Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan kepada para pembantunya untuk bekerja dengan baik. Itu termasuk untuk mengubah sistem yang selama ini dinilai telah memberikan celah untuk orang melakukan korupsi. Dia menganggap korupsi di Indonesia berada dalam kategori yang parah lantaran itu dimungkinkan oleh sistem.
Perubahan dan perbaikan sistem itu menurutnya dapat dilakukan dengan baik. Apalagi banyak para pembantunya yang mengenyam pendidikan tinggi dan memiliki gelar bergengsi.
"Begitu banyak S3, kalau tidak bisa memperbaiki sistem, kelewatan itu," kata Prabowo saat memberikan sambutan dalam agenda Akad Massal 26.000 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Serah Terima Kunci di Cileungsi, Bogor, Senin (29/9).
Dalam kesempatan itu, hampir semua pembantu presiden yang mengaku mengenyam pendidikan S3, yakni, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa; Menteri Ketenagakerjaan Yassierli; Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono; Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian; hingga Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Perubahan sistem diperlukan agar Indonesia tak lagi mengalami kebocoran. Itu dimaksudkan pada pengelolaan sumber daya alam yang selama ini berada di tangan-tangan serakah lantaran hanya mengutamakan kepentingan pribadi. Kebocoran itu juga disebut bernilai fantastis dan sedianya dapat digunakan untuk mendukung program-program pemerintah.
"Banyak kekayaan kita keluar dari Indonesia daripada tinggal di Indonesia ini segera harus kita ubah saudara-saudara sekalian. Ini adalah salah sistem," tutur Prabowo.
"Saya minta profesor-profesor yang pintar-pintar gunakan kepintaranmu untuk kepentingan bangsa, rakyat Indonesia," pungkasnya. (Mir/I-1)
Parlemen Norwegia sepakat selidiki hubungan diplomat dan pejabat tinggi dengan Jeffrey Epstein. Nama mantan PM hingga Putri Mahkota terseret dalam skandal ini.
WACANA pemotongan gaji menteri dan DPR untuk merespons tekanan ekonomi global dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal Indonesia, kata Agus Pambagio
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved