Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menanggapi maraknya pemberitaan terkait razia kendaraan berpelat Aceh di wilayah Sumatra Utara yang sempat viral di media sosial. Tindakan tersebut tidak seharusnya terjadi karena berpotensi memicu ketegangan antardaerah dan mencederai semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Hal seperti itu tidak boleh dibiarkan karena bisa menimbulkan berbagai ketegangan antardaerah. Kita ini negara kesatuan, bukan kumpulan ego kedaerahan. Benih-benih seperti itu harus segera dihentikan,” ujar Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Menurut Saan, pemerintah daerah seharusnya lebih berhati-hati dalam melakukan penegakan aturan di lapangan. Razia yang bersifat diskriminatif terhadap nomor polisi dari daerah tertentu justru akan menimbulkan keresahan masyarakat dan mengikis rasa persatuan.
“DPR akan meminta penjelasan dan mendorong kementerian terkait, terutama Kementerian Dalam Negeri, untuk segera menangani persoalan ini. Jangan sampai berlarut-larut karena bisa merambat menjadi persoalan sosial yang lebih besar,” tegas legislator Fraksi Partai NasDem tersebut.
Saan juga mengingatkan bahwa prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara adalah menjaga kebhinekaan dalam bingkai persatuan. Oleh karena itu, segala tindakan yang berpotensi menimbulkan friksi antar daerah harus segera dicegah.
“NKRI adalah harga mati. Tidak boleh ada ego sektoral atau kedaerahan yang justru melemahkan persatuan bangsa. DPR akan terus melakukan fungsi pengawasan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan,” tutupnya. (H-3)
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
GUBERNUR Riau Abdul Wahid secara resmi mengumumkan dan menegaskan kewajiban bagi seluruh pelaku usaha di Riau untuk menggunakan kendaraan yang terdaftar di Provinsi Riau.
Penggantian pelat nomor itu dilakukan oleh seseorang berinisial IV yang saat ini masih diperiksa secara intensif oleh penyidik Polresta Sleman.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved