Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permohonan maaf terkait pernyataannya yang menjadi sorotan publik. Pascadilantik sebagai menkeu di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9), Purbaya menanggapi isu demonstrasi bertajuk Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Ia menilai gerakan tersebut tidak merepresentasikan keseluruhan masyarakat.
“Jadi, kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Ke depan akan lebih baik lagi," ujarnya usai acara serah terima jabatan menkeu di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (9/9).
Ia menegaskan dirinya masih baru menjabat, sehingga masih perlu banyak penyesuaian. Purbaya membandingkan pengalamannya saat bertugas di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), di mana situasinya tidak terlalu banyak sorotan publik.
Purbaya mengakui, peran sebagai bendahara negara jauh lebih kompleks dibandingkan dengan pengalamannya sebelumnya. “Ini kan saya pejabat baru di sini. Bisa dibilang menteri kagetan. Jadi kalau bicara, katanya menurut Ibu Sri Mulyani, saya terkesan seperti koboi,” ungkapnya.
"Waktu di LPS sih enggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda. Salah ngomong langsung dipelintir di sana-sini," lanjutnya.
Pasca dilantik sebagai menkeu di Istana Negara, Purbaya menanggapi isu demonstrasi bertajuk Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang menuai sorotan jagad maya.
“Basically begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Mungkin sebagian merasa terganggu, hidupnya masih kurang,” jelasnya kemarin.
Purbaya optimistis tuntutan tersebut akan mereda seiring tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas 5%.
“Saya akan ciptakan pertumbuhan ekonomi 6–7%, maka tuntutan itu akan hilang dengan sendirinya. Mereka akan lebih sibuk bekerja dan menikmati hasilnya daripada berdemo,” tegasnya. (H-3)
Aturan gratifikasi TikTok, Purbaya Yudhi Sadewa, Live TikTok Menteri, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Laporan Gratifikasi KPK.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mendapatkan gift usai live TikTok bersama anaknya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa aturan baru terkait penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di Himbara telah rampung.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan sejalan dengan usulan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta agar rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dan truk dari India ditunda
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa akan mem-blacklist alumni LPDP yang menghina Indonesia di medsos dari lingkungan pemerintah.
Reformasi aparat keamanan juga mendesak, karena tanpa perubahan struktural, demokratisasi akan terhambat oleh praktik represif yang berlebihan.
Purbaya meluruskan bahwa kondisi ekonomi yang tertekan bukan hanya dirasakan sebagian kecil. Melainkan sebagian besar masyarakat.
17+8 tuntutan rakyat merupakan sintesis dari keresahan publik selama ini. Kegelisahan tersebut juga sejatinya diformulasikan dengan baik.
PUBLIK menuntut agar partai politik berbenah melalui transparansi keuangan dan penguatan oposisi yang tertuang dalam 17+8 Tuntutan Rakyat. Transparansi keuangan parpol sudah diatur dalam UU
NasDem melalui fraksinya di DPR mendorong penghentian tunjangan perumahan, pemangkasan fasilitas DPR, serta moratorium perjalanan ke luar negeri bagi anggota dewan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved