ISU kebangkitan komunis dan PKI gaya baru kembali dilontarkan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Belakangan bahkan Gatot mengklaim dicopot Presiden Jokowi akibat Film G30S-PKI.
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid mengkritik langkah Gatot itu. Dia menguraikan bahwa Film G30S-PKI sudah mengalami revisi bahkan oleh Angkatan Darat sendiri.
"Versi Orde Baru yang dituangkan dalam film G30S/PKI itu kan ditinjau oleh Menteri Penerangan era Presiden Habibie Jenderal Yunus Yosfiah, lalu ditinjau ulang oleh Menteri Pendidikan era Habibie ketika itu juga oleh Juwono Sudarsono," kata Usman dalam diskusi daring bertajuk Penggalian Fosil Komunisme untuk Kepentingan Politik yang digelar Political and Public Policy Studies (P3S), Selasa (29/9).
Pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pemerintah berupaya membenahi kerusakan sendi kehidupan bangsa di masa lalu, termasuk usulan mencabut TAP MPRS No 25 Tahun 1966 yang memuat larangan ajaran marxisme, komunisme, dan leninisme.
"Bahkan Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan permintaan maaf atas Tragedi 65, mengupayakan rekonsiliasi akar rumput hingga merehabilitasi nama baik Soekarno dan orang-orang yang pernah diperlakukan sewenang wenang dengan tuduhan PKI. Sayangnya Pak Amien Rais, Pak Yusril menentang langkah Presiden Gus Dur yang melakukan rekonsiliaasi tersebut," cetus Usman.
Selanjutnya, pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, Mahkamah Konstitusi menggugurkan aturan yang melarang individu yang terkait kejadian 1965 atau PKI untuk ikut pemilu. Aturan tersebut dinilai menyimpang dari amanat Undang-Undang 1945. Hal itu menjadi kabar baik baik perkembangan politik dan jaminan HAM di Tanah Air.
"Ini sebenarnya perkembangan politik yang sangat baik menurut saya, mempersamakan derajat warga negara,” imbuhnya.
Usman juga menyinggung sejumlah pernyataan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), lembaga yang turut diinisiasi Gatot Nurmantyo. KAMI menyebut salah satu indikasi adanya kebangkitan komunis adalah adanya oligarki.
Menurut Usman padangan tersebut keliru, sebab oligarki sejatinya adalah musuh kaum komunis. “Dalam proses demokrasi kita coba masuk membenahi masa lalu yang dipandang menyimpang. Telah banyak kritik atas ini. Dalam masa reformsi adalah usaha untuk mendapatkan kebenaran yang mendekati.”
Baca juga : Isu Komunis Sengaja Digulirkan
Pengamat politik CSIS J Kristiadi menuturkan ideologi yang melahirkan paham komunis telah kehilangan relavansinya saat ini. Ideologi komunisme tetap ada namun sebagai gerakan komunisme lemah.
“Ideologi itu jawaban rakyat makmur tapi kalau habis dalam retorika maka idelogi itu tidak ada,” cetusnya.
Saat ini bangsa menghadapi berbagai persoalan yakni oligarki dan politik uang. Dia pun meminta pembenahan sejak reformasi terjadi untuk proses demokrasi yang bersih.
“Sejak reformasi yang kita inginkan negara yang menyejahterakan. Yang penting apa yang harus dilakuan bukan soal reformasi terjadi tapi bagimana menyelesaikan masalah ini dan ada perbaikan. Salah satunya membenahi partai politik,” tandas Kristiadi. (P-2)
