5 Negara Komunis yang Masih Bertahan

BANYAK negara-negara komunis dengan cepat menghilang dari muka bumi seiring dengan berakhirnya Perang Dingin dan memasuki abad ke-21. Saat ini, dunia hanya memiliki lima negara komunis yang tersisa, yang sebagian besar sedang berjuang untuk mempertahankan kekuatan politik dan ekonomi dari sebagian besar negara-negara beraliran kapitalis di sekitar mereka.

Negara- negara apa saja yang masih menganut paham komunisme dalam sistem pemerintahannya saat ini?

5 Negara Penganut Pham Komunisme

1. Tiongkok (Republik Rakyat Tiongkok)

Status Tiongkok sebagai negara komunis merupakan hal yang unik di dunia modern, dengan kombinasi kendali politik terpusat, kepemilikan negara atas sektor-sektor utama, dan reformasi ekonomi berorientasi pasar. Status ini terus menjadi subjek yang menarik dan diperdebatkan di arena global.

Baca juga : Yuk Kenali Paham Komunisme dan Cara Mencegahnya

Dari semua negara komunis di dunia, Tiongkok tampaknya yang paling populer. Partai komunis China didirikan tahun 1921 dan dipengaruhi tulisan-tulisan Fredrick Engels dan Karl Marx. Partai tersebut menyerukan penghapusan total kepemilikan pribadi. Partai tersebut juga menyerukan terciptanya ekonomi terencana dan masyarakat tanpa kelas. 

Di bawah kepemimpinan Mao Zedong, partai komunis Tiongkok memperoleh kendali atas Tiongkok. Namun, ini bukanlah kemenangan yang mudah, karena butuh waktu puluhan tahun bagi partai tersebut untuk mendeklarasikan kemenangan atas kekuatan nasionalis. Dengan kemenangan PKT, Tiongkok berubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok. 

Sepanjang sejarah, Tiongkok telah mengembangkan dan memadukan beberapa fitur dari jenis ekonomi politik lainnya , seperti sosialisme dan kapitalisme. Perekonomian Tiongkok mengikuti model ekonomi pasar sosialis. Meskipun telah memperkenalkan reformasi berorientasi pasar sejak akhir tahun 1970-an, industri dan sektor utama ekonomi tetap berada di bawah kendali negara. Pemerintah memainkan peran penting dalam perencanaan ekonomi.

Baca juga : Momentum Terapkan Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

Selain itu, Tiongkok dicirikan oleh pemerintahan satu partai, dengan PKT sebagai satu-satunya partai politik yang sah. Dominasi PKT dalam kehidupan politik tercantum dalam konstitusi Tiongkok. 

Pemerintah Tiongkok, di bawah Xi Xinping, juga mempertahankan kendali yang kuat atas masalah politik dan ideologis. Terdapat penyensoran atas media, wacana publik, dan bahkan internet. 

2. Kuba (Republik Kuba)

Revolusi Kuba yang dipimpin Fidel Castro tahun 1959 menggulingkan rezim otoriter Fulgencio Batista dan mendirikan pemerintahan komunis. Peristiwa ini menandai dimulainya pemerintahan komunis di Kuba. 

Baca juga : Peringati G30S/PKI, Firli Sebut Korupsi Laten Seperti Komunis Laten

Kuba secara resmi dikenal sebagai Republik Kuba dan diperintah Partai Komunis Kuba. Negara ini merupakan salah satu dari sedikit negara yang masih menganut ideologi komunis secara terbuka. Partai Komunis telah menjadi otoritas yang berkuasa sejak tahun 1965.

Kuba menganut sistem satu partai, tidak ada partai lain selain Partai Komunis yang memiliki kedudukan hukum. Ini berarti semua kekuasaan, baik politik maupun sosial, sepenuhnya berada di tangan satu partai ini. 

Seperti halnya Tiongkok, partai komunis Kuba juga memegang kendali ketat atas sektor-sektor utama ekonomi. Lembaga-lembaga seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan telekomunikasi semuanya dikendalikan langsung partai. Tidak hanya itu, perusahaan-perusahaan milik negara juga diberi kendali atas tanah, produksi, dan distribusi barang. 

Baca juga : Isu Kebangkitan PKI Pakai Indikator yang Keliru

Meskipun mendapat tekanan internasional, terutama selama Perang Dingin dan disintegrasi Soviet, Kuba tetap mempertahankan prinsip-prinsip komunisnya.

3. Laos (Republik Demokratik Rakyat Laos)

Laos mengalami revolusi komunis pada 1975, yang dipimpin Pathet Lao, sebuah gerakan politik komunis. Revolusi ini menandai berdirinya negara komunis setelah runtuhnya Kerajaan Laos. Laos, yang secara resmi dikenal sebagai Republik Demokratik Rakyat Laos, beroperasi di bawah sistem komunis satu partai. 

Partai Revolusioner Rakyat Laos (LPRP) adalah satu-satunya badan politik yang sah, dan memegang kekuasaan sejak negara itu berdiri tahun 1975. 

Republik Demokratik Rakyat Laos mengambil inspirasi dari prinsip-prinsip Marxis dan Leninis yang menganut ideologi komunis secara ketat. Pemerintahannya memadukan ideologi komunis dan sosialis dengan komitmen kuat untuk menjaga kesetaraan sosial dan kolektivisme. 

Pemerintah Laos memegang kendali signifikan atas berbagai sektor, termasuk pendidikan, perawatan kesehatan, dan industri-industri besar. Perusahaan-perusahaan milik negara memainkan peran utama dalam perekonomian, dengan menekankan perencanaan dan kendali terpusat.

Laos sering dikategorikan sebagai negara yang terisolasi, namun, negara ini memiliki hubungan dekat dengan negara-negara komunis-sosialis lainnya seperti Tiongkok dan Vietnam. Negara ini juga merupakan negara yang terkurung daratan, sehingga tidak banyak berperan dalam mengatur masalah kebijakan luar negerinya. 

Negara ini juga terlibat dalam diplomasi internasional dan menjadi anggota organisasi regional dan internasional.

4. Korea Utara (DPRK, Republik Rakyat Demokratik Korea)

Korea Utara, negara yang terkenal dengan kebijakan isolasionisnya dan perselisihannya dengan Korea Selatan, dikenal sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea. Negara ini dicirikan oleh rezim totaliter di mana Partai Pekerja Korea (WPK) yang berkuasa memegang kekuasaan absolut.

Korea Utara menganut ideologi Juche, sebuah filosofi resmi negara yang dikembangkan oleh Kim Il Sung, pemimpin pertama negara tersebut. Juche menekankan kemandirian, nasionalisme, dan peran utama negara dan pemimpinnya. 

Selain itu, Korea Utara menjalankan sistem satu partai, di mana keluarga Kim telah lama memegang kekuasaan. Pemimpin saat ini adalah Kim Jong-un yang terkenal karena membuat keputusan yang gegabah untuk negaranya. 

Pemerintah Korea Utara memberlakukan kontrol ketat terhadap setiap aspek kehidupan warganya, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap informasi. Negara memiliki dan mengoperasikan sebagian besar industri, dan hanya ada sedikit ruang bagi perusahaan swasta. Kontrol ketat terhadap internet sering kali menghadapi reaksi keras dari negara-negara lain. 

Korea Utara bukan hanya negara komunis, tetapi juga mendapat banyak kecaman atas ambisi nuklirnya dan masalah hak asasi manusia. Negara ini terus-menerus mengalami ketegangan dengan Korea Selatan dan AS (yang memberi Korea Selatan payung nuklir). 

Singkatnya, sistem komunis Korea Utara, ditambah dengan isolasi dan kontrol negara yang ketat, telah menjadikannya salah satu negara paling misterius dan tertutup di dunia. Komitmen pemerintah terhadap ideologi Juche yang unik telah menghasilkan masyarakat yang sebagian besar terputus dari pengaruh eksternal dan dikontrol ketat oleh rezim yang berkuasa.

5. Vietnam (Republik Sosialis Vietnam)

Jalan Vietnam menuju komunisme rumit, dimulai selama pemerintahan kolonial Prancis pada abad ke-19, yang menumbuhkan gerakan nasionalis seperti Partai Komunis Indochina. Kekacauan Perang Dunia II memungkinkan PKI, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Ho Chi Minh, untuk mendapatkan momentum. 

Pada 1976, Vietnam Utara bergabung dengan Vietnam Selatan, membentuk Republik Sosialis Vietnam di bawah pengaruh Partai Komunis Vietnam, yang berakar kuat pada Marxisme-Leninisme. Warisan komunis yang abadi ini terus membentuk lanskap politik Vietnam.

Vietnam, negara yang penuh dengan perang dan pertikaian terus-menerus, secara resmi dikenal sebagai Republik Sosialis Vietnam. Negara ini menganut sistem satu partai, dengan Partai Komunis Vietnam memegang semua kekuasaan negara dan memerintah negara. 

Partai CPV menganut ideologi komunis yang berakar pada Marxisme-Leninisme. Prinsip-prinsip partai tersebut menjadi pedoman bagi kebijakan sosial-politik dan ekonomi Vietnam. 

Pada abad ke-20, negara tersebut menerapkan sejumlah reformasi ekonomi yang dikenal sebagai Ðoi Moi. Reformasi ini memperkenalkan kebijakan berorientasi pasar sekaligus mempertahankan kendali politik CPV. Hasilnya, ekonomi Vietnam mengalami pertumbuhan dan modernisasi yang signifikan.

Saat ini, pemerintah Vietnam memegang kekuasaan terpusat dan mengendalikan ekonomi serta perusahaan milik negara. Selain itu, pemerintah Vietnam membenci proses pemilihan umum dan tidak memberi ruang bagi partai oposisi untuk menyatakan perbedaan pendapat. (bestdiplomats/Z-3)