Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI) Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menyatakan tudingan bahwa prajuritnya terlibat dalam aksi unjuk rasa merupakan hoaks. Ia juga menyampaikan institusi TNI dan Polri solid.
"Karena berkaitan dengan beredarnya foto, video maupun konten-konten yang bernarasi negatif, kemudian framing-framing yang menyesatkan, yang sebenarnya sudah saya sampaikan 5 hari yang lalu, bahwa itu hoaks, tidak benar," ujarnya seperti dikutip pada Minggu (7/9).
Ia menjelaskan, TNI sejak awal telah aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi dampak dari penyebaran hoaks. Menurutnya, isu ini sengaja digiring untuk merusak hubungan antara aparat dan masyarakat, sekaligus memecah belah persatuan bangsa.
"Sejak bergulirnya kejadian-kejadian ini, TNI intens melakukan koordinasi terkait dengan permasalahan ini. Ini penting karena seperti saya sampaikan tadi bahwa potensi untuk membentur-benturkan antara TNI-Polri kemudian aparat dengan masyarakat itu begitu besar, dan itu otomatis akan memecah-belah persatuan-kesatuan bangsa," jelasnya.
Freddy memastikan, hubungan TNI-Polri tetap solid di tengah isu-isu yang beredar. Ia menekankan bahwa sinergi kedua institusi keamanan negara akan terus dijaga untuk melindungi masyarakat.
"Jadi, saya perlu sampaikan di sini bahwa sampai dengan saat ini, TNI-Polri itu solid dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, serta akan terus bersinergi untuk menciptakan rasa aman tertib dan kondusif," pungkas Kapuspen TNI. (H-4)
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
Sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Polda Jabar menetapkan menetapkan 42 orang tersangka kerusuhan Bandung pada 29 Agustus - 1 September 2025. Para tersangka dibagi dalam 3 klaster, yaitu perencana, perusak, dan penghasut.
Yusril menjelaskan pembentukan tim independen oleh enam LN HAM berbeda dengan usulan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) sebagaimana diusulkan Gerakan Nurani Bangsa.
SAAT ini, aksi unjuk rasa massa yang digelar di berbagai kota telah berkurang.
Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 dinilai bertentangan dengan regulasi internasional, khususnya Olympic Charter.
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved