Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permohonan maaf terkait pernyataannya yang menjadi sorotan publik. Pascadilantik sebagai menkeu di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9), Purbaya menanggapi isu demonstrasi bertajuk Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Ia menilai gerakan tersebut tidak merepresentasikan keseluruhan masyarakat.
“Jadi, kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Ke depan akan lebih baik lagi," ujarnya usai acara serah terima jabatan menkeu di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (9/9).
Ia menegaskan dirinya masih baru menjabat, sehingga masih perlu banyak penyesuaian. Purbaya membandingkan pengalamannya saat bertugas di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), di mana situasinya tidak terlalu banyak sorotan publik.
Purbaya mengakui, peran sebagai bendahara negara jauh lebih kompleks dibandingkan dengan pengalamannya sebelumnya. “Ini kan saya pejabat baru di sini. Bisa dibilang menteri kagetan. Jadi kalau bicara, katanya menurut Ibu Sri Mulyani, saya terkesan seperti koboi,” ungkapnya.
"Waktu di LPS sih enggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda. Salah ngomong langsung dipelintir di sana-sini," lanjutnya.
Pasca dilantik sebagai menkeu di Istana Negara, Purbaya menanggapi isu demonstrasi bertajuk Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang menuai sorotan jagad maya.
“Basically begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Mungkin sebagian merasa terganggu, hidupnya masih kurang,” jelasnya kemarin.
Purbaya optimistis tuntutan tersebut akan mereda seiring tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas 5%.
“Saya akan ciptakan pertumbuhan ekonomi 6–7%, maka tuntutan itu akan hilang dengan sendirinya. Mereka akan lebih sibuk bekerja dan menikmati hasilnya daripada berdemo,” tegasnya. (H-3)
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan harga BBM tak akan naik hingga akhir 2026 meski minyak dunia tembus US$100. Simak jaminan kekuatan APBN di sini.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Purbaya juga melihat saat ini belum ada urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melebarkan defisit APBN.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pastikan restrukturisasi utang Whoosh rampung. Keputusan final kini ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Cek selengkapnya!
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui wacana pelebaran defisit APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui perihal wacana pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Reformasi aparat keamanan juga mendesak, karena tanpa perubahan struktural, demokratisasi akan terhambat oleh praktik represif yang berlebihan.
Purbaya meluruskan bahwa kondisi ekonomi yang tertekan bukan hanya dirasakan sebagian kecil. Melainkan sebagian besar masyarakat.
17+8 tuntutan rakyat merupakan sintesis dari keresahan publik selama ini. Kegelisahan tersebut juga sejatinya diformulasikan dengan baik.
PUBLIK menuntut agar partai politik berbenah melalui transparansi keuangan dan penguatan oposisi yang tertuang dalam 17+8 Tuntutan Rakyat. Transparansi keuangan parpol sudah diatur dalam UU
NasDem melalui fraksinya di DPR mendorong penghentian tunjangan perumahan, pemangkasan fasilitas DPR, serta moratorium perjalanan ke luar negeri bagi anggota dewan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved