Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
PRESIDEN Prabowo Subianto memanggil sejumlah ketua umum partai politik koalisi pemerintah ke Istana Kepresidenan, Minggu (31/8).
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, membenarkan adanya undangan tersebut.
"Betul-betul (ketum parpol-parpol diundang)," ujar Herman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Minggu (31/8).
Meski begitu, Herman tidak merinci kapan tepatnya para ketua umum parpol akan berkumpul di Istana. Ia hanya menyebut undangan itu sudah disampaikan dan pertemuan akan digelar dalam waktu dekat.
Terkait agenda pembahasan, Herman enggan memberikan keterangan lebih jauh. Ia juga tidak membenarkan kabar yang menyebut pertemuan ini akan membahas situasi keamanan di sejumlah wilayah.
"Saya belum tau, hanya ada undangan untuk hadir ke sini," tandasnya. (P-4)
Negara demokrasi tanpa kritik dapat membuka jalan menuju otoritarianisme.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian norma keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU MD3.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
PRESIDEN Tiongkok Xi Jinping menyambut Menlu Sugiono menghadiri jamuan makan malam sebelum pembukaan KTT Shanghai Cooperation Organisation (SCO) di Tianjin pada Minggu (31/8).
Amnesty menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang melabeli demonstrasi sebagai tindakan makar atau terorisme berlebihan
Presiden Prabowo Subianto menyatakan, negara menghormati segala bentuk penyampaian aspirasi dari masyarakat.
KEPOLISIAN diperintahkan untuk terbuka dan transparan dalam proses penegakkan hukum terhadap anggotanya yang melindas Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring (online) yang tewas
DPR bakal mencabut sejumlah kebijakan, termasuk mengenai tunjangan bagi anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved