Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto membatalkan kunjungan ke Tiongkok. Salah satu sebabnya ialah karena adanya dinamika di dalam negeri yang mendorong Kepala Negara untuk tetap berada di Tanah Air.
"Karena dinamika di dalam negeri bapak Presiden ingin terus memantau secara langsung, beliau juga ingin terus memonitor secara langsung, kemudian juga ingin memimpin secara langsung dan mencari penyelesaian-penyelesaian yang terbaik," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dikutip pada Minggu (31/8).
Hal lain yang menjadi pertimbangan Prabowo untuk membatalkan kunjungan ke Tiongkok ialah adanya agenda lain yang dinilai lebih strategis. Prabowo diketahui akan menyampaikan pidato dalam dalam The United Nation General Assembly (UNGA) ke-80 pada 23 September 2025.
"Salah satunya adalah undangan untuk beliau menghadiri sidang tahunan PBB di New York, yang ini membuat salah satu pertimbangan bagi beliau di dalam memutuskan hadir atau tidaknya beliau memenuhi undangan dari pemerintah Tiongkok," tutur Prasetyo.
Untuk itu, lanjutnya, Prabowo menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah Tiongkok lantaran tidak dapat memenuhi undangan yang disampaikan oleh pemerintah Xi Jinping.
"Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan kerendahan hati dan dengan memohon maaf kepada pemerintah Tiongkok, beliau memutuskan untuk belum dapat menghadiri undangan dari pemerintah Tiongkok," pungkas Prasetyo. (H-4)
Kehadiran Prabowo dalam forum tersebut menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan investasi strategis dengan Inggris.
Abad ke-21, menurut Prabowo, merupakan abad ilmu pengetahuan dan teknologi.
Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia menempatkan Inggris sebagai mitra yang sangat strategis, terutama dalam mendukung akselerasi ekonomi nasional.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan pelanggar kawasan hutan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh berhenti
BUPATI Pati Sudewo terkenal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto berkalil-kali mengingatkan
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan pengelolaan kawasan hutan dan sumber daya alam (SDA)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved