Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menegaskan pembentukan komisi untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri tidak dimaksudkan sebagai langkah mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Enggak dong, enggak ada," ujar Juri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9).
Juri menjelaskan bahwa pembentukan tim reformasi Polri masih sebatas usulan. Ia meminta semua pihak menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait langkah teknis selanjutnya.
"Ya pokoknya kita tunggu kebijakan selanjutnya apa yang sudah disampaikan oleh presiden, teknisnya ya," kata Juri.
Gagasan reformasi Polri sebelumnya disampaikan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Menurut GNB, reformasi kepolisian merupakan salah satu aspirasi masyarakat yang perlu segera diwujudkan.
"Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden, (yang) akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak," kata anggota GNB Pendeta Gomar Gultom, usai pertemuan bersama Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (11/9). (P-4)
PRESDIEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen untuk melanjutkan reformasi Polri di tengah kekhawatiran bahwa berbagai rekomendasi perubahan kerap berhenti di atas kertas.
Kesadaran hukum yang tinggi di tengah masyarakat secara otomatis akan memperkuat kredibilitas Polri dalam menjalankan fungsinya.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa laporan final hasil kajian komite tersebut telah rampung dan siap diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai hasil akhir, forum diskusi ini merumuskan sejumlah rekomendasi profesional yang akan disampaikan kepada pihak kepolisian terkait.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
WAKIL Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menanggapi rencana aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan para pengemudi ojek online (ojol) pada Selasa (20/5)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved