Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
FRAKSI Partai NasDem di DPR RI meminta agar seluruh hak keuangan dan fasilitas yang melekat pada Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach yang telah dinonaktifkan dari anggota DPR segera dihentikan. Permintaan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan DPP Partai NasDem Nomor 168-SE/DPP-NasDem/VIII, yang menyatakan penonaktifan keduanya terhitung sejak 1 September 2025.
“Fraksi Partai NasDem DPR RI meminta penghentian sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan, yang kini berstatus nonaktif, sebagai bagian dari penegakan mekanisme dan integritas partai,” tegas Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat dikutip dari laman resmi partai, Selasa (2/9).
Viktor menjelaskan, proses penonaktifan kini ditangani oleh Mahkamah Partai NasDem, yang akan mengeluarkan putusan final, mengikat, dan tidak dapat digugat.
Langkah ini, menurutnya, merupakan bentuk konsistensi partai dalam menjalankan mekanisme internal secara transparan dan akuntabel.
Fraksi NasDem juga menyerukan pentingnya menjaga keutuhan bangsa di tengah dinamika politik, serta menyelesaikan perbedaan melalui dialog dan musyawarah yang konstruktif.
“Mari bersama merajut persatuan dan menguatkan spirit restorasi demi membangun masa depan Indonesia yang lebih baik,” ujarnya. (P-4)
Nama Lola Nelria Oktavia mendadak menjadi perbincangan hangat di awal tahun 2026.
Ruang Rapat Komisi III DPR RI mendadak panas pada Rabu (28/1).
Mahalnya harga pupuk membuat petani mengurangi dosis pemupukan sehingga berdampak pada penurunan produktivitas.
Awal minggu ini, kasus keracunan MBG yang terjadi di Jawa Barat, telah menyebabkan korban hingga 842 siswa.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mendukung langkah DPR RI untuk berbenah dan memperteguh komitmen berjuang demi kepentingan rakyat dalam tuntutan 17+8.
Lucius Karus menilai gaji anggota DPR masih tinggi. Meskipun sejumlah tunjangan telah dipangkas dan take home pay menjadi Rp65 juta.
Selain penghasilan Rp65 juta per bulan, mestinya pimpinan DPR sekaligus menjelaskan soal kunjungan kerja beserta klasifikasi tunjangannya masing-masing.
Berdasarkan PP 75 Tahun 2000 uang pensiun yang diterima paling tinggi ialah Rp3.639.540 dengan masa jabatan 2 periode. Sedangkan anggota DPR yang menjabat 1 periode menerima Rp2.935.704.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan 6 poin keputusan sebagai jawaban atas tuntutan 17+8 rakyat, diputuskan 6 poin kesepakatan.
Gaji anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tak bakal dibayarkan. Terdapat sejumlah anggota DPR lintas fraksi yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya.
DPR akhirnya mengungkap besaran gaji dan tunjangannya. Take home pay yang diperoleh para legislator mencapai Rp65.595.730.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved