Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PEMERINTAH diminta untuk bisa memahami fenomena pengibaran bendera One Piece secara utuh. Itu perlu agar respons yang dikeluarkan tak salah dan justru mendorong gerakan yang lebih besar dari sekadar pengibaran bendera.
"Yang harus dipikirkan pemerintah itu bukan tentang pengibaran benderanya, tapi aspirasi yang terkandung di dalam pengibaran bendera itu," ujar analis komunikasi politik Hendri Satrio saat dihubungi, Selasa (5/8).
"Itu kan protes, rekening disita negara, tanah disita negara, tidak boleh sembarang menayangkan lagu, itu kan macam-macam. Jadi sebetulnya aspirasinya mesti didengarkan dan diperhatikan," tambahnya.
Hendri juga menilai pengibaran bendera itu tak dalam kategori yang membahayakan, sehingga mesti dilakukan penyisiran oleh aparat. Menurutnya pengibaran bendera One Piece tersebut masih dalam koridor kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat.
Bendera yang dikenal dalam anime One Piece itu juga disebut tidak berbeda dengan bendera partai politik yang umum dijumpai di ruang-ruang publik. Karenanya, pemerintah seharusnya tidak tersulut hingga muncul ancaman pidana pada masyarakat yang mengibarkan bendera berlatar belakang hitam itu.
"Yang mesti malu ini adalah menteri kebudayaan, kenapa setiap fenomena politik itu yang masuk adalah anime atau manga. Sebelumnya Naruto, sekarang Jelly Roger," pungkas Hendri. (H-3)
Dalam refleksinya, Thaufan menilai bahwa maraknya fenomena bendera bajak laut (jolly roger) ala One Piece yang kerap dibawa dalam aksi-aksi demonstrasi adalah simbol perlawanan generasi muda
PERAYAAN bulan kemerdekaan Indonesia ke-80 Republik Indonesia tahun ini agak berbeda.
Disdik menilai fenomena pengibaran bendera one piece menjelang HUT ke-80 RI merupakan gejala sosial.
Satpol PPĀ Jakarta menyatakan bahwa hingga saat ini belum menerima laporan resmi terkait pemasangan atau pengibaran bendera One Piece
FENOMENA pengibaran bendera One Piece atau Jolly Roger menjelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI dianggap sebagai bagian kritik masyarakat kepada negara.
BUPATI Cirebon meminta masyarakat untuk mengutamakan pengibaran bendera Merah Putih sebagai simbol nasional. Hal itu menyusul dengan tren pengibaran bendera One Piece.
Dengan hook Piipapii papipo yang glitch, chorus yang penuh gula, dan produksi chaos-pop, Punks adalah sebuah uppercut sonik.
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI M Shadiq Pasadigoe menyayangkan maraknya pengibaran bendera One Piece menjelang peringatan HUT ke-80 RI.
Disdik menilai fenomena pengibaran bendera one piece menjelang HUT ke-80 RI merupakan gejala sosial.
Cak Imin menuturkan fenomena pengibaran bendera yang terinspirasi dari anime asal Jepang ini tidak perlu dikhawatirkan.
Laskar Merah Putih juga mengimbau generasi muda Indonesia untuk lebih bijak mengekspresikan kecintaan terhadap budaya, terutama menjelang Hari Kemerdekaan.
Presiden Prabowo Subianto disebut tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece oleh sejumlah komunitas. Aksi tersebut dinilai sebagai bentuk ekspresi kreativitas yang masih wajar
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved