Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
PEMERINTAH diminta untuk bisa memahami fenomena pengibaran bendera One Piece secara utuh. Itu perlu agar respons yang dikeluarkan tak salah dan justru mendorong gerakan yang lebih besar dari sekadar pengibaran bendera.
"Yang harus dipikirkan pemerintah itu bukan tentang pengibaran benderanya, tapi aspirasi yang terkandung di dalam pengibaran bendera itu," ujar analis komunikasi politik Hendri Satrio saat dihubungi, Selasa (5/8).
"Itu kan protes, rekening disita negara, tanah disita negara, tidak boleh sembarang menayangkan lagu, itu kan macam-macam. Jadi sebetulnya aspirasinya mesti didengarkan dan diperhatikan," tambahnya.
Hendri juga menilai pengibaran bendera itu tak dalam kategori yang membahayakan, sehingga mesti dilakukan penyisiran oleh aparat. Menurutnya pengibaran bendera One Piece tersebut masih dalam koridor kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat.
Bendera yang dikenal dalam anime One Piece itu juga disebut tidak berbeda dengan bendera partai politik yang umum dijumpai di ruang-ruang publik. Karenanya, pemerintah seharusnya tidak tersulut hingga muncul ancaman pidana pada masyarakat yang mengibarkan bendera berlatar belakang hitam itu.
"Yang mesti malu ini adalah menteri kebudayaan, kenapa setiap fenomena politik itu yang masuk adalah anime atau manga. Sebelumnya Naruto, sekarang Jelly Roger," pungkas Hendri. (H-3)
"Menurut saya dalam logika kita berpikir berbangsa dan bernegara tidak etis, banyak kritik dan saran dituangkan dalam sesuatu yang lebih baik,"
PEMERINTAH Kota Surabaya, Jawa Timur, menertibkan pemasangan bendera maupun coretan gambar logo Jolly Roger dari serial animasi Jepang One Piece di enam lokasi.
PENGIBARAN bendera hitam berlogo tengkorak bertopi jerami dari serial manga dan anime One Piece merupakan kebebasan berekspresi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai semua pihak tidak perlu terburu-buru mencap buruk fenomena berkibarnya bendera One Piece jelang HUT ke-80 RI.
Kritik masyarakat, termasuk melalui pengibaran bendera One Piece, sepatutnya dianggap sebagai bentuk kontrol publik terhadap pemerintah
Menanggapi maraknya pemasangan bendera One Piece, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memilih untuk menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat.
Pesan yang disampaikan secara verbal, non verbal, maupun simbolik, termasuk bendera One Piece, memiliki makna dan perlu dimengerti serta dipahami oleh penerima pesan.
Tidak hanya bendera, sejumlah ruas jalan perkampungan juga digambar mural bajak laut One Piece.
ANCAMAN pidana kepada masyarakat yang mengibarkan bendera One Piece dinilai berlebihan. Penggunaan bendera sebagai sarana penyampaian kritik
Masyarakat diimbau untuk tidak ikut-ikutan mengibarkan bendera bajak laut bergambar tengkorak ala tokoh anime One Piece.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved