Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat luas. Hal ini buntut dari pernyataannya yang sempat menyebut tuntutan 17+8 hanya datang dari sebagian kecil masyarakat.
Purbaya meluruskan bahwa kondisi ekonomi yang tertekan bukan hanya dirasakan sebagian kecil. Melainkan sebagian besar masyarakat.
“Bukan sebagian kecil. Maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, banyak masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya. Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini.
Oleh karena itu, Purbaya berkomitmen untuk memulihkan situasi ekonomi. Ia juga berupaya menciptakan banyak lapangan kerja.
“Jadi kuncinya di situ. Seberapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi, sehingga lapangan kerja semakin banyak. Itu yang kita kejar nanti ke depan. Jadi itu maksud saya kemarin. Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf,” jelas Purbaya.
Lebih lanjut, Purbaya mengaku kaget pernyataannya menjadi viral. Ia menjadikan hal tersebut sebagai bahan pembelajaran dalam proses edukasi ke publik.
“Kaget juga. Tapi kan ini proses edukasi ke publik. Ya nggak apa-apa, saya juga sama. Kalau saya salah, saya perbaiki," terang Purbaya.
Pasca dilantik sebagai Menkeu di Istana Negara, Purbaya menanggapi isu demonstrasi bertajuk Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang menuai sorotan di jagat maya.
“Basically begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Mungkin sebagian merasa terganggu, hidupnya masih kurang," jelas Purbaya kemarin.
Purbaya optimistis tuntutan tersebut akan mereda seiring tercapainya target pertumbuhan ekonomi di atas lima persen.
“Saya akan ciptakan pertumbuhan ekonomi enam sampai tujuh persen, maka tuntutan itu akan hilang dengan sendirinya. Mereka akan lebih sibuk bekerja dan menikmati hasilnya daripada berdemo," tegasnya.(Bob/P-1)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa aturan baru terkait penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di Himbara telah rampung.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri pada 2026 akan segera dicairkan dalam waktu dekat.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pemerintah tambah TKD Rp10,6 triliun untuk pemulihan banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Dana cair bertahap mulai Februari hingga April 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan mengubah batas defisit anggaran sebesar 3 persen, meskipun menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Reformasi aparat keamanan juga mendesak, karena tanpa perubahan struktural, demokratisasi akan terhambat oleh praktik represif yang berlebihan.
Pascadilantik sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9), Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi isu demonstrasi bertajuk Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat.
17+8 tuntutan rakyat merupakan sintesis dari keresahan publik selama ini. Kegelisahan tersebut juga sejatinya diformulasikan dengan baik.
PUBLIK menuntut agar partai politik berbenah melalui transparansi keuangan dan penguatan oposisi yang tertuang dalam 17+8 Tuntutan Rakyat. Transparansi keuangan parpol sudah diatur dalam UU
NasDem melalui fraksinya di DPR mendorong penghentian tunjangan perumahan, pemangkasan fasilitas DPR, serta moratorium perjalanan ke luar negeri bagi anggota dewan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved