Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat luas. Hal ini buntut dari pernyataannya yang sempat menyebut tuntutan 17+8 hanya datang dari sebagian kecil masyarakat.
Purbaya meluruskan bahwa kondisi ekonomi yang tertekan bukan hanya dirasakan sebagian kecil. Melainkan sebagian besar masyarakat.
“Bukan sebagian kecil. Maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, banyak masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya. Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini.
Oleh karena itu, Purbaya berkomitmen untuk memulihkan situasi ekonomi. Ia juga berupaya menciptakan banyak lapangan kerja.
“Jadi kuncinya di situ. Seberapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi, sehingga lapangan kerja semakin banyak. Itu yang kita kejar nanti ke depan. Jadi itu maksud saya kemarin. Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf,” jelas Purbaya.
Lebih lanjut, Purbaya mengaku kaget pernyataannya menjadi viral. Ia menjadikan hal tersebut sebagai bahan pembelajaran dalam proses edukasi ke publik.
“Kaget juga. Tapi kan ini proses edukasi ke publik. Ya nggak apa-apa, saya juga sama. Kalau saya salah, saya perbaiki," terang Purbaya.
Pasca dilantik sebagai Menkeu di Istana Negara, Purbaya menanggapi isu demonstrasi bertajuk Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang menuai sorotan di jagat maya.
“Basically begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Mungkin sebagian merasa terganggu, hidupnya masih kurang," jelas Purbaya kemarin.
Purbaya optimistis tuntutan tersebut akan mereda seiring tercapainya target pertumbuhan ekonomi di atas lima persen.
“Saya akan ciptakan pertumbuhan ekonomi enam sampai tujuh persen, maka tuntutan itu akan hilang dengan sendirinya. Mereka akan lebih sibuk bekerja dan menikmati hasilnya daripada berdemo," tegasnya.(Bob/P-1)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Purbaya juga melihat saat ini belum ada urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melebarkan defisit APBN.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui wacana pelebaran defisit APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui perihal wacana pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) masih di bawah asumsi yang ditetapkan APBN 2026.
PRESIDEN Prabowo Subianto memanggil Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo,dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ratas di istana
Reformasi aparat keamanan juga mendesak, karena tanpa perubahan struktural, demokratisasi akan terhambat oleh praktik represif yang berlebihan.
Pascadilantik sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9), Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi isu demonstrasi bertajuk Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat.
17+8 tuntutan rakyat merupakan sintesis dari keresahan publik selama ini. Kegelisahan tersebut juga sejatinya diformulasikan dengan baik.
PUBLIK menuntut agar partai politik berbenah melalui transparansi keuangan dan penguatan oposisi yang tertuang dalam 17+8 Tuntutan Rakyat. Transparansi keuangan parpol sudah diatur dalam UU
NasDem melalui fraksinya di DPR mendorong penghentian tunjangan perumahan, pemangkasan fasilitas DPR, serta moratorium perjalanan ke luar negeri bagi anggota dewan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved