Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
PRESIDEN Prabowo Subianto membatalkan kunjungan ke Tiongkok. Salah satu sebabnya ialah karena adanya dinamika di dalam negeri yang mendorong Kepala Negara untuk tetap berada di Tanah Air.
"Karena dinamika di dalam negeri bapak Presiden ingin terus memantau secara langsung, beliau juga ingin terus memonitor secara langsung, kemudian juga ingin memimpin secara langsung dan mencari penyelesaian-penyelesaian yang terbaik," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dikutip pada Minggu (31/8).
Hal lain yang menjadi pertimbangan Prabowo untuk membatalkan kunjungan ke Tiongkok ialah adanya agenda lain yang dinilai lebih strategis. Prabowo diketahui akan menyampaikan pidato dalam dalam The United Nation General Assembly (UNGA) ke-80 pada 23 September 2025.
"Salah satunya adalah undangan untuk beliau menghadiri sidang tahunan PBB di New York, yang ini membuat salah satu pertimbangan bagi beliau di dalam memutuskan hadir atau tidaknya beliau memenuhi undangan dari pemerintah Tiongkok," tutur Prasetyo.
Untuk itu, lanjutnya, Prabowo menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah Tiongkok lantaran tidak dapat memenuhi undangan yang disampaikan oleh pemerintah Xi Jinping.
"Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan kerendahan hati dan dengan memohon maaf kepada pemerintah Tiongkok, beliau memutuskan untuk belum dapat menghadiri undangan dari pemerintah Tiongkok," pungkas Prasetyo. (H-4)
PRESIDEN Tiongkok Xi Jinping menyambut Menlu Sugiono menghadiri jamuan makan malam sebelum pembukaan KTT Shanghai Cooperation Organisation (SCO) di Tianjin pada Minggu (31/8).
Amnesty menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang melabeli demonstrasi sebagai tindakan makar atau terorisme berlebihan
Presiden Prabowo Subianto menyatakan, negara menghormati segala bentuk penyampaian aspirasi dari masyarakat.
KEPOLISIAN diperintahkan untuk terbuka dan transparan dalam proses penegakkan hukum terhadap anggotanya yang melindas Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring (online) yang tewas
DPR bakal mencabut sejumlah kebijakan, termasuk mengenai tunjangan bagi anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
PRESIDEN Prabowo Subianto memanggil sejumlah ketua umum partai politik koalisi pemerintah ke Istana Kepresidenan, Minggu (31/8).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved