Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto menyatakan, negara menghormati segala bentuk penyampaian aspirasi dari masyarakat. Selama aspirasi itu murni dan dalam prosesnya tanpa ada vandalisme, hingga penjarahan, Kepala Negara memastikan negara akan menerima aspirasi tersebut.
"Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai," kata dia dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Minggu (31/8).
"Namun jika dalam pelaksananya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, distabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum sampai adanya korban jiwa mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi hal itu merupakan pelanggaran hukum," sambungnya.
Bila aktivitas vandal hingga menjarah itu terjadi, maka Kepala Negara memastikan bakal menghadirkan aparat dan mengambil tindakan tegas. Pasalnya, perusakan fasilitas umum mengganggu kepentingan umum dan menghamburkan uang rakyat.
Prabowo menyatakan, dalam beberapa hari terakhir tampak ada pihak yang mendorong masyarakat untuk bertindak di luar ketentuan dan melanggar hukum. "Bahkan ada yang mengarah terhadap mengarah kepada makar dan terorisme," kata dia.
Untuk itu, Kepolisian dan TNI diperintahkan untuk mengambil tindakan tegas atas hal tersebut. Tindakan tegas bakal diambil tatkala perusakan fasilitas umum dilakukan, penjarahan di rumah, perkantoran, maupun sentra ekonomi.
Prabowo juga menyerukan agar masyarakat tetap menyampaikan aspirasinya dan melakukannya dengan cara yang damai. "Kami pastikan akan didengar akan dicatat dan akan kita tindak lanjuti," tuturnya.
Dia juga meminta kementerian/lembaga dan mengajak DPR untuk membuka pintu selebar-lebarnya bila ada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi dan kritik. "Hal-hal lain yang ingin disampaikan juga disampaikan mengirim delegasi masing-masing ke DPR RI. Kepada pemerintah saya juga perintahkan kepada semua K/L untuk menerima utusan-utusan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan koreksi, menyampaikan kritik, menyampaikan perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintah," jelas Prabowo.
Kepala Negara turut menekankan agar masyarakat tetap waspada atas adanya pihak-pihak lain yang secara sengaja ingin menimbulkan kerusuhan di dalam negeri. Itu dinilai penting agar agenda pembangunan nasional dapat terus berjalan.
"Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia diambang kebangkitan, jangan sampai kita terus diadu domba. Suarakan aspirasi dengan baik dan damai tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, tanpa kerusuhan, tanpa perbuatan yang merugikan fasilitas umum," kata Prabowo.
"Kita waspada terhadap campur tangan kelompok-kelompok yang tidak ingin Indonesia sejahtera, tidak ingin Indonesia bangkit, kita mari bersama-sama perbaiki semua kekurangan yang ada pada pemerintahan dan pada negara," pungkasnya. (P-4)
Pakar media sosial Ismail Fahmi ungkap dugaan penggiringan opini soal demo DPR dalam sidang MKD terkait kasus lima anggota DPR nonaktif
SETELAH unjuk rasa yang berujung ricuh di sejumlah daerah dan menimbulkan korban jiwa, sejumlah partai politik menyatakan siap dievaluasi tunjangan dan fasilitasnya.
Ketua DPR RI Puan Maharani, mengunjungi rumah keluarga Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tragis meninggal
Pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, dilaporkan meninggal dunia diduga karena terlindas kendaraan taktis (rantis) dalam bentrokan antara demonstran dengan polisi
Jadwal tersebut sudah berlaku sejak lama dan bukan hari Kamis ini saja. Adapun kunjungan kerja itu bertujuan untuk Anggota DPR RI melaksanakan pengawasan ke lapangan.
Presiden Prabowo Subianto dan Raja Charles III menunjukkan sisi hangat diplomasi internasional saat berdiskusi soal konservasi lingkungan sambil menikmati secangkir teh hangat
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved