Permohonan Perpres Perlindungan Ojol Segera Disampaikan ke Presiden Prabowo

DPR memastikan menyampaikan permohonan Peraturan Presiden (Perpres) terkait perlindungan pekerja ojek online (ojol) kepada Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan pihaknya memiliki komitmen keberpihakan kepada para pengemudi ojek online (ojol).

"Nanti DPR akan coba sampaikan dengan pemerintah dan sebagainya jadi dalam ini Pak Dasco nanti akan sampaikan dengan apa yang sudah dimulai oleh Presiden Prabowo," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9).

Saan mengatakan pimpinan DPR sepakat bahwa kesejahteraan pengemudi online harus diperhatikan. Terkait Perpres bakal mengatur jaminan sosial, Saan menyerahkan ke pemerintah.

Baca juga : Saan Mustopa Akui DPR Banyak Kekurangan, Ajak Evaluasi Bersama

"Apakah nanti soal Perpres ini perpres terkait dengan soal perlindungan pekerja online di dalamnya mengatur soal jaminan sosial, tadi jaminan sosial misalnya kita kan punya BPJS Ketenagakerjaan, kan yang paling minimal saja misalnya mengcover yang paling minimal, itu kan soal kecelakaan dan kematian," kata Saan.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem itu mengatakan pemerintah bersama aplikator bisa berkolaborasi. Khususnya dalam memberikan kemudahan BPJS Ketenagakerjaan kepada pengemudi ojek online.

"Ini kan yang paling minimal, kecelakaan dan kematian itu kurang lebih Rp16.800, jadi Rp16.800 per bulan untuk satu orang nah kalau ini bisa dikolaborasikan antara mitra partner ya, pemerintah baik pusat maupun daerah itu mungkin relatif tidak terlalu berat," ujar Saan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku dipanggil Presiden Prabowo Subianto. Dia mengatakan aspirasi dari Serikat Pekerja Ojol bisa dibawa dan disampaikan kepada Presiden agar pemerintah dapat mengambil kebijakan.

"Tapi saya bisa sounding sounding ini mudah-mudahan apa namanya, suasana enak mungkin nanti bisa hasilnya baik nanti suasana baik," ujar Dasco. (Fah/P-3)