Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
Direktur Eksekutif Great Institute Sudarto menilai Presiden Prabowo Subianto melakukan beberapa langkah cepat dalam merespons gelombang kemarahan publik. Langkah pertama Presiden Prabowo, dia menyampaikan simpati dan duka cita mendalam serta mengunjungi keluarga almarhum Affan yang meninggal dilindas oleh mobil rantis Brimob Polri dalam aksi protes 28 Agustus 2025.
Kemudian, Presiden Prabowo juga berdialog tokoh-tokoh dari 19 ormas Islam untuk menerima masukan dan himbauan menjaga persatuan. Kemudian langkah ketiga adalah berdialog dengan Ketua Partai Politik, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, dan Ketua DPD RI. "Dalam dialog ini Great Institute mencatat tiga poin penting, yaitu pemulihan kepercayaan. Hal ini dilakukan dengan mempercepat proses hukum terhadap tujuh anggota Brimob Polri yang menewaskan peserta aksi tanggal 28 Agustus 2025, koreksi total terhadap perilaku anggota DPR yang tidak memiliki empati kesusahan rakyat melalui ketua-ketua umum Partai Politik," katanya, dalam keterangan resmi, Senin (1/9).
Kedua, kata dia, pemulihan ketertiban. Hal ini dilakukan dengan memerintahkan aparat keamanan untuk menegakkan hukum dalam melindungi aset-aset publik dan aset privat masyarakat. Ketiga, menurutnya, tetap menjamin kebebesan berpendapat. Presiden Prabowo tetap konsisten untuk mempersilahkan gerakan masyarakat sipil menyampaikan pendapat dan aspirasinya sebagai bagian dari demokrasi.
Langkah Presiden Prabowo ini perlu diapresiasi karena tetap mengedepankan langkah-langkah konstitusional dan demokratis dalam merespon gelombang kemarahan publik. Upaya pemulihan kepercayaan publik dan ketertiban, sambil tetap menjamin kebebasan berpendapat merupakan langkah tepat yang mengembalikan gerakan sipil pada koridor hukum dan demokrasi yang semestinya, serta mengusut tuntas pelaku makar dan teror secara adil dan transparan.
Great Institute mengapresiasi langkah dialog yang ditempuh Presiden Prabowo dengan melibatkan tokoh-tokoh ormas Islam, Ketua Umum Partai Politik, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, dan Ketua DPD RI. Pihaknya juga mengapresiasi kehadiran Ketua Umum PDI Perjuanan Ibu Megawati Soekarno, yang walaupun tidak berada dalam Koalisi Indonesia Maju, tetapi bersedia hadir untuk menjaga persatuan bangsa. Hal ini menunjukkan jiwa kenegarawanan seorang anak Proklamator.
Tentu, ada catatan kritis yang masih belum dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam pemulihan kepercayaan yaitu tuntutan dasar dari publik untuk segera melakukan reshuffle kabinet dan mendorong percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor. Great Institute memandang ketidakpuasan publik bukan hanya disebabkan oleh perilaku tidak pantas anggota DPR RI kemarin saja, tetapi pengalaman panjang dalam kehidupan.
"Berbagai kebijakan Pro-Rakyat Presiden Prabowo tidak mampu dieksekusi secara cepat dan tepat oleh menteri-menterinya. Presiden Prabowo diharapkan segera membentuk zaken kabinet dengan mengganti menteri yang tidak kompeten dan membawa beban masa lalu," pungkasnya. (Cah/P-3)
PRESIDEN Prabowo Subianto membatalkan kunjungan ke Tiongkok. Salah satu sebabnya ialah karena adanya dinamika di dalam negeri yang mendorong Kepala Negara untuk tetap berada di Tanah Air.
Prabowo juga meminta tujuh anggota Polri yang terlibat dapat bertanggung jawab secara penuh. Ia ingin ada sanksi tegas.
Prabowo pun mempersilakan kepada masyarakat untuk menyampaikan segala bentuk aspirasi. Ia berjanji akan serap segala aspirasi.
PRESIDEN Prabowo Subianto optimistis target penerima manfaat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 82,9 juta orang dapat tercapai di akhir tahun.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyindir eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang tersandung dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Aksi massa 28-30 Agustus 2025 berujung korban jiwa dan melahirkan “17+8 Tuntutan Rakyat” yang mendesak reformasi DPR, TNI, Polri, hingga partai politik.
Tujuannya agar para siswa tidk bersinggungan dengan rencana aksi demonstrasi yang akan berlangsung Senin (1/9) di halaman Gedung DPRD setempat.
Penyampaian aspirasi merupakan hal yang baik, namun jangan sampai berlaku anarkis.
Melalui kampanye bertajuk #SalingJagaBersama – Jaga Stasiun, Jaga Perjalanan Kita, KAI menekankan pentingnya kesadaran kolektif dalam merawat sarana publik.
Kebijakan ini berlaku bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 1 hingga 4 September 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved