Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diusulkan tak diisi oleh orang-orang yang memiliki jabatan politik. Hal itu disampaikan mantan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Depok Habib Muchsin Alatas saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Badan Legislasi (Baleg) DPR terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembinaan Ideologi Pancasila.
"Bukan jabatan politik, tapi orang yang punya care, perhatian terhadap keperhatinan bangsa yang sudah semakin keblangsak ini," kata Muchsin di Ruang Rapat Baleg DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9).
BPIP, kata dia, juga jangan diisi oleh orang-orang pesanan untuk meloloskan agenda tertentu. Karena bakal berbeda dengan tujuan kehadiran BPIP. "Mereka atas pesanan-pesanan kelompok-kelompok tertentu dengan hidden mission. Akhirnya, biar pantes-pantes ada BPIP, jangan," ucap Muchsin.
Menurut dia, BPIP perlu diisi orang-orang yang bisa mengikuti rasa kebatinan para pendiri bangsa. Sekaligus memiliki semangat memperjuangkan penegakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Dipilih yang duduk di situ adalah orang-orang dan tokoh-tokoh yang punya rasa kebatinan yang sama dengan para pendiri bangsa dan punya semangat yang khusus benar-benar untuk memperjuangkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk diimplementasikan secara konsisten," ujar Muchsin. (Fah/P-2)
Habib mengapresiasi Polri dan pihak terkait yang telah mengungkap terduga pelaku.
Ia mengingatkan agar penyidik tidak terburu-buru menyimpulkan pihak yang terlibat, baik dari kalangan sipil maupun institusi tertentu.
Sebagaimana diketahui, ketergantungan Indonesia terhadap impor energi diketahui masih cukup tinggi.
Puan memperingatkan pemerintah agar ketegangan di Timur Tengah tidak menjadi alasan pembiaran atas lonjakan biaya transportasi.
Rikwanto memberikan analogi mengenai fungsi CCTV di lingkungan masyarakat. Menurutnya, di era digital saat ini, rekaman kejadian adalah bukti yang tidak terbantahkan.
SITUASI geopolitik dunia yang semakin memanas di kawasan Timur Tengah harus menjadi alarm serius bagi Indonesia untuk segera memperkuat kemandirian energi nasional.
BILA berbicara tentang kecakapan politik, kita mesti pulang ke Athena, di pusat Kota Agora yang didesain dengan ruang terbuka sehingga mendorong keterlibatan publik.
Menlu Sugiono bertemu Sekjen PBB António Guterres di New York, bahas Palestina, Board of Peace, dan partisipasi Presiden Prabowo Subianto.
POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved