Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menegaskan pembentukan komisi untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri tidak dimaksudkan sebagai langkah mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Enggak dong, enggak ada," ujar Juri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9).
Juri menjelaskan bahwa pembentukan tim reformasi Polri masih sebatas usulan. Ia meminta semua pihak menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait langkah teknis selanjutnya.
"Ya pokoknya kita tunggu kebijakan selanjutnya apa yang sudah disampaikan oleh presiden, teknisnya ya," kata Juri.
Gagasan reformasi Polri sebelumnya disampaikan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Menurut GNB, reformasi kepolisian merupakan salah satu aspirasi masyarakat yang perlu segera diwujudkan.
"Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden, (yang) akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak," kata anggota GNB Pendeta Gomar Gultom, usai pertemuan bersama Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (11/9). (P-4)
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Komite Reformasi Polri menyoroti penguatan pengawasan eksternal, khususnya kewenangan Kompolnas, menjelang penyerahan rekomendasi ke presiden
ANGGOTA Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menekankan bahwa reformasi Polri dan Kejaksaan Republik Indonesia tidak boleh berhenti pada aspek regulasi semata.
Kondisi tersebut menjelaskan mengapa kritik publik terhadap Polri kerap dirangkum dalam ungkapan 'tajam ke bawah, tumpul ke atas.'
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
WAKIL Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menanggapi rencana aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan para pengemudi ojek online (ojol) pada Selasa (20/5)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved