Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diusulkan tak diisi oleh orang-orang yang memiliki jabatan politik. Hal itu disampaikan mantan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Depok Habib Muchsin Alatas saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Badan Legislasi (Baleg) DPR terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembinaan Ideologi Pancasila.
"Bukan jabatan politik, tapi orang yang punya care, perhatian terhadap keperhatinan bangsa yang sudah semakin keblangsak ini," kata Muchsin di Ruang Rapat Baleg DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9).
BPIP, kata dia, juga jangan diisi oleh orang-orang pesanan untuk meloloskan agenda tertentu. Karena bakal berbeda dengan tujuan kehadiran BPIP. "Mereka atas pesanan-pesanan kelompok-kelompok tertentu dengan hidden mission. Akhirnya, biar pantes-pantes ada BPIP, jangan," ucap Muchsin.
Menurut dia, BPIP perlu diisi orang-orang yang bisa mengikuti rasa kebatinan para pendiri bangsa. Sekaligus memiliki semangat memperjuangkan penegakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Dipilih yang duduk di situ adalah orang-orang dan tokoh-tokoh yang punya rasa kebatinan yang sama dengan para pendiri bangsa dan punya semangat yang khusus benar-benar untuk memperjuangkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk diimplementasikan secara konsisten," ujar Muchsin. (Fah/P-2)
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
Para pemohon dalam perkara ini mempersoalkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU TNI, yang dinilai berpotensi membuka kembali dominasi militer di ranah sipil.
Hal itu disampaikan Misbakhun usai rapat kerja Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan terkait penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-Undang P2SK, Rabu (4/2).
Diperlukan perubahan UU P2SK agar pengaturannya selaras dengan arah dan semangat putusan Mahkamah Konstitusi melalui pengusulan RUU kumulatif terbuka.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
Raja Juli Antoni juga menegaskan bahwa PSI merupakan partai yang terbuka bagi berbagai kalangan, baik muda maupun senior.
kehadiran Mr J nantinya akan memberikan dampak signifikan bagi perjalanan politik PSI ke depan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved