perlu melek teknologi dengan mengenal, memahami, dan akhirnya mampu menguasai teknologi itu," ujar Ratih.
Wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat, berbicara perkembangan AI yang pesat terbayang munculnya tirani teknologi.
Tirani teknologi ini, jelas Saur, urusan setiap manusia di negara mana pun.
Teknologi itu, tambah dia, berwatak instrumental yang selalu saja berada di luar diri manusia.
Sehingga, ujar Saur, secerdas-cerdasnya AI akan berurusan dengan kekuatan dalam diri manusia. "Kekuatan dalam diri kita ini penting untuk menghadapi tirani teknologi," tegasnya.
Jadi, jelas Saur, pemanfaatan teknologi harus diimbangi dengan upaya untuk memuliakan manusia. Sehingga, kualitas mindfulness yang kita miliki menjadi penting untuk mewujudkan keseimbangan tersebut. (Z-2)
JELANG penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR dalam rangka peringatakan Hari Kemerdekaan RI, pimpinan MPR bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7).
WAKIL Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mendorong inovasi serta capaian prestasi mahasiswa vokasi di Tanah Air.
PEMBERDAYAAN penyandang disabilitas perlu terus ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan nasional. Saat ini berbagai tantangan masih kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas.
SETIAP anak bangsa harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan untuk menjawab tantangan di masa datang.
PELESTARIAN dan pemanfaatan situs purbakala harus terus dilakukan. Salah satunya untuk mendukung upaya mewujudkan ketersediaan sarana pendidikan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Transisi energi peralihan dari energi berbasis karbon menuju sumber energi bersih dan terbarukan seperti surya, angin, air, dan geotermal kini dipandang sebagai kebutuhan moral
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved