Reformasi Polri harus Berbasis Ideologi Negara

Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, menegaskan bahwa reformasi kepolisian Indonesia harus diarahkan pada penguatan peran Polri sebagai aparatur negara yang ideologis, bukan sekadar administratif. Pernyataan ini ia sampaikan dalam kegiatan Dialog Publik bertajuk Memperkuat Posisi Humas Polri dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah untuk Terwujudnya Kamtibmas Kondusif yang digelar Divisi Humas Polri di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (8/10).

Menurut Syahganda, konsep kepolisian yang ideologis penting untuk mendukung arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang dinilainya memiliki karakter ideologis kuat dibandingkan rezim-rezim sebelumnya.

“Jika dibandingkan dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya yang cenderung pragmatis, Prabowo adalah Presiden yang sangat ideologis,” ujar Syahganda.

Baca juga : Peneliti ISESS: Reformasi Polri tak Bisa Dilakukan Polisi Sendiri

Ia mencontohkan, ideologisnya kebijakan Prabowo terlihat jelas dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan secara masif sebagai bagian dari upaya mengatasi stunting dan kekurangan gizi anak sekolah.

“Kalau dulu program pemerintah bersifat rutin dan biasa, kini fokusnya sangat jelas: memastikan anak Indonesia tumbuh sehat dan bergizi,” tegasnya.

Selain itu, Syahganda juga menilai pemerintahan saat ini menunjukkan ketegasan luar biasa dalam pemberantasan korupsi, bahkan lebih keras dibandingkan periode-periode sebelumnya.

Baca juga : Anggota DPR Sebut Reformasi Polri Jangan Hanya Rombak Personel

“Rezim Prabowo sangat tegas terhadap korupsi, dan ini mengguncang sistem lama yang dulu cenderung toleran terhadap praktik-praktik tersebut,” ujarnya.

Birokrasi Harus Kompatibel dengan Arah Pemerintahan

Dalam konteks itu, Syahganda menilai seluruh elemen birokrasi, termasuk Polri, perlu memiliki kesadaran ideologis agar sejalan dengan arah kebijakan pemerintah. Ia menyoroti masih adanya pandangan birokratik yang terlalu teknokratis terhadap program besar seperti MBG.

“Ada yang masih melihat program makan bergizi senilai Rp300 triliun sebagai beban anggaran. Padahal, ini program ideologis. Masalahnya, birokrasi kita belum sepenuhnya kompatibel dengan arah kebijakan Prabowo,” kata Syahganda.

Ia menambahkan, Prabowo disebut sangat marah dengan munculnya kasus keracunan makanan di sejumlah daerah karena itu menunjukkan lemahnya kesiapan birokrasi dalam menjalankan program besar tersebut.

Lebih jauh, Syahganda menyebut Polri sebagai avant garde reformasi, dan karena itu harus mampu bertransformasi menjadi institusi yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memahami arah ideologis dan perkembangan teknologi masa depan.

“Menurut Yuval Noah Harari, dunia hari ini digerakkan oleh narasi yang dibentuk oleh teknologi kecerdasan buatan (AI). Polisi harus memahami dinamika ini, agar dalam menghadapi aspirasi masyarakat tidak serta merta menggunakan pendekatan represif,” jelasnya.

Acara diskusi publik ini turut dihadiri oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Tenaga Ahli Kedeputian I KSP Feri Kusuma, serta pejabat humas kementerian/lembaga dan jajaran humas Polri di tingkat Mabes maupun Polda seluruh Indonesia. (E-3)