Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti tata kelola perusahaan pelat merah. Prabowo menegaskan masih ada direksi BUMN yang merasa dirinya seperti raja.
"Ada itu direksi-direksi BUMN merasa kayak jadi raja aja, kayak perusahaannya punya neneknya sendiri," ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya saat membuka Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Banten, hari ini.
Presiden pun langsung mendorong Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menindak. "Jaksa Agung ada Jaksa Agung. Jaksa Agung banyak pekerjaan ini,” kata Prabowo.
Kepala Negara juga mengungkap alasanya menghentikan pemberian tantiem atau bonus kepada jajaran komisaris dan direksi BUMN. Prabowo menegaskan praktik tersebut sangat merugikan masyarakat.
“Saudara tahu kemarin saya hilangkan tantiem. Tantiem pun saya nggak jelas apa arti tantiem. Rupanya saya cek itu bahasa Belanda. Artinya bonus. Kenapa sih nggak pakai istilah sederhana bonus gitu loh. Yang repot, perusahaan rugi dikasih bonus komisarisnya, enak di lo, nggak enak di rakyat. No, coret,” tegas Prabowo.
Ia menegaskan, tidak ada satu pun jabatan di negeri ini yang tidak bisa digantikan, termasuk dirinya sebagai Presiden. Karena itu, ia meminta jajaran pemerintahan hingga BUMN tidak bertindak sewenang-wenang.
“Di Indonesia ini saya kasih tahu ya, there is no one that cannot be replaced. Tidak ada orang yang tidak bisa diganti, termasuk Presiden Republik Indonesia. Kalau saya nggak bener, kalau saya brengsek, saya bisa diganti,” ucap Prabowo.(Bob/P-1)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri KTT Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi sejumlah perwakilan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di kediaman pribadinya di Hambalang..
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Prabowo menyadari bahwa tindakan tegas dalam penegakan hukum seringkali menimbulkan ketidaksukaan dari pihak-pihak tertentu, terutama mereka yang terjerat kasus hukum.
Satgas PKH menjalankan peran sebagai otoritas yang menagih denda terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan yang melakukan pelanggaran hukum.
JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan penangkapan tiga oknum jaksa di Banten atas kasus pemerasan dengan perkara tindak pidana umum terkait informasi dan transaksi elektronik (ITE).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan sebanyak sembilan orang ditangkap dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terkait jaksa di Banten dan Jakarta.
Ada banyak tujuan mutasi dan rotasi. Antara lain, hal itu untuk penyegaran organisasi atau pegawai, pengisian kekosongan formasi jabatan, pemberian pengalaman.
Perintah itu didasari karena hukuman penjara tidak memberikan efek jera kepada koruptor. Selain itu, negara tetap rugi jika aset yang dikorupsi tidak dikembalikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved