Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
Ribuan mahasiswa, masyarakat, dan pengemudi ojek online menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung, beberapa waktu lalu. Unjuk rasa yang berlangsung sejak pagi hingga sore berjalan dengan tertib, tanpa insiden besar maupun kerusakan fasilitas umum.
Peserta aksi memenuhi ruas Jalan Wolter Monginsidi dan Jalan Dr Warsito. Mereka membawa poster, bendera, dan pengeras suara untuk menyuarakan tuntutan yang beragam, mulai dari isu pendidikan, reforma agraria, hingga penegakan hukum.
Meski jumlah massa mencapai ribuan, situasi tetap terkendali. Hal ini tidak lepas dari koordinasi erat jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lampung, mulai dari TNI, Polri, DPRD, hingga pemerintah daerah. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal duduk bersama massa di jalan aspal, membuka ruang dialog yang menyejukkan.
Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika mengapresiasi jalannya aksi. Menurutnya, kerja sama antara aparat keamanan, mahasiswa, dan masyarakat menjadi kunci terciptanya suasana kondusif.
"Berkat kerja sama semua pihak, penyampaian pendapat berjalan aman, tertib, dan damai. Situasi seperti ini harus terus kita jaga," ujarnya dikutip dari siaran pers, Sabtu (5/9).
Sejumlah perwakilan mahasiswa diberi kesempatan menyampaikan aspirasi langsung di hadapan jajaran Forkopimda. Mereka menuntut pemerintah pusat mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset, mereformasi kepolisian, serta meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen. Tuntutan lain menyoroti kasus hukum yang menimpa Affan Kurniawan, kebijakan efisiensi di sektor pendidikan dan kesehatan, hingga penolakan terhadap RKUHAP. Isu reforma agraria juga mengemuka, dengan desakan agar lahan untuk petani di Lampung dibebaskan secara lebih adil.
Mahasiswa dan masyarakat yang turun ke jalan hari ini merupakan bagian dari keluarga besar Lampung. Generasi muda yang kelak meneruskan daerah ini. Aspirasi yang disuarakan hari ini adalah wujud cinta pada Lampung.
Kondisi ini kontras dengan unjuk rasa di sejumlah daerah lain di Indonesia yang berujung ricuh. Lampung justru menunjukkan wajah berbeda: demokrasi dijalankan dengan damai, tanpa bentrokan.
Bagi mahasiswa dan masyarakat, momentum ini menjadi pembuktian bahwa aspirasi bisa disuarakan tanpa harus berhadapan dengan kekerasan. Bagi aparat dan Forkopimda, ini menjadi bukti bahwa pendekatan persuasif lebih efektif ketimbang represif.
Aksi berakhir menjelang sore. Massa perlahan membubarkan diri setelah pernyataan sikap dibacakan dan aspirasi diterima. Hujan deras yang mengguyur Bandarlampung sesaat kemudian seakan menutup demonstrasi dengan tanda kesejukan.
Peristiwa ini menegaskan bahwa Lampung mampu menjadi teladan nasional. Ketika ruang demokrasi dijaga bersama, suara rakyat dapat tersampaikan tanpa harus mengorbankan ketertiban. (E-3)
Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam menggelar aksi damai di depan Kantor Wali Kota Batam, Kamis (30/10).
Peternak ayam pedaging yang tergabung dalam Perkumpulan Peternak Rakyat Pejuang FCR di Kabupaten Lamongan, Jatim, menggelar aksi damai di kantor DPRD dan Polres Lamongan, Rabu (1/10).
Aksi damai yang diikuti oleh seniman dari berbagai kota di Jawa Barat untuk menyuarakan kritik terhadap situasi pemerintahan dengan cara yang beradab.
Aksi damai tersebut mendesak pemerintah segera menghentikan tindakan represif yang dilakukan aparat dan menuntut menyuarakan protes adalah hak bagi setiap warga negara.
Aksi solidaritas ini menjadi gambaran bahwa masyarakat dan aparat memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga ketertiban dan menciptakan kedamaian.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved