KPK: Jual Beli Kuota Haji 2024 Rugikan Jamaah yang Antre

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini ada praktik jual beli kuota dalam penyelenggaraan ibadah haji yang dikerjakan Kementerian Agama (Kemenag) pada 2023 sampai 2024. Praktik rasuah ini berimbas langsung ke jamaah yang sudah mengantre.

“Jual beli kuota yang didalami oleh penyidik adalah jual beli yang dilakukan oleh para penyelenggara ibadah haji ini ya, yang dilakukan oleh para biro perjalanan, di mana kemudian berdampak pada seseorang yang sudah mengantre lama,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, hari ini.

Budi mengatakan, ada sejumlah pejabat di Kemenag diduga menjual kuota haji kepada sejumlah biro jasa perjalanan. Modus ini dimaksudkan agar calon jamaah haji yang baru mendaftar bisa langsung berangkat beribadah tanpa menunggu lama.

Baca juga : KPK Panggil Eks Kepala Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah

“Diperjual belikan kepada calon-calon jamaah baru yang kemudian tanpa mengantre bisa langsung berangkat di tahun 2024,” ujar Budi.

Budi menyebut orang yang menyerobot antrean ini membuat calon jamaah haji lainnya merugi. Sebab, waktu perjalanan mereka jadi tertunda. “Artinya kan itu juga menghambat para jamaah yang sebelumnya sudah mengantre untuk berangkat di tahun tersebut (2024),” ucap Budi.

Budi mengatakan, ada sejumlah pejabat menerima uang terkait praktik jual beli kuota ini. Sosok yang menerima uang terkait kasus dirahasiakan.

Baca juga : KPK: Kami Punya Bukti Kuat Dugaan Korupsi Kuota Haji

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.

Dari total itu, pemerintah harusnya membaginya dengan persentase 92 persen untuk haji reguler, dan delapan persen untuk khusus. Namun, sejumlah pihak malah membaginya rata yakni masing-masing 50 persen.

Dalam kasus ini, KPK sudah banyak memeriksa pejabat di Kemenag. Lalu, pihak penyedia jasa travel umroh juga dimintai keterangan, salah satunya Ustaz Khalid Basalamah.

KPK rampung memeriksa Yaqut Cholil Qoumas pada Kamis, 7 Agustus 2025. Dia bersyukur bisa memberikan klarifikasi atas dugaan rasuah di tahap penyelidikan, terkait permasalahan kuota haji pada 2024.

“Alhamdulillah saya berterima kasih akhirnya saya mendapatkan kesempatan, mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada proses haji tahun 2024 yang lalu,” kata Yaqut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 7 Agustus 2025.

Yaqut tidak menghitung total pertanyaan yang dicecarkan penyelidik KPK kepadanya. Eks Menag itu juga enggan menyampaikan materi pemeriksaan, karena khawatir mengganggu KPK.

“Terkait dengan materi saya tidak akan menyampaikan ya, mohon maaf kawan-kawan wartawan,” ucap Yaqut. (Can/P-1)