Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan kepada para pembantunya untuk bekerja dengan baik. Itu termasuk untuk mengubah sistem yang selama ini dinilai telah memberikan celah untuk orang melakukan korupsi. Dia menganggap korupsi di Indonesia berada dalam kategori yang parah lantaran itu dimungkinkan oleh sistem.
Perubahan dan perbaikan sistem itu menurutnya dapat dilakukan dengan baik. Apalagi banyak para pembantunya yang mengenyam pendidikan tinggi dan memiliki gelar bergengsi.
"Begitu banyak S3, kalau tidak bisa memperbaiki sistem, kelewatan itu," kata Prabowo saat memberikan sambutan dalam agenda Akad Massal 26.000 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Serah Terima Kunci di Cileungsi, Bogor, Senin (29/9).
Dalam kesempatan itu, hampir semua pembantu presiden yang mengaku mengenyam pendidikan S3, yakni, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa; Menteri Ketenagakerjaan Yassierli; Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono; Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian; hingga Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Perubahan sistem diperlukan agar Indonesia tak lagi mengalami kebocoran. Itu dimaksudkan pada pengelolaan sumber daya alam yang selama ini berada di tangan-tangan serakah lantaran hanya mengutamakan kepentingan pribadi. Kebocoran itu juga disebut bernilai fantastis dan sedianya dapat digunakan untuk mendukung program-program pemerintah.
"Banyak kekayaan kita keluar dari Indonesia daripada tinggal di Indonesia ini segera harus kita ubah saudara-saudara sekalian. Ini adalah salah sistem," tutur Prabowo.
"Saya minta profesor-profesor yang pintar-pintar gunakan kepintaranmu untuk kepentingan bangsa, rakyat Indonesia," pungkasnya. (Mir/I-1)
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Lord Mandelson dibebaskan dengan jaminan usai ditangkap atas dugaan pelanggaran jabatan terkait hubungannya dengan Jeffrey Epstein.
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved